RADARMAKASSAR – Komisi D DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat kerja bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja pada Kamis (17/4).
Rapat ini membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Selatan untuk akhir tahun anggaran 2024, termasuk program-program Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi D, Kadir Halid, sempat tertunda hampir satu jam akibat keterlambatan kepala dinas hadir. Sebelum memulai rapat, Kadir menekankan pentingnya kehadiran pejabat terkait.
“Rapat pertanggungjawaban gubernur akhir tahun sangat penting. Saya minta staf segera menghubungi kepala dinas yang belum hadir,” ujar Kadir.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah pemeliharaan jalan di Sulawesi Selatan yang dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
Dalam diskusi, anggota Komisi D, Havid Fasha dari Fraksi PKB, menyoroti rendahnya kualitas material yang digunakan dalam rehabilitasi jalan.
“Kami tegaskan bahwa rehabilitasi jalan harus menggunakan material yang bermutu dan berkualitas agar konstruksi jalan lebih tahan lama,” ujar Havid.
Havid juga meminta Dinas Bina Marga untuk tidak lagi memberikan proyek kepada kontraktor yang memiliki catatan buruk dalam pengerjaan proyek sebelumnya.
Ia menyoroti adanya sejumlah proyek yang sedang diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akibat kualitas pengerjaan yang tidak memenuhi standar.
“Jangan lagi memberikan ruang kepada kontraktor yang bermasalah. Kita ingin kualitas pekerjaan sesuai harapan masyarakat,” tegasnya.
Menanggapi kritikan tersebut, Kepala Dinas Bina Marga, Astina Abbas, mengakui bahwa banyak laporan kerusakan jalan yang belum dapat ditangani secara maksimal. Ia menyebut keterbatasan anggaran sebagai hambatan utama.
“Anggaran yang tersedia hanya sekitar Rp3 miliar untuk menangani 400 kilometer jalan. Ini jelas sangat kurang, sehingga upaya kami tidak maksimal,” jelas Astina.
Astina juga menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN untuk tahun 2024 masih nihil, sehingga pemeliharaan jalan berjalan lambat. Ia berharap perubahan anggaran di masa mendatang dapat mempercepat proses rehabilitasi.
“Kami bekerja secara parsial, hanya menangani titik-titik yang dianggap sangat rawan. Proses pengadaan bahan juga cukup lambat,” tambahnya.
Komisi D meminta Dinas Bina Marga meningkatkan perencanaan dan memastikan penggunaan anggaran lebih efektif, sehingga keluhan masyarakat terkait infrastruktur dapat segera diatasi.(**)
