RADARMAKASSAR.co.id – Demi mengoptimalkan layanannya kepada para nasabah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) membuka kantor perwakilannya di Makassar.
Direktur Eksekutif Keuangan, Danu Febrianto mengatakan, Kantor Perwakilan III Makassar ini akan mencakup wilayah Indonesia Timur, tepatnya di Sulawesi, Maluku dan Papua.
Nantinya Kantor Perwakilan LPS III Makassar akan diresmikan pada tanggal 17 Mei 2024, dan berlokasi di Graha Pena Lantai 17 Jl. Urip Sumoharjo No. 20 Makassar.
Danu mengatakan, dengan hadirnya Kantor Perwakilan LPS, khususnya di Makassar dan di berbagai daerah lainnya, maka pelayanan LPS kepada masyarakat akan lebih optimal.
“Kehadiran LPS di berbagai daerah juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat mengenai program penjaminan, baik perbankan maupun asuransi. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan semakin bertambah,” ujar Danu saat acara temu media di Makassar, Rabu (15/5/2024).
Ia mengungkapkan, pembukaan Kantor Perwakilan LPS III Makassar adalah salah satu implementasi dari mandat LPS sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Sejak UU P2SK diterbitkan, maka LPS akan mengemban kewenangan dan tanggung jawab baru. Selain fungsi penjaminan dan fungsi memelihara stabilitas sistem perbankan, LPS juga akan menjalankan fungsi atau program penjaminan polis asuransi sesuai dengan kewenangannya.
“Dengan semakin luasnya mandat LPS, maka LPS membuka tiga Kantor Perwakilan di beberapa wilayah, yaitu di Medan, Makassar dan Surabaya. Hal ini sekali lagi bertujuan agar LPS bisa lebih dekat dengan masyarakat dalam menghadirkan layanan, edukasi dan penjaminan kepada nasabah di seluruh Indonesia,” tambah Danu.
Lebih jauh, Danu menuturkan Sulsel merupakan salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonominya pada triwulan I-2024 sebesar 4,82 persen (yoy).
Hal ini berbanding lurus dengan total aset perbankan di Sulsel per Februari 2024 yang mencapai Rp190,95 triliun terdiri atas aset Bank Umum Rp187,30 triliun dan aset BPR sebesar Rp3,65 triliun, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 8,42 persen (yoy) dengan nominal mencapai Rp127,19 triliun.
Kepala Kantor Perwakilan III Makassar, Fuad Zaen menambahkan dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil, Sulsel menjadi salah satu daerah penyokong pertumbuhan ekonomi Sulawesi secara umum.
“Untuk itu, kami merasa perlu hadir lebih dekat ke masyarakat guna meningkatkan edukasi keuangan (literasi finansial) agar layanan keuangan dapat benar-benar dirasakan masyarakat khususnya nasabah perbankan,” ucap Fuad.
Selanjutnya, untuk penanganan klaim penjaminan di wilayah Sulsel, sejak LPS beroperasi tahun 2005 hingga 31 Maret 2024, LPS telah melakukan penanganan simpanan terhadap 5 bank yang dicabut izin usahanya di Provinsi Sulsel.
Kelimanya adalah BPR Handayani Cipta Sehati pada tahun 2008, BPR Handayani Cipta Sejahtera pada tahun 2010, BPR Dana Niaga Mandiri pada tahun 2016, Koperasi BPR Abang Pasar pada tahun 2021, dan BPR Indotama UKM Sulawesi pada tahun 2023. Dari kelima BPR tersebut total simpanan layak bayar sebanyak Rp6,44 miliar.
Lebih jauh, sejak 2005 hingga April 2024, secara nasional, LPS telah melakukan likuidasi terhadap 133 bank terdiri dari 1 bank umum dan 132 BPR/BPRS, dengan total simpanan layak bayar sebanyak Rp2,35 triliun dan total rekening sebanyak 351.086 rekening.
Untuk melakukan tugas dan fungsinya dalam likuidasi dan resolusi perbankan, LPS memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar.
Dalam kurun waktu 1 Januari hingga 8 Mei 2024, LPS telah membayarkan klaim simpanan nasabah sebesar Rp291 miliar milik lebih dari 48 ribu nasabah bank yang dilikuidasi.
Pembayaran klaim simpanan nasabah tersebut dilakukan kepada para nasabah 11 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang dilikuidasi.
Adapun, saat ini LPS memiliki aset sebanyak Rp 225 triliun yang diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir tahun ini.
“Sumber dana LPS sendiri berasal dari modal awal pemerintah sebesar Rp4 triliun, kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank menjadi peserta, premi penjaminan yang dibayarkan bank setiap semester sebesar 0,1 persen dari Dana Pihak Ketiga, dan yang terakhir adalah dari hasil investasi,” pungkasnya.(*)
