RADARMAKASSAR – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyoroti tren investasi yang semakin bergeser dari padat karya ke padat modal.
Kondisi ini berdampak pada minimnya penyerapan tenaga kerja di Sulsel, memicu lonjakan pengangguran.
Ketua Apindo Sulsel, Suhardi, menjelaskan bahwa investasi besar hampir tidak masuk ke Sulsel, seperti yang tercatat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulsel. Hal ini mengakibatkan serapan tenaga kerja rendah.
“Data menunjukkan bahwa investasi besar hampir tidak ada yang masuk. Ini berimbas pada lonjakan pengangguran karena rendahnya serapan tenaga kerja,” kata Suhardi, Selasa (13/5).
Menurutnya, pertambahan angkatan kerja tidak sebanding dengan penciptaan lapangan kerja.
Indonesia membutuhkan sekitar dua juta lapangan kerja baru setiap tahun, namun perubahan fokus investasi dari padat karya ke padat modal memperburuk situasi.
“Perusahaan semakin banyak yang menerapkan digitalisasi dan otomatisasi, menggantikan tenaga manusia. Satu pekerjaan kini dapat menggantikan dua hingga tiga pekerja,” jelasnya.
Suhardi juga menyoroti perlunya kebijakan strategis pemerintah untuk memudahkan investasi, memberikan stimulus keuangan, dan memperbaiki sistem pendidikan yang relevan dengan dunia kerja.
“Kita perlu kebijakan yang mendukung pertumbuhan wirausaha, memperkuat UMKM, serta memperbaiki sistem pendidikan agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja,” tambahnya.
Kepala DPMPTSP Sulsel, Asrul Sani, menyebut bahwa realisasi investasi triwulan I 2025 memang masih didominasi pengembangan investasi lama.
Total investasi tercatat sebesar Rp3,93 triliun, meningkat dibandingkan triwulan I 2024 yang sebesar Rp2,5 triliun.
Meski demikian, Asrul mengakui bahwa pertumbuhan investasi baru, khususnya dari investor besar, masih rendah.
Sulsel juga menurunkan target investasi 2025 menjadi Rp16,61 triliun, lebih rendah dari target tahun sebelumnya sebesar Rp19 triliun.
“Pertumbuhan investasi di Sulsel masih terfokus pada proyek strategis nasional dan pengembangan kapasitas perusahaan yang sudah ada, seperti PT Vale dan PT Huadi,” ungkap Asrul.
Apindo berharap pemerintah dan dunia usaha dapat berkolaborasi lebih erat untuk mengatasi persoalan ini.(**)
