RADARMAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mendesak perusahaan daerah (perusda) yang agar melakukan uji kompetensi terhadap para pegawai yang dinilai tidak efektif dalam bekerja.
Langkah ini dianggap penting untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Anggota Komisi B DPRD Makassar, Basdir, menyoroti sejumlah permasalahan di perusda, khususnya terkait pegawai yang tidak memberikan kontribusi maksimal.
“Perlu dilakukan uji kelayakan dan kompetensi terhadap seluruh karyawan yang selama ini dianggap tidak efektif. Banyak pegawai yang bahkan tidak pernah masuk kerja,” ungkap Basdir pada Sabtu (26/4).
Basdir menegaskan bahwa jika ditemukan pegawai yang tidak kompeten, langkah tegas berupa penonaktifan hingga pemberhentian harus dilakukan.
“Pegawai yang tidak layak dipertahankan perlu dinonaktifkan atau diberhentikan. Ini penting untuk meningkatkan efektivitas organisasi,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Komisi B DPRD Makassar akan memanggil jajaran direksi perusda yang baru untuk berdiskusi terkait strategi peningkatan kinerja pegawai.
Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk memastikan target PAD dapat tercapai sesuai harapan.
“Kita ingin berdialog dengan perusda baru, membahas langkah-langkah perbaikan kinerja dan strategi untuk mendukung peningkatan PAD. Kami optimistis jika dikelola dengan baik, potensi PAD dari perusda ini bisa meningkat,” beber Basdir.
Senada dengan Basdir, Anggota Komisi B lainnya, Hartono, menekankan pentingnya peran direksi perusda yang baru untuk menutupi kekurangan yang ada.
“Kami ingin memberikan kesempatan kepada direksi yang baru untuk menunjukkan rencana mereka. Harapannya, mereka bisa memastikan target PAD tercapai tanpa kebocoran,” ujarnya.
Hartono juga mendukung pembentukan satuan tugas (satgas) yang bertugas meningkatkan pengawasan dan kinerja perusda.
“Komisi B akan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan direksi, selama itu berkontribusi positif bagi pencapaian target PAD,” pungkasnya.(**)
