RADARMAKASSAR – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun Anggaran 2024 tahap II dimulai.
Proses seleksi digelar selama 3 hari dimulai sejak Selasa (13/5/25) hingga Jumat (16/5/25).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Makassar, Akhmad Namsum menyebutkan, kurang lebih 4000 tenaga honorer pemkot Makassar menjalani seleksi calon pegawai PPPK pada tahap II ini. Mereka memperebutkan 300 lebih kuota yang tersisa dari pelaksanaan seleksi tahap I.
Formasi tersebut meliputi tenaga guru, kesehatan dan tenaga teknis.
Proses seleksi digelar dalam tiga sesi. Di hari pertama pelaksanaan seleksi, peserta dari Kota Makassar bergabung dengan peserta Kabupaten Toraja Utara. Mereka mengikuti tes di sesi pertama, dimulai pukul 08.00 WITA, tes berlangsung selama 2 jam.
“Sesi pertama dimulai jam 8 pagi, selama 2 jam, masuk lagi sesuai berikutnya, setiap hari ada tiga sesi,” kata Akhmad, di Kantor Balai Kota Makassar, Rabu (15/5/25) malam.
Akhmad mengungkapkan, jumlah formasi kota Makassar dalam penerimaan ASN PPPK tahun anggaran 2024 sebanyak 2117 orang.
Sebanyak 1800 formasi telah terisi pada seleksi PPPK tahap I.
“Sisanya,sekitar 300 lebih itu di tahap II,” sebut Akhmad.
“Kemarin di pelaksanaan hari pertama, pak wali (Munafri Arifuddin) tinjau langsung, didampingi oleh kepala BKN Regional IV Makassar,” tambahnya.
Ia mengatakan, proses penerimaan berlangsung ketat, sebab hanya memperebutkan 300 formasi.
Ditambah, seleksi PPPK ini menggunakan metode Computer Assisted Test (CAT).
“Persis seperti tes CPNS, maka tentu yang bisa menyelamatkan mereka adalah diri dia sendiri, karena betul-betul proses seleksi ini murni sesuai kemampuan dan kapasitas masing-masing,” ujar Akhmad.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, seleksi PPPK tahap II ini dikhususkan bagi tenaga kontrak lingkup Pemkot Makassar yang telah mengikuti proses pengabdian selama 2 tahun.
Seluruh peserta seleksi PPPK tahun anggaran 2024 baik tahap I maupun tahap II telah terdaftar dalam database BKN.
Hanya saja, 2117 orang yang berhasil lolos seleksi akan disebut sebagai ASN PPPK secara penuh.
Sementara mereka yang tidak lolos mengisi 2117 formasi tersebut akan dimasukkan dalam PPPK Paruh Waktu.
“Pelaksanaan seleksi PPPK baik tahap I maupun tahap II tidak mengenal istilah tidak lulus. Jadi yang lolos dalam memperebutkan formasi dinyatakan ASN PPPK secara penuh,” jelas Akhmad.
“Yang tidak lolos formasi berarti ada sisa, baik tahap I maupun tahap II itu akan menjadi PPPK paruh waktu dan tetap dianggarkan penggajiannya sesuai dengan apa yang diterima sebelumnya dari pemerintah daerah sambil menunggu dia jadi ASN,” tambahnya.
Dengan begitu, jumlah tenaga PPPK lingkup Pemkot baik paruh waktu maupun ASN PPPK secara penuh mendekati angka 8000 orang dari total 11 ribu tenaga honorer di Pemkot Makassar.
Tersisa kurang lebih 3000 tenaga honorer terancam kehilangan pekerjaan sebab mereka tidak terdaftar dalam database BKN. Jumlah 3000 terbaru kata Akhmad didominasi oleh petugas kebersihan.
Saat ini Pemkot Makassar tengah mencari alternatif agar 3000 pegawai tersebut tetap diberdayakan.
Akhmad berharap, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tetap menganggarkan penggajian untuk tenaga kebersihan.
“Jumlahnya 3000, paling banyak tenaga kebersihan, kita lihat perkembangannya bagaimana, kalau menyangkut penggajian, kemungkinan yang dianggarkan hanya yang mengikuti seleksi PPPK, dan kebersihan tetap diharapkan (dianggarkan), tapi itu masuk dalam orientasi pemanfaatan jasa perorangan,” jelas Akhmad.
Pemkot kata dia berencana mengadopsi sistem penerimaan tenaga kebersihan yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, yakni masuk dalam pemanfaatan jasa perorangan.
Mereka nantinya mendaftar lewat pengadaan jasa perorangan di Unit Layanan Pengadaan (ULP),
“Jasa perorangan namanya, melalui pengadaan jasa perorangan lewat ULP, seperti DKI Jakarta nanti, karena tidak boleh lagi ada tenaga kontrak di seluruh Indonesia,” ucap Akhmad. (Mwr)
