Gelombang aksi mahasiswa kembali mengguncang Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bone (AMB) menggelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Bone dan Kantor Gubernur Sulawesi Selatan. Mereka menuntut Pj Gubernur Sulsel segera mencopot Pj Bupati Bone yang dinilai gagal menjalankan roda pemerintahan dan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
Aksi ini menjadi sorotan publik karena tidak hanya diikuti oleh mahasiswa dari kampus lokal, tetapi juga perwakilan organisasi mahasiswa dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Tuntutan mereka dianggap sebagai bentuk keprihatinan terhadap arah kebijakan pemerintahan sementara yang dinilai semakin jauh dari aspirasi rakyat.
“Kami tidak menolak pemerintah, kami menolak penyalahgunaan kekuasaan terhadap anak Pj Bupati Bone yang merugikan rakyat Bone.”
Gelombang Aksi yang Menggema di Pusat Pemerintahan
Demonstrasi yang berlangsung sejak pagi itu diawali dengan long march dari Lapangan Merdeka menuju Kantor Bupati Bone. Massa membawa berbagai spanduk dan poster bertuliskan kritik terhadap kepemimpinan Pj Bupati. Beberapa di antaranya berbunyi “Bone Butuh Pemimpin, Bukan Penjabat yang Bermain Politik” dan “Copot Pj Bupati Bone, Kembalikan Marwah Pemerintahan Daerah.”
Ratusan mahasiswa memadati jalan utama kota Bone. Aksi tersebut berlangsung tertib meski diwarnai orasi keras dan teatrikal yang menggambarkan kekecewaan rakyat terhadap kebijakan Pj Bupati. Di tengah terik matahari, para mahasiswa tetap bertahan, bahkan beberapa kali melakukan aksi duduk di depan gerbang kantor pemerintahan.
“Aksi ini bukan sekadar demonstrasi, ini suara rakyat muda Bone yang sudah muak dengan janji-janji kosong.”
Para orator bergantian menyampaikan aspirasi mengenai dugaan praktik penyalahgunaan wewenang, penurunan kinerja birokrasi, serta kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil. Gubernur Sulsel menilai Pj Bupati Bone gagal menjaga stabilitas pemerintahan dan kehilangan kepercayaan publik.
Tuntutan yang Disuarakan Secara Tegas
Dalam pernyataannya Pj Gubernur Sulsel, Aliansi Mahasiswa Bone menegaskan beberapa tuntutan utama. Pertama, meminta Pj Gubernur Sulsel segera mengevaluasi kinerja Pj Bupati Bone. Kedua, mendesak agar pejabat sementara tersebut dicopot dan diganti dengan sosok yang memiliki integritas dan kemampuan birokrasi mumpuni. Ketiga, meminta aparat penegak hukum untuk mengusut dugaan penyalahgunaan anggaran di lingkungan pemerintahan Bone.
Selain tuntutan politik, mahasiswa juga mengkritik kebijakan ekonomi daerah yang dinilai tidak pro terhadap masyarakat. Beberapa kebijakan terkait pengelolaan pasar dan izin pertambangan lokal disebut menimbulkan keresahan di kalangan warga.
“Kami menuntut pejabat yang bekerja untuk rakyat, bukan yang memanfaatkan jabatan demi kepentingan kelompok.”
Aliansi menilai bahwa pejabat sementara seharusnya menjalankan fungsi netral dan profesional, bukan malah menjadi alat kepentingan tertentu menjelang tahun politik.
Reaksi Pemerintah dan Aparat Keamanan
Menanggapi aksi tersebut, aparat kepolisian dari Polres Bone dan Satpol PP diterjunkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Kapolres Bone memastikan bahwa pihaknya memberikan ruang demokrasi bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, namun tetap menjaga agar situasi tetap kondusif.
Di sisi lain Gubernur Sulsel, pihak Pemerintah Kabupaten Bone belum memberikan pernyataan resmi. Beberapa staf sekretariat daerah hanya menyampaikan bahwa semua masukan dari mahasiswa akan diteruskan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
Sementara itu, dari Kantor Gubernur Sulsel di Makassar, perwakilan dari Biro Pemerintahan menyebut bahwa Pj Gubernur Sulsel akan mengevaluasi kinerja seluruh kepala daerah sementara, termasuk Bone. Namun, mereka menegaskan bahwa semua keputusan akan mengikuti prosedur administrasi sesuai aturan Kementerian Dalam Negeri.
“Evaluasi jabatan Pj Bupati bukan semata karena tekanan massa, tapi berdasar penilaian kinerja dan kepatuhan terhadap peraturan.”
Gelombang Dukungan dari Masyarakat Sipil
Aksi Aliansi Mahasiswa Bone ternyata mendapat dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat. Sejumlah tokoh pemuda, aktivis, dan akademisi turut angkat bicara. Mereka menilai kritik mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Beberapa organisasi masyarakat bahkan ikut menyuarakan dukungan lewat media sosial, menjadikan tagar #CopotPjBupatiBone sempat trending di wilayah Sulawesi Selatan. Gelombang dukungan ini menunjukkan bahwa keresahan terhadap kepemimpinan sementara di Bone tidak hanya dirasakan kalangan mahasiswa.
“Gerakan mahasiswa selalu menjadi napas demokrasi. Ketika mereka turun ke jalan, itu artinya ada yang tidak beres dalam sistem pemerintahan.”
Akar Masalah: Kinerja Pemerintahan yang Dipertanyakan
Dalam kajian yang disusun oleh beberapa akademisi Universitas Negeri Makassar, ditemukan sejumlah persoalan yang menjadi latar belakang munculnya gelombang protes ini. Salah satunya adalah kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana daerah, terutama pada sektor pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial.
Selain itu, gaya kepemimpinan Pj Bupati yang dianggap elitis dan kurang membuka ruang dialog dengan masyarakat membuat kepercayaan publik menurun. Beberapa kebijakan terkait rotasi pejabat dan penempatan ASN juga dinilai sarat kepentingan politik.
“Menurut Pj Gubernur Sulsel, pemimpin daerah yang baik bukan hanya pintar mengambil keputusan, tapi juga mampu mendengar keluhan rakyat kecil yang terdampak kebijakannya.”
Fenomena ini semakin memperkuat desakan agar evaluasi segera dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Respons Akademisi dan Pengamat Politik
Sejumlah pengamat politik di Makassar menilai bahwa desakan mahasiswa ini wajar, mengingat posisi penjabat bupati adalah jabatan sementara yang harus selalu dievaluasi secara berkala. Mereka berpendapat bahwa kritik publik merupakan bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat.
Dr. Abdul Rahman, pengamat kebijakan publik dari Universitas Hasanuddin, menyebut bahwa gelombang protes ini menandakan adanya krisis komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat.
“Ketika komunikasi publik tidak berjalan baik, apapun kebijakan yang dikeluarkan akan mudah disalahartikan. Ini yang terjadi di Bone saat ini.”
Ia menambahkan bahwa peran Pj Gubernur Sulsel sangat penting untuk menjaga stabilitas daerah. Langkah evaluasi terhadap kinerja Pj Bupati Bone harus dilakukan secara transparan dan objektif agar tidak menimbulkan persepsi politis.
Aksi Simbolik dan Pernyataan Sikap Mahasiswa
Selain berorasi, para mahasiswa juga melakukan aksi simbolik dengan membakar ban bekas dan menaburkan bunga di depan gerbang kantor bupati sebagai simbol matinya keadilan di Bone. Mereka kemudian membacakan pernyataan sikap yang ditandatangani oleh 10 organisasi mahasiswa dari berbagai universitas di Sulawesi Selatan.
Isi pernyataan itu menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan berhenti bergerak sampai tuntutan mereka ditindaklanjuti. Mereka juga menyatakan siap menggelar aksi lanjutan di Makassar jika dalam waktu dekat tidak ada tanggapan dari Pj Gubernur Sulsel.
“Kami tidak takut. Kami hanya ingin keadilan ditegakkan di tanah Bone yang kami cintai.”
Peran Media dan Opini Publik
Media lokal dan nasional mulai menyoroti aksi mahasiswa Bone ini. Sejumlah portal berita besar menurunkan liputan mendalam tentang latar belakang tuntutan tersebut. Opini publik pun terbagi. Ada yang mendukung penuh langkah mahasiswa, namun ada pula yang meminta agar semua pihak bersabar menunggu hasil evaluasi resmi dari pemerintah provinsi.
Dalam ruang digital, diskusi hangat mengenai isu ini berlangsung intens di platform media sosial. Banyak pengguna media sosial memposting ulang video aksi mahasiswa, lengkap dengan narasi kritis terhadap pemerintahan daerah.
“Menurut Pj Gubernur Sulsel, media sosial kini menjadi panggung baru bagi rakyat untuk bersuara, dan mahasiswa adalah aktor utama dalam ruang digital tersebut.”
Antara Dinamika Politik dan Tuntutan Moral
Tidak bisa dipungkiri, desakan terhadap pencopotan Pj Bupati Bone juga tidak lepas dari dinamika politik jelang Pilkada serentak. Namun, banyak pihak menilai bahwa aksi mahasiswa lebih bersifat moral ketimbang politis. Mereka menuntut pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak pada masyarakat.
Pihak Aliansi Mahasiswa Bone menegaskan bahwa gerakan ini murni berasal dari keresahan publik, bukan dari kepentingan partai atau kelompok politik tertentu. Mereka bahkan menolak segala bentuk intervensi politik dalam aksi mereka.
“Kami bukan alat politik siapa pun. Kami adalah suara rakyat yang menuntut keadilan dan perubahan.”
Harapan Terhadap Pj Gubernur Sulsel
Kini semua mata tertuju pada langkah Pj Gubernur Sulsel dalam merespons tuntutan mahasiswa. Publik menunggu apakah akan ada evaluasi cepat terhadap kinerja Pj Bupati Bone atau justru penundaan dengan alasan administratif. Apa pun keputusannya, masyarakat berharap proses ini dilakukan secara transparan dan berlandaskan kepentingan rakyat.
Di sisi lain, kalangan mahasiswa berkomitmen untuk terus memantau kebijakan pemerintah daerah dan siap kembali turun ke jalan jika aspirasi mereka diabaikan.
“Selama masih ada ketimpangan, selama rakyat masih merasa terpinggirkan, kami akan terus bersuara.”
