Prabowo Soroti Beban Pendidikan RI, Singapura Dinilai Tak Sebanding

Pendidikan43 Views

Prabowo Soroti Beban Pendidikan RI, Singapura Dinilai Tak Sebanding Presiden Prabowo Subianto menyoroti perbedaan besar antara pengelolaan pendidikan di Indonesia dan Singapura ketika membahas hasil Programme for International Student Assessment atau PISA. Menurut Prabowo, keberhasilan pendidikan Singapura patut diakui, tetapi beban yang dihadapi pemerintah negara kota tersebut tidak dapat begitu saja disamakan dengan persoalan pendidikan Indonesia yang wilayahnya sangat luas.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat bertemu dengan 150 periset Badan Riset dan Inovasi Nasional di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 6 Agustus 2026. Dalam pidatonya, Presiden berbicara mengenai pentingnya penguasaan sains, teknologi, pendidikan, kualitas sumber daya manusia, serta keberanian melihat posisi Indonesia berdasarkan data.

Prabowo mengakui skor pendidikan Indonesia berdasarkan PISA masih rendah dibandingkan sejumlah negara. Ia menyebut Indonesia berada di bawah Thailand, Malaysia, Vietnam, Jepang, rata rata negara OECD, dan Singapura. Namun, khusus mengenai perbandingan dengan Singapura, Presiden meminta publik melihat perbedaan skala pengelolaan pendidikan kedua negara.

Prabowo Sebut Menteri Pendidikan Singapura Menghadapi Wilayah Lebih Kecil

Pernyataan yang kemudian mendapat perhatian luas muncul ketika Prabowo membicarakan Singapura.

Presiden menyebut Singapura merupakan negara dengan wilayah yang jauh lebih kecil dibandingkan Indonesia. Dalam penjelasannya, Prabowo menggambarkan Menteri Pendidikan Singapura dapat menjangkau berbagai sekolah dengan perjalanan yang relatif singkat karena wilayah negara tersebut terkonsentrasi.

Sebaliknya, sekolah di Indonesia tersebar dari kawasan perkotaan, pegunungan, pedalaman, sampai pulau terluar.

Prabowo menyebut Indonesia memiliki sekitar 388 ribu sekolah. Menariknya, Presiden sendiri memberikan catatan bahwa angka tersebut perlu diperiksa kembali dengan mengatakan kurang lebih bahwa jumlah itu berdasarkan ingatannya saat berbicara. Karena itu, angka tersebut lebih tepat dipahami sebagai ilustrasi mengenai besarnya skala pendidikan Indonesia dalam pidato Presiden, bukan sebagai pembaruan statistik resmi jumlah sekolah nasional.

Prabowo bahkan menggunakan Miangas sebagai contoh untuk menggambarkan kesulitan geografis. Kepala dinas pendidikan di wilayah kepulauan, menurut dia, harus memikirkan bagaimana mengawasi sekolah yang berada jauh dari pusat pemerintahan.

Perbandingan Itu Muncul Saat Prabowo Membahas Skor PISA

Ucapan mengenai Singapura tidak berdiri sendiri. Presiden sebelumnya sedang membicarakan hasil PISA sebagai salah satu gambaran kualitas pembelajaran.

PISA merupakan penilaian internasional yang diselenggarakan OECD kepada siswa berusia sekitar 15 tahun. Penilaiannya terutama melihat kemampuan menggunakan pengetahuan dalam matematika, membaca, dan sains untuk menghadapi persoalan.

Pada PISA 2022, Indonesia memperoleh skor rata rata 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains. Rata rata negara OECD pada periode yang sama masing masing berada pada 472 untuk matematika, 476 untuk membaca, serta 485 untuk sains.

Indonesia juga mengalami penurunan dibandingkan PISA 2018. Skor matematika sebelumnya berada pada 379, membaca 371, dan sains 396.

Data inilah yang disebut Prabowo sebagai fakta yang perlu diterima dan dijadikan bahan koreksi.

Singapura Berada di Posisi Teratas PISA 2022

Perbedaan skor Indonesia dengan Singapura memang sangat lebar.

OECD mencatat Singapura memperoleh skor 575 untuk matematika, 543 untuk membaca, dan 561 untuk sains pada PISA 2022. Negara tersebut berada pada posisi tertinggi dibandingkan seluruh negara dan wilayah yang berpartisipasi dalam ketiga bidang utama tersebut.

Dalam matematika, sekitar 92 persen siswa Singapura setidaknya mencapai Level 2, yang digunakan OECD sebagai tingkat kemampuan dasar dalam penilaian tersebut. Di Indonesia, proporsi siswa yang mencapai paling sedikit Level 2 dalam matematika sekitar 18 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan yang dihadapi Indonesia tidak hanya berkaitan dengan mengejar peringkat.

Persoalannya adalah bagaimana meningkatkan jumlah siswa yang memiliki kemampuan dasar membaca, berhitung, memahami informasi, serta menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan.

“Menurut penulis, perbedaan wilayah memang perlu diperhitungkan dalam kebijakan pendidikan. Namun, ukuran keberhasilan tetap harus kembali kepada apa yang benar benar dikuasai siswa setelah belajar di sekolah.”

Prabowo Tidak Menjadikan Luas Indonesia sebagai Alasan

Bagian penting lain dari pidato Prabowo adalah penegasannya bahwa besarnya Indonesia tidak boleh digunakan sebagai pembenaran untuk menerima ketertinggalan.

Setelah menjelaskan kesulitan geografis Indonesia, Presiden mengatakan keadaan tersebut tidak boleh membuat Indonesia merasa tidak perlu mengejar negara dengan hasil pendidikan lebih tinggi.

Ia meminta hasil PISA diterima sebagai peringatan dan koreksi.

Prabowo juga menyinggung perjalanan skor Indonesia yang pernah berada pada tingkat lebih baik pada beberapa periode sebelumnya sebelum kembali mengalami penurunan. Ia meminta persoalan tersebut dilihat secara rasional sehingga pemerintah dapat mencari cara memperbaikinya.

Pernyataan tersebut membuat posisi Presiden cukup jelas. Ia mempertanyakan apakah perbandingan administratif dengan Singapura sepenuhnya seimbang, tetapi tidak menolak hasil PISA sebagai alat untuk menilai kualitas pembelajaran.

Indonesia Memiliki Persoalan Geografis yang Tidak Sederhana

Mengelola sekolah di Indonesia memang mempunyai tingkat kerumitan tersendiri.

Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau dengan kondisi transportasi yang sangat berbeda. Sekolah di Jakarta atau Surabaya dapat dijangkau menggunakan jalan raya yang baik. Situasinya dapat sangat berbeda bagi sekolah di pulau kecil, wilayah pegunungan, kawasan perbatasan, atau desa yang bergantung pada transportasi air.

Perbedaan geografis kemudian berhubungan dengan distribusi guru, pembangunan ruang kelas, pengiriman buku, jaringan listrik, internet, serta akses menuju pelatihan tenaga pendidik.

Kebijakan yang mudah diterapkan di satu kota belum tentu langsung dapat dijalankan dengan cara sama di seluruh Indonesia.

Prabowo menggunakan keadaan tersebut untuk menjelaskan mengapa pekerjaan pejabat pendidikan Indonesia mempunyai cakupan yang sangat besar.

Singapura Tetap Menjadi Referensi yang Layak Dipelajari

Meski mempertanyakan perbandingan langsung, Prabowo secara terbuka mengakui keberhasilan Singapura.

Presiden mengatakan negara tersebut berhasil. Pernyataan itu penting karena pembahasan mengenai perbedaan ukuran negara tidak diarahkan untuk mengabaikan pencapaian sistem pendidikan Singapura.

Singapura dapat menjadi bahan pembelajaran mengenai kualitas guru, pengajaran matematika, literasi, pengembangan sekolah, penggunaan data, serta pengelolaan sumber daya pendidikan.

Namun, Indonesia tidak dapat menyalin seluruh pendekatannya secara langsung.

Program yang berhasil dalam negara kota perlu disesuaikan ketika diterapkan kepada wilayah yang mempunyai ratusan kabupaten dan kota, ribuan pulau, serta kondisi ekonomi yang tidak seragam.

Tantangannya bukan memilih antara mengikuti Singapura atau menolak perbandingan. Indonesia perlu mengetahui bagian mana yang dapat dipelajari lalu menyesuaikannya dengan karakter nasional.

PISA Mengukur Siswa, Bukan Kemudahan Menteri Mengunjungi Sekolah

Satu hal yang juga perlu dibedakan adalah apa yang sebenarnya dinilai oleh PISA.

PISA tidak memberikan skor berdasarkan luas negara, jumlah sekolah, atau berapa lama menteri pendidikan membutuhkan waktu untuk mengunjungi sebuah sekolah.

Penilaian tersebut mengukur kemampuan siswa berusia sekitar 15 tahun dalam matematika, membaca, dan sains.

Karena itu, persoalan geografis merupakan salah satu faktor yang dapat membantu menjelaskan kesulitan sistem pendidikan, tetapi tidak mengubah arti skor siswa.

Indonesia tetap perlu mengetahui mengapa sebagian besar siswa belum mencapai tingkat kemampuan dasar dalam sejumlah bidang.

OECD mencatat hanya sekitar 25 persen peserta Indonesia mencapai Level 2 atau lebih tinggi dalam membaca pada PISA 2022. Dalam sains, jumlahnya sekitar 34 persen.

Angka tersebut menempatkan kualitas pembelajaran sebagai pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan memperluas akses sekolah.

Akses Sekolah dan Kualitas Belajar Harus Berjalan Bersamaan

Indonesia telah menjalani perjalanan panjang dalam memperluas kesempatan pendidikan.

Namun, keberadaan gedung dan jumlah siswa yang bersekolah tidak otomatis memastikan kualitas belajar telah memenuhi target.

Seorang siswa dapat hadir bertahun tahun di ruang kelas tetapi tetap mengalami kesulitan memahami bacaan atau menyelesaikan persoalan matematika dasar.

PISA berusaha melihat persoalan tersebut dari sisi kemampuan siswa menggunakan apa yang telah dipelajari.

Itulah sebabnya perbaikan pendidikan memerlukan perhatian pada beberapa bagian sekaligus. Gedung harus layak, guru harus tersedia, materi pelajaran harus sesuai, pelatihan pendidik perlu berkualitas, dan perkembangan kemampuan siswa harus dapat diketahui sejak awal.

Sekolah yang sudah tersedia tetapi kekurangan guru tetap menghadapi persoalan. Sebaliknya, guru yang baik akan kesulitan bekerja apabila fasilitas dasarnya sangat terbatas.

Prabowo Ingin Memperbaiki Fisik Sekolah

Dalam pidato yang sama, Prabowo menyatakan pemerintah ingin melakukan investasi besar pada pendidikan.

Salah satu bagian yang disebut adalah perbaikan kondisi fisik sekolah. Presiden mengatakan dirinya ingin memperbaiki sekolah serta membangun sekolah unggulan untuk siswa dengan kemampuan akademik tinggi.

Sekolah unggulan tersebut direncanakan menggunakan standar internasional, termasuk kurikulum International Baccalaureate pada program tertentu.

Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada siswa Indonesia bersaing memperoleh tempat di universitas terkemuka dunia.

Prabowo juga mendorong kerja sama antara perguruan tinggi Indonesia dan universitas internasional.

Langkah tersebut ditempatkan sebagai bagian dari usaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pendidikan Dihubungkan Langsung dengan Sains dan Riset

Pertemuan dengan periset BRIN membuat pembahasan pendidikan tidak berhenti pada sekolah dasar dan menengah.

Prabowo mengatakan kemampuan sebuah bangsa menguasai sains dan teknologi sangat dipengaruhi kualitas pendidikan yang menjadi fondasinya.

Presiden juga mengkritik rendahnya investasi Indonesia pada penelitian dan pengembangan dibandingkan kebutuhan negara. Ia mengatakan pemerintah ingin memperbaiki keadaan tersebut.

Pesan ini berkaitan langsung dengan alasan 150 periset BRIN diundang ke Istana.

Prabowo ingin melihat hasil penelitian sekaligus menekankan bahwa negara membutuhkan lebih banyak ilmuwan dan tenaga berkualitas tinggi.

Pendidikan sekolah kemudian menjadi bagian awal dari rantai tersebut. Kemampuan membaca, matematika, dan sains yang dibangun sejak muda menentukan seberapa besar kelompok siswa yang nantinya dapat berkembang menjadi peneliti, insinyur, dokter, dosen, atau tenaga ahli lainnya.

Kabinet Prabowo Membagi Urusan Pendidikan ke Beberapa Kementerian

Ucapan Prabowo menggunakan istilah Menteri Pendidikan Indonesia sebagai perbandingan umum.

Dalam struktur Kabinet Merah Putih saat ini, urusan pendidikan tidak berada pada satu kementerian tunggal.

Pendidikan dasar dan menengah dipimpin Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti. Sementara pendidikan tinggi, sains, dan teknologi dipimpin Brian Yuliarto. Dalam agenda resmi pemerintah pada Juni 2026, keduanya masih disebut menjalankan posisi tersebut.

Pembagian ini sendiri menunjukkan besarnya lingkup pengelolaan pendidikan di Indonesia.

Kebijakan untuk siswa sekolah dasar dan menengah mempunyai kebutuhan berbeda dari pengelolaan universitas, penelitian, laboratorium, hingga pengembangan teknologi.

Karena itu, ketika Prabowo membandingkan Menteri Pendidikan Singapura dengan Indonesia, pernyataannya lebih merupakan gambaran mengenai perbedaan beban sistem daripada perbandingan jabatan secara satu lawan satu.

Guru Menjadi Titik yang Tidak Bisa Diabaikan

Besarnya jumlah sekolah membuat distribusi guru menjadi persoalan penting.

Tidak cukup hanya mengetahui jumlah tenaga pendidik secara nasional. Pemerintah perlu memastikan guru tersedia pada sekolah dan mata pelajaran yang membutuhkan.

Sekolah di kota besar dapat mempunyai pilihan tenaga pengajar lebih banyak. Daerah terpencil sering menghadapi persoalan berbeda, terutama untuk mata pelajaran tertentu.

Pengiriman guru ke wilayah jauh juga harus dibarengi tempat tinggal, transportasi, keamanan, jenjang karier, serta insentif yang membuat mereka dapat bertahan.

Tanpa penataan distribusi, penambahan jumlah guru secara nasional belum tentu langsung memperbaiki keadaan setiap sekolah.

Hal inilah yang membuat luas wilayah yang disinggung Prabowo perlu diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih terukur.

Teknologi Bisa Membantu, tetapi Tidak Menggantikan Guru

Besarnya wilayah Indonesia membuat teknologi pendidikan sering dianggap sebagai salah satu jalan memperkecil kesenjangan.

Materi pembelajaran digital dapat membantu sekolah memperoleh sumber belajar yang sama tanpa harus menunggu distribusi buku fisik.

Pelatihan guru juga dapat diselenggarakan secara daring sehingga pendidik tidak selalu harus melakukan perjalanan panjang menuju ibu kota provinsi.

Namun, teknologi mempunyai batas.

Sekolah membutuhkan listrik, jaringan internet, perangkat, serta kemampuan pengguna. Wilayah yang belum memiliki konektivitas memadai justru dapat semakin tertinggal apabila seluruh layanan bergeser ke sistem digital.

Teknologi karena itu lebih tepat digunakan untuk memperkuat guru, bukan menganggap keberadaan guru tidak lagi diperlukan.

Data PISA Harus Dibaca sebagai Alarm Pembelajaran

Hasil PISA bukan satu satunya ukuran untuk menilai pendidikan sebuah negara.

Setiap sistem pendidikan mempunyai tujuan yang lebih luas, termasuk pembentukan karakter, keterampilan sosial, kebudayaan, serta berbagai kemampuan yang tidak seluruhnya dapat diukur melalui satu tes.

Namun, PISA tetap memberikan informasi penting.

Ketika hanya sekitar 18 persen siswa Indonesia mencapai sedikitnya Level 2 matematika, angka tersebut menunjukkan persoalan kemampuan dasar yang perlu diperhatikan.

Data yang sama juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan dari waktu ke waktu.

OECD mencatat skor Indonesia pada 2022 termasuk di antara hasil terendah yang pernah tercatat dalam partisipasi Indonesia, dengan penurunan pada matematika, membaca, dan sains dibandingkan 2018.

Karena itu, meningkatnya peringkat tidak selalu berarti kemampuan siswa membaik apabila nilai absolut justru turun.

“Perbandingan internasional sebaiknya tidak dipakai untuk membuat Indonesia merasa rendah diri, tetapi juga tidak boleh dibuang hanya karena keadaan tiap negara berbeda. Angka harus digunakan untuk menemukan bagian yang perlu diperbaiki.”

Perbedaan Singapura dan Indonesia Justru Memperjelas Pekerjaan Pemerintah

Pernyataan Prabowo akhirnya menunjukkan dua persoalan yang berjalan bersamaan.

Pertama, Indonesia mempunyai tingkat kesulitan administratif yang jauh lebih besar karena wilayah dan jumlah sekolahnya. Kedua, kemampuan siswa tetap perlu ditingkatkan karena hasil internasional menunjukkan kesenjangan cukup lebar.

Mengakui yang pertama tidak menghapus yang kedua.

Pemerintah harus mencari model kebijakan yang mampu bekerja pada wilayah sangat luas tanpa membuat kualitas sekolah bergantung sepenuhnya pada lokasi seorang anak dilahirkan.

Sekolah di pulau terluar harus mempunyai standar pelayanan yang layak sebagaimana sekolah di kota. Guru di wilayah terpencil perlu memperoleh dukungan yang memungkinkan mereka bekerja. Siswa yang tertinggal dalam membaca dan matematika harus terdeteksi sebelum kesulitannya bertambah besar.

Dalam pidato kepada para periset BRIN, Prabowo menempatkan hasil PISA sebagai peringatan sekaligus bahan koreksi. Ia mengakui Singapura berhasil, tetapi meminta perbedaan geografis tidak diabaikan ketika publik menilai pekerjaan pemerintah Indonesia. Pesan berikutnya justru lebih berat, karena setelah mengetahui alasan Indonesia berbeda, pemerintah tetap harus menunjukkan cara agar jarak kualitas pendidikan itu dapat dipersempit.