RADARMAKASSAR.co.id – Serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memasuki Agustus belum menyentuh 50 persen atau masih di Rp4,5 triliun dari total anggaran Rp10 triliun.
Data ini diperoleh Radar Makassar melalui aplikasi sistem informasi realisasi tahun anggaran Sulawesi Selatan per Minggu, (13/8/2023).
Anggota DPRD Sulsel, Usman Lonta mengatakan akan melakukan rapat evaluasi dengan Pemprov Sulsel karena saat ini sudah bulan 8 tapi serapan anggaran baru di 45,35 persen.
“Kita akan lakukan rapat evaluasi, kalau sudah bulam 8 baru masih dibawah 50 persen berarti (masih rendah),” kata Usman, Senin (14/8/2023).
Padahal, kata dia, pihaknya berharap agar di akhir tahun nanti serangan anggaran sudah mencapai 90 persen. Hal ini menjadi perhatian karena soal alokasi APBD ini ikut berpengaruh terhadap perputaran ekonomi ditengah masyarakat.
“Sisanya itu dia semakin kencang di bulan 9. Karena data kita itu kan paling tidak 90 persen di akhir tahun supaya seluruh perencanaan anggaran itu dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Olehnya itu, ia berharap agar Pemprov Sulsel lebih berpacu lagi untuk mengakselerasi serapan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya.
“Harus berpacu bulan-bulan ini, tapi biasanya itu kan dia programnya jalan tapi keuangannya belum,” imbuhnya.
Pengamat pemerintahan Unhas, Sukri Tamma mengatakan seharusnya saat ini bukan lagi dibawah 50 persen karena berdasarkan hitungan tahun, bulan ini bukan lagi pertengahan tahun.
“Saya kira yang pertama begini kalau kita hidung mestinya sudah di atas 50 persen, tapi kan biasanya anggaran yang dibayar di akhir tahun,” ucapnya.
Ia mengkhawatirkan jika presentase serapan anggaran yang masih 45 persen ini dapat menyentuh hingga 90 persen menjelang akhir tahun atau tidak.
“Kedua memang tentu prosesnya pengawasan harus dilakukan juga karena kalau baru 45 persen ini apakah tertinggal berapa bulan ini masih bisa diserap,” bebernya.
Apalagi, kata dia, saat ini sudah masuk dalam pembahasan APBD perubahan 2023. “Makanya harus diawasi karena ini. Apalagi sudah ada perubahan, disitu kan bisa dilihat pergeseran prioritas,” imbuhnya.
Olehnya itu, ia berharap agar para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulsel lebih memaksimalkan kegiatannya dengan upaya untuk melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap yang sudah dicanangkan.
“Tentu saja Anggara itu terbagi di OPD, jadi tanggungjawab untuk pertama para OPD itu. Yang kedua harus koordinasi itu penting dan evaluasi dari masing-masing OPD untuk mengakselerasi kegiatannya,” terangnya.
Sementara Kabid Perbendaharaan BKAD Sulsel, Suryaningsih saat dikonfirmasi tak menanggapi lebih lanjut tapi hanya mempertanyakan sumber data yang diperoleh. Dia pun tak membantah data yang ditampilan Radar Makassar. “Maaf, data ini dapat dari mana,” tanya Ningsih sapaan akrabnya.(fdl)
