Praktek ‘Pinjam Bendera’ Berpotensi Pidana

RADARMAKASSAR.co.id – Praktek pinjam bendera atau pinjam perusahaan untuk mengikuti proses tender proyek pengadaan Barang dan Jasa milik pemerintah kini tak boleh dilakukan.

Kegiatan tersebut kini dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang bisa berujung pidana.

Bacaan Lainnya

Pinjam perusahaan itu dinilai sebagai modus perusahaan atau kontraktor untuk memonopoli tender proyek pemerintah hingga di tingkat kabupaten.

Kepala Bagian Manajemen Pengadaan Kementerian Keuangan (RI) Achmad Zikrullah mengatakan praktek memakai perusahaan lain untuk ikut pengadaan barang dan jasa pemerintah sebelumnya dianggap lazim dan lumrah dilakukan.

Namun praktek makelar proyek, arisan proyek dan sejenisnya itu saat ini sudah bisa kena pidana dan berpotensi pelanggaran hukum.

Menurutnya, pinjam bendera perusahaan tersebut sudah melanggar beberapa prinsip dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6-7 Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 7 mengharuskan semua pihak yang terlibat PBJ mematuhi etika, termasuk mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.

”Termaksud untuk tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan memberi dan menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa, semua yang terlibat harus mematuhi etika,“ kata Achmad.

Modus pinjam perusahaan terjadi karena masing-masing perusahaan atau kontraktor adalah perusahaan terafiliasi atau dikendalikan oleh seseorang yang menjadi beneficial ownership.

Modus ini dilakukan untuk mengetahui pelaksana lelang proyek karena perusahaannya sendiri sudah dikenal namanya memenangi tender proyek pemerintah. Dapat juga terjadi karena peserta tender tak memenuhi syarat jumlah, sehingga dipakai nama perusahaan lain sekadar memenuhi persyaratan.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah VI KPPU Makassar Hilman Pujana menambahkan penggunaan bendera perusahaan juga beresiko dari sisi perusahaan yang meminjamkan perusahaannya untuk mengikuti tender.

Di mana saat perusahaan meminjamkan, berarti sama saja menyerahkan sepenuhnya perusahaan kepada orang lain dan siap menerima segala resiko kedepannya.

”Kalau proses proyeknya berjalan dengan lancar tidak ada kendala di dalam proyek ya dia bisa merasa aman, nah lain soal kalau misal sampai ada kendala dalam proyek tersebut, kena blacklist misalnya sampai tidak bisa berusaha tentunya akan punya efek kepada si pemilik perusahaannya, belum kalau nanti ada indikasi tipikornya (tindak pidana korupsi), pertanggungjawabannya bisa menyeret perusahaan yang dipinjam tersebut,” ujar Hilman. (*)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *