Kabar mengenai pergantian Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, mengemuka dan menjadi pembicaraan hangat di kalangan birokrat dan masyarakat. Kemendagri akhirnya angkat bicara untuk memberikan klarifikasi atas isu tersebut. Spekulasi ini mencuat setelah muncul wacana rotasi pejabat di sejumlah provinsi, termasuk Sulsel, yang dianggap sebagai langkah penyegaran menjelang berakhirnya masa jabatan beberapa Pj gubernur.
Pernyataan resmi dari Kemendagri menegaskan bahwa setiap kebijakan pergantian atau perpanjangan masa jabatan penjabat gubernur dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, kebutuhan daerah, serta arahan Presiden. Dalam konteks Sulawesi Selatan, nama Bahtiar menjadi sorotan karena dianggap berhasil membawa sejumlah program strategis selama menjabat sebagai Pj Gubernur, namun juga menghadapi dinamika politik dan birokrasi yang kompleks.
“Pergantian pejabat bukan soal suka atau tidak suka, tetapi soal kebutuhan organisasi dan kepentingan negara.”
Sosok Bahtiar dan Kiprahnya sebagai Pj Gubernur Sulsel
Bahtiar Baharuddin dikenal sebagai birokrat tulen dengan rekam jejak panjang di Kementerian Dalam Negeri. Sebelum ditunjuk sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan pada September 2023, ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri. Sosoknya dikenal tegas, visioner, dan memiliki pendekatan kebijakan berbasis tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Sejak awal menjabat, Bahtiar langsung mengusung sejumlah program prioritas yang menyentuh sektor strategis seperti pertanian, tata kelola pemerintahan desa, serta pengendalian inflasi daerah. Di bawah kepemimpinannya, Sulsel juga aktif mengembangkan program ketahanan pangan berbasis masyarakat dan memperkuat kolaborasi dengan kabupaten serta kota.
“Pemimpin yang baik bukan hanya menandatangani kebijakan, tapi memastikan rakyat merasakan hasilnya.”
Awal Mula Isu Pergantian Pj Gubernur
Isu pergantian Bahtiar mulai merebak setelah sejumlah media lokal dan nasional melaporkan adanya pembahasan internal di Kemendagri terkait evaluasi penjabat gubernur di beberapa daerah. Evaluasi tersebut merupakan mekanisme rutin yang dilakukan untuk menilai efektivitas kebijakan, integritas pejabat, serta sejauh mana program kerja sejalan dengan prioritas nasional.
Dalam konteks Bahtiar, beberapa pihak menilai bahwa langkah-langkahnya yang tegas dalam melakukan reformasi birokrasi dan efisiensi anggaran menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit daerah. Beberapa kebijakan, seperti penataan ulang struktur pejabat eselon, pengawasan penggunaan dana hibah, serta kebijakan transparansi anggaran, dinilai berani namun menimbulkan gesekan dengan sejumlah pihak yang merasa dirugikan.
“Setiap langkah perubahan pasti melahirkan resistensi, tapi tanpa perubahan, pemerintahan hanya akan berjalan di tempat.”
Tanggapan Resmi Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri akhirnya memberikan klarifikasi resmi bahwa pergantian pejabat belum diputuskan. Pihak Kemendagri menegaskan bahwa semua proses masih dalam tahap evaluasi menyeluruh terhadap kinerja seluruh penjabat gubernur di Indonesia, termasuk Pj Gubernur Sulsel.
Sekretaris Jenderal Kemendagri menyampaikan bahwa keputusan akhir mengenai pergantian pejabat berada di tangan Presiden, setelah melalui rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Dengan demikian, isu yang beredar di publik belum tentu mencerminkan keputusan resmi.
Kemendagri juga menekankan bahwa tidak ada unsur politik dalam setiap rotasi jabatan. Langkah pergantian atau perpanjangan masa jabatan penjabat lebih menitikberatkan pada capaian kinerja, kepemimpinan di lapangan, serta kemampuan menjaga stabilitas daerah.
“Birokrasi tidak bekerja berdasarkan gosip. Semua harus berdasar data, evaluasi, dan keputusan resmi negara.”
Reaksi Publik dan Tokoh Masyarakat Sulsel
Kabar pergantian Bahtiar langsung memicu reaksi dari berbagai kalangan. Sejumlah tokoh masyarakat Sulsel menyatakan harapan agar pemerintah pusat mempertahankan Bahtiar hingga akhir masa penugasannya. Mereka menilai bahwa kinerjanya selama menjabat telah memberikan arah positif bagi pembangunan daerah.
Bahkan beberapa akademisi menilai bahwa Bahtiar berhasil mengembalikan kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan provinsi yang sebelumnya sempat diguncang persoalan hukum dan konflik politik.
Namun demikian, sebagian kalangan politik lokal memandang pergantian adalah hal yang lumrah. Mereka berpendapat bahwa rotasi pejabat merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang dinamis. Meski begitu, sebagian warga justru khawatir pergantian ini dapat mengganggu kelanjutan program pembangunan yang tengah berjalan.
“Sulsel butuh pemimpin yang konsisten, bukan yang silih berganti setiap kali angin politik berubah arah.”
Bahtiar dan Gaya Kepemimpinan yang Tegas
Bahtiar dikenal sebagai figur yang memiliki gaya kepemimpinan disiplin dan berorientasi hasil. Ia kerap turun langsung ke lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai arahan. Tak jarang, pendekatannya yang lugas membuat sebagian pejabat daerah merasa tertekan, namun bagi masyarakat, gaya ini justru menunjukkan ketegasan yang jarang ditemui di birokrasi modern.
Selama menjabat, Bahtiar juga memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia sering menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk menghindari tumpang tindih kebijakan. Dalam beberapa kesempatan, Bahtiar juga menyoroti pentingnya integritas dan akuntabilitas pejabat publik.
“Pemerintahan yang kuat bukan karena banyaknya pejabat, tapi karena tegaknya kejujuran di dalamnya.”
Jejak Program Strategis Selama Menjabat
Sejumlah program strategis yang dijalankan Bahtiar selama menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel menjadi catatan penting. Salah satunya adalah program Gerakan Menanam Pisang, yang digagas untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa melalui pertanian berkelanjutan. Program ini berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi komoditas lokal sebagai sumber pendapatan baru.
Selain itu, ia juga mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan di tingkat provinsi dan kabupaten. Dengan sistem layanan berbasis teknologi, pemerintah daerah diharapkan lebih efisien dan terbuka. Bahtiar pun aktif dalam mengawal stabilitas politik menjelang pemilu, memastikan agar situasi di Sulsel tetap kondusif dan damai.
“Pembangunan tidak akan berarti jika tidak menyentuh masyarakat di desa-desa, tempat Indonesia sebenarnya berdiri.”
Dinamika Politik di Sekitar Jabatan Pj Gubernur
Dalam struktur pemerintahan, posisi penjabat gubernur memiliki tantangan tersendiri. Selain harus menjalankan roda pemerintahan, Pj gubernur juga harus bersikap netral terhadap dinamika politik daerah. Hal inilah yang membuat posisi Bahtiar cukup krusial, terutama menjelang periode politik 2024 yang penuh sensitivitas.
Beberapa pihak menduga bahwa dinamika politik lokal bisa menjadi salah satu pemicu munculnya isu pergantian. Namun pihak Kemendagri menegaskan bahwa semua keputusan tetap didasarkan pada evaluasi objektif.
“Jabatan sementara sering kali menguji permanennya integritas seseorang.”
Dukungan dari Pemerintah Daerah dan ASN
Meski isu pergantian mencuat, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sulsel tetap menunjukkan dukungan kepada Bahtiar. Mereka menganggap gaya kepemimpinan Bahtiar membawa perubahan signifikan terhadap kedisiplinan birokrasi. Kehadirannya mendorong budaya kerja yang lebih profesional, dengan penekanan pada pelayanan publik yang efisien dan bebas dari praktik koruptif.
Beberapa kepala dinas juga menilai bahwa Pj Gubernur telah memberikan teladan dalam hal ketegasan dan tanggung jawab. Mereka berharap Kemendagri mempertimbangkan dampak positif yang telah dicapai selama kepemimpinan Bahtiar sebelum memutuskan kebijakan pergantian.
“Seorang pemimpin tidak dinilai dari berapa lama ia menjabat, tetapi dari seberapa besar perubahan yang ditinggalkannya.”
Evaluasi Kinerja Pj Gubernur oleh Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri secara rutin melakukan evaluasi kinerja bagi seluruh penjabat gubernur. Evaluasi mencakup indikator seperti tata kelola pemerintahan, pengendalian inflasi, pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, serta stabilitas sosial-politik. Dalam konteks Sulawesi Selatan, hasil evaluasi menunjukkan sejumlah capaian positif, meskipun masih ada beberapa catatan yang perlu diperbaiki.
Kemendagri menilai Bahtiar cukup berhasil dalam menekan inflasi daerah dan memperkuat ketahanan pangan. Namun, ada pula catatan terkait konsolidasi politik dan komunikasi lintas lembaga yang perlu terus ditingkatkan. Meski demikian, belum ada sinyal resmi bahwa evaluasi ini akan berujung pada pergantian.
“Evaluasi bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan pemerintahan bergerak ke arah yang lebih baik.”
Media Sosial dan Opini Publik
Isu pergantian Bahtiar juga ramai dibicarakan di media sosial. Banyak netizen yang menyuarakan dukungan agar dirinya tetap menjabat. Tagar seperti #PertahankanBahtiar sempat menjadi tren di kalangan masyarakat Sulsel yang merasa puas dengan kepemimpinannya.
Namun di sisi lain, ada pula pihak yang menganggap pergantian adalah hal biasa dan tidak perlu dijadikan polemik. Bagi mereka, siapapun yang menggantikan Bahtiar nanti harus mampu melanjutkan program yang sudah berjalan agar pembangunan tidak terhambat.
“Dalam politik, yang tetap hanyalah perubahan. Namun rakyat selalu ingat siapa yang bekerja dengan hati.”
Bahtiar Tetap Fokus Jalankan Tugas
Terlepas dari isu yang beredar, Bahtiar memilih untuk tetap fokus bekerja. Dalam beberapa kegiatan terakhirnya, ia terlihat menghadiri acara peluncuran program pertanian terpadu dan penyerahan bantuan sosial di beberapa kabupaten. Ia juga menegaskan bahwa dirinya siap menjalankan amanah selama masih dipercaya oleh pemerintah pusat.
Sikap tenang Bahtiar di tengah isu pergantian menunjukkan karakternya sebagai birokrat profesional yang memahami dinamika jabatan. Ia menilai pergantian atau perpanjangan adalah keputusan negara yang harus diterima dengan lapang dada.
“Jabatan bukan tujuan, tapi kesempatan untuk mengabdi. Ketika waktunya selesai, pengabdian tidak ikut berakhir.”
Pandangan Pengamat Pemerintahan
Pengamat politik dan pemerintahan menilai bahwa isu pergantian Bahtiar menggambarkan kompleksitas hubungan antara pusat dan daerah. Dalam sistem penjabat gubernur, keseimbangan antara kepentingan politik nasional dan stabilitas lokal menjadi hal yang sensitif.
Menurut para analis, sosok seperti Bahtiar yang berasal dari birokrasi pusat sering membawa pendekatan administratif yang ketat, yang kadang berbenturan dengan kultur politik daerah yang lebih cair. Namun justru karena itulah, kehadirannya dianggap penting untuk menegakkan kembali disiplin birokrasi di daerah.
“Sulsel butuh figur kuat yang bisa menjaga profesionalisme tanpa kehilangan sentuhan sosial.”
Arah Kebijakan ke Depan
Meski belum ada keputusan resmi dari Kemendagri, isu pergantian Bahtiar telah menimbulkan diskursus penting tentang arah kebijakan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Apakah pemerintah akan mempertahankan kontinuitas dengan memperpanjang masa jabatannya, atau melakukan penyegaran dengan sosok baru, semuanya akan bergantung pada hasil evaluasi akhir.
Yang pasti, keberhasilan Bahtiar selama memimpin menjadi bukti bahwa profesionalisme birokrasi masih bisa bersinar di tengah dinamika politik daerah. Ia telah menunjukkan bahwa posisi penjabat gubernur bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah pusat, tetapi juga simbol tanggung jawab moral untuk menjaga marwah pemerintahan daerah.
“Seorang pemimpin akan dikenang bukan karena jabatan yang dipegangnya, tetapi karena jejak kebaikan yang ia tinggalkan.”
