MAKASSAR – Kebijakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang kembali memperbolehkan pemerintah daerah (Pemda) menggelar kegiatan di hotel dan restoran mendapat sambutan positif di Kota Makassar.
Kebijakan ini dipandang sebagai langkah penting dalam mendorong pemulihan sektor perhotelan yang terdampak berat selama pandemi.
Dukungan datang dari Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan dan Komisi B DPRD Makassar.
Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga, mengungkapkan bahwa keputusan ini menjadi angin segar bagi industri perhotelan dan sektor pendukung lainnya.
“Ini memberi kelegaan. Efek berganda dari kegiatan pemerintah sangat besar. Sebelumnya, sekitar 40–50% kegiatan di hotel berasal dari instansi pemerintah. Pembatasan selama pandemi memaksa banyak hotel memangkas jumlah karyawan,” kata Anggiat, Selasa (10/6).
Ia berharap kebijakan ini mampu menghidupkan kembali geliat industri, meski proses pemulihan akan membutuhkan waktu.
“Sekarang ada semangat baru karena Presiden dan Mendagri sudah mendorong agar kegiatan pemerintah bisa kembali digelar di hotel. Ini menjadi dorongan moral bagi kami untuk bertahan dan berbenah,” tambahnya.
Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, juga menyampaikan dukungan serupa. Ia menilai pembatasan sebelumnya menekan sektor perhotelan hingga nyaris lumpuh.
“Hotel-hotel sempat tiarap. Padahal investasi mereka besar, tapi pemasukan minim. Dengan kebijakan baru ini, sektor pariwisata dan perhotelan bisa kembali bergerak,” ujar Ismail.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.
Menurutnya, perhotelan melibatkan banyak tenaga kerja dan turut mendukung pelaku UMKM.
“Kami berharap Pemda dan OPD rutin menggelar rapat, pelatihan, atau seminar di hotel. Ini akan membantu memulihkan industri yang kemarin hampir mati suri,” pungkasnya.
Kebijakan ini diyakini tidak hanya memulihkan aktivitas bisnis, tetapi juga memperkuat kontribusi sektor perhotelan terhadap pemulihan ekonomi Makassar secara menyeluruh.(**)
