Presentasekan 5 Strategi, Disperkim Makassar Tampil Memukau di Forum Internasional OECD Ruang konferensi yang penuh delegasi dari berbagai negara itu seketika hening ketika sesi Makassar dimulai. Di layar utama, peta kota berganti menjadi rangkaian infografik yang ringkas tetapi tajam. Perwakilan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Makassar memaparkan lima strategi kunci penataan permukiman yang disusun bukan hanya untuk mengejar target fisik, melainkan untuk menjawab tantangan kota pesisir yang kian kompleks. Presentasi itu satu nafas dengan denyut forum, berangkat dari isu yang sama sama sedang dibedah oleh Organization for Economic Co operation and Development, yakni kualitas hunian, ketahanan iklim, dan inklusi layanan perkotaan yang merata. Di hadapan panelis internasional, pendekatan Makassar tampil memukau karena memadukan disiplin perencanaan, ketertiban data, dan keberanian mengukur dampak.
“Kota yang punya rencana adalah kota yang berani mengakui masalahnya, menata prioritas, dan bertanggung jawab pada hasilnya.”
Konteks Global yang Menuntut Arah Jelas
Forum OECD yang mengangkat tema kota inklusif dan berkelanjutan menekankan bahwa kualitas hidup urban tidak bisa lagi dipecahkan dengan proyek proyek yang terpisah. Di Eropa, Asia, dan Afrika, polanya sama, harga rumah melaju lebih cepat daripada pendapatan, kantong kantong permukiman rentan iklim bertambah, dan akses layanan dasar masih timpang. Dalam konteks itu, paparan Makassar terasa relevan karena menyodorkan paket strategi yang saling mengunci. Ia bukan daftar keinginan, melainkan urutan kerja dari hulu ke hilir, mulai dari data, tata ruang, skema pembiayaan, hingga penguatan kelembagaan. Nuansa ini membuat panelis menangkap bahwa kota tidak sedang berandai andai, tetapi sedang menyusun jalur lari yang terukur.
Strategi 1: Hunian Sosial dan Terjangkau yang Didukung Data Nyata
Disperkim Makassar membuka dengan satu fondasi yang sering diabaikan, ketersediaan data hunian yang rapi dan bisa diaudit. Basis data inilah yang memetakan kebutuhan rumah bagi segmen rentan, buruh harian, keluarga muda, hingga pekerja informal. Dari sana, pemerintah kota menyiapkan dua jalur intervensi. Jalur pertama adalah hunian sosial untuk keluarga yang sama sekali tidak mampu mengakses pasar. Jalur kedua adalah hunian terjangkau berbasis kemitraan dengan pengembang, mengunci harga pada kisaran yang realistis bagi kelompok berpendapatan menengah bawah.
Perbedaannya ditunjukkan jelas. Hunian sosial bertumpu pada dukungan fiskal dan lahan publik, sedangkan hunian terjangkau dibangun dengan skema insentif yang cermat, misalnya bonus KLB, relaksasi distribusi unit, dan kemudahan perizinan yang ditukar dengan kewajiban pengembang menyediakan porsi unit terjangkau. Kunci keberhasilannya ada pada kontrol pasca serah terima, agar unit tidak beralih cepat menjadi instrumen spekulasi.
Strategi 2: Bangunan Hijau yang Membayar Balik Investasinya
Setelah bicara ketersediaan, Disperkim memutar arah ke kualitas. Bangunan hijau diusung bukan sebagai label prestise, melainkan sebagai standar fungsional. Presentasi menekankan tiga pilar, penghematan energi melalui desain pasif dan peralatan efisien, pengelolaan air bersih dan air hujan agar aktivitas rumah tidak memperberat sistem kota, serta bahan bangunan yang mengurangi jejak karbon. Disperkim tidak menunggu proyek ikonik untuk memulai, mereka masuk lewat instrumen yang paling dekat ke pelaku, panduan teknis sederhana untuk kontraktor kecil, penyesuaian persyaratan IMB Persetujuan Bangunan Gedung yang mendorong praktik hemat energi, dan pilot project di rumah susun sewa yang disiapkan sebagai etalase pembelajaran.
Argumen yang membuat panelis tertarik adalah simulasi pengembalian investasi. Dengan tarif energi saat ini, penghematan listrik dari pencahayaan alami, ventilasi silang, dan peralatan efisien menutup biaya tambahan dalam horizon tiga hingga lima tahun. Di kota panas lembap seperti Makassar, pengelolaan panas atap dan fasad berkontribusi langsung pada kenyamanan termal ruang, sehingga konsumsi pendingin berkurang signifikan.
Strategi 3: Penanganan Kawasan Rentan Iklim, Dari Drainase Mikro hingga Relokasi Bermartabat
Kota pesisir seperti Makassar tidak bisa menutup mata terhadap kenaikan muka air laut, penurunan muka tanah lokal, dan perubahan pola hujan. Disperkim menempatkan penanganan kawasan rentan sebagai prioritas yang tersusun. Tahap pertama adalah pemulihan fungsi drainase mikro di lingkungan padat, membersihkan, menormalisasi, dan merestorasi jalur air skala kampung dengan partisipasi warga. Tahap kedua menyasar perbaikan rumah di bantaran dan sempadan yang masih memungkinkan ditata dengan pengamanan struktur serta pengaturan ulang orientasi bangunan.
Tahap terakhir, yang paling sensitif, adalah program relokasi bermartabat untuk zona yang benar benar tidak mungkin dipertahankan. Pemerintah kota menyiapkan paket komprehensif, hunian pengganti, dukungan transportasi sementara, serta rencana pemulihan penghidupan. Presentasi menekankan bahwa relokasi hanya ditempuh saat semua opsi adaptasi di lokasi gagal, dan prosesnya dibuka sejak awal agar tidak terjebak pada stigma menggusur.
Strategi 4: Integrasi Transportasi Permukiman, Menjawab Akses Kerja dan Layanan
Hunian bermutu akan kehilangan manfaatnya bila aksesnya buruk. Karena itu Disperkim mendorong integrasi permukiman dengan jaringan transportasi publik dan jalur aktif. Di kawasan hunian baru, standar konektivitas minimal diberlakukan, jarak jalan kaki ke halte angkutan umum massal, ketersediaan jalur sepeda, dan koneksi aman ke fasilitas pendidikan, kesehatan, serta ruang publik. Di lingkungan yang terlanjur padat, program ini masuk lewat intervensi kecil tetapi konsisten, pelebaran trotoar strategis, penataan titik naik turun penumpang, serta jalur teduh yang menghubungkan permukiman ke halte terdekat.
Intinya sederhana, kota memotong biaya perjalanan harian warga dan membuka cara kerja baru yang lebih efisien. Ketika akses meningkat, peluang kerja melebar, dan hunian tidak lagi terisolasi dari denyut ekonomi.
Strategi 5: Reformasi Perizinan dan Pembiayaan, Mesin Sunyi yang Menentukan
Bagian terakhir adalah mesin yang kerap tidak terlihat, perizinan dan pembiayaan. Disperkim menata kembali alur perizinan perumahan sehingga pelaku kecil dan menengah tidak patah semangat di awal. Peta proses dipersingkat, syarat ganda dihilangkan, dan layanan daring digunakan tidak sekadar sebagai formulir digital, melainkan sebagai sistem pelacakan yang memberi kepastian waktu. Di sisi pembiayaan, pemerintah kota memfasilitasi temu bisnis berkala yang mempertemukan UMKM konstruksi, koperasi, perbankan, dan pengembang lokal untuk merajut skema yang realistis bagi pasar Makassar.
Poin yang diapresiasi panelis adalah keberanian mengukur kinerja perizinan. Kota mempublikasikan rata rata waktu proses, tingkat kelulusan berkas, dan titik hambatan paling sering. Transparansi seperti ini menekan biaya transaksi dan menumbuhkan kepercayaan pelaku usaha yang selama ini lelah pada ketidakpastian.
“Reformasi yang nyata adalah yang terasa di meja pelaku kecil, bukan hanya tertulis di buku panduan.”
Mengikat Lima Strategi dalam Satu Peta Jalan
Bukan hal baru bahwa strategi bisa terdengar indah di panggung. Yang membedakan presentasi Makassar adalah cara lima strategi tadi diikat dalam satu peta jalan yang memiliki urutan dan target antartahun. Tahun pertama fokus pada pembenahan data dan drainase mikro di kantong rawan. Tahun kedua mengunci standar bangunan hijau untuk proyek proyek kota dan memperluas hunian terjangkau lewat skema insentif. Tahun ketiga mengevaluasi relokasi tahap awal sambil menambah konektivitas transportasi kawasannya. Siklus evaluasi didefinisikan terang, metrik fisik, metrik sosial, dan metrik ekonomi dilaporkan bersama agar tidak terjadi bias narasi.
Peta jalan ini sengaja bersifat adaptif. Jika indikator kerentanan iklim di satu wilayah memburuk, sebaran program ditata ulang. Pendekatan ini menyatu dengan semangat forum internasional yang mendorong kebijakan berbasis bukti, bukan sekadar kemauan politik.
Mengapa Presentasi Makassar Memikat Perhatian Panelis
Dari percakapan di sela sesi, ada tiga alasan utama. Pertama, keberanian menyampaikan hal yang tidak populer, termasuk relokasi, tetapi dengan kerangka keadilan sosial. Kedua, konsistensi logika kebijakan, dari data ke desain, dari desain ke pembiayaan, dan dari pembiayaan ke evaluasi. Ketiga, cara bercerita yang menempatkan warga sebagai pusat, bukan sebagai objek pelaksana proyek. Delegasi lain mengapresiasi contoh contoh mikro yang disodorkan, seperti bagaimana satu RT bisa menurunkan genangan dengan menata ulang jalur air halaman belakang rumah, atau bagaimana penghematan energi di satu blok rumah susun dapat menutup biaya lampu hemat energi dalam beberapa tahun.
Kekuatan narasi yang berangkat dari contoh kecil membuat ide besar terasa bisa dikerjakan. Ini relevan dengan kota kota yang sumber dayanya terbatas tetapi ingin bergerak.
Kunci Pelaksanaan: Kelembagaan yang Menggigit
Setiap strategi hebat akan patah jika kelembagaan rapuh. Karena itu sesi Makassar menekankan pembagian peran yang tidak tumpang tindih. Disperkim tidak berjalan sendiri. Dinas Pekerjaan Umum memegang infrastruktur primer, dinas transportasi menata konektivitas, badan perencanaan mengawal integrasi lintas program, dan lurah camat memimpin partisipasi warga. Forum lintas dinas yang bertemu periodik bukan seremoni, melainkan meja kerja kecil tempat angka angka saling dikaitkan.
Di tingkat kelurahan, kader permukiman dibentuk sebagai perpanjangan tangan teknis. Mereka dilatih membaca gambar sederhana, memahami prinsip drainase, dan memantau kondisi rumah rentan. Kader ini pula yang menghubungkan warga dengan skema bantuan perbaikan rumah. Dengan begitu, program tidak menggantung pada sosok, melainkan menetes sebagai kebiasaan organisasi.
Menjawab Tantangan: Lahan, Anggaran, dan Disiplin Data
Panelis menyoal isu klasik, ketersediaan lahan dan anggaran. Disperkim menjawab dengan strategi bertingkat. Untuk hunian sosial, lahan publik dan tanah terlantar yang sudah melalui proses legal menjadi prioritas. Untuk hunian terjangkau, kerja sama dengan BUMN dan pengembang mengurangi tekanan anggaran murni. Di sisi lain, kota memaksimalkan instrumen non fiskal, seperti pengaturan tata ruang yang memberi nilai pada koridor transportasi sehingga investasi swasta punya alasan kuat masuk.
Disiplin data menjadi bantalan keputusan. Kota mengakui bahwa data bukan selalu rapi, tetapi komitmen untuk memperbaikinya diumumkan sebagai bagian dari program. Inilah bagian yang kerap dilupakan, mengajak publik memahami bahwa data adalah pekerjaan harian, bukan proyek sekali jadi.
Pembelajaran yang Dapat Diadopsi Kota Lain
Kekuatan presentasi Makassar adalah daya replikasinya. Kota tidak mengklaim dirinya unik tanpa jalan untuk ditiru. Yang ditekankan justru modul modul kecil yang dapat dipindah, panduan drainase mikro berbasis kampung, daftar periksa bangunan hemat energi untuk kontraktor kecil, pola insentif KLB yang sederhana dan tidak membuka celah spekulasi, serta matriks evaluasi relokasi yang menyertakan indikator pemulihan penghidupan.
Kota lain bisa memulai dengan memilih satu modul, mengujinya di satu kecamatan, dan bertumbuh. Tidak perlu menunggu semuanya sempurna. Dengan pendekatan ini, gerakan perbaikan permukiman bergerak seperti jaringan akar, pelan tetapi meresap.
“Inovasi terbaik di pemerintahan kota adalah yang paling mudah dicontoh, bukan yang paling gemerlap.”
Resonansi dengan Agenda Urban Global
Forum internasional menempatkan isu perumahan dan permukiman dalam kerangka yang lebih luas, ketahanan iklim, transisi energi, hingga pengurangan ketimpangan. Paparan Makassar menunjukkan bagaimana agenda global itu diturunkan ke peta jalan lokal. Di kota pesisir, ketahanan bukan jargon, melainkan ketepatan kemiringan saluran, lebar bahu jalan, dan jenis pohon peneduh yang dipilih. Transisi energi bukan wacana, tetapi jenis lampu di koridor hunian dan orientasi bangunan terhadap arah matahari. Pengurangan ketimpangan bukan slogan, tetapi prosedur verifikasi keluarga yang berhak menerima hunian sosial dan keberanian mengawal agar unitnya tidak berpindah tangan karena bujuk rayu pasar.
Resonansi inilah yang membuat delegasi lain memberi perhatian. Mereka tidak hanya melihat Makassar, mereka melihat refleksi masalah di kota masing masing dan menemukan potongan solusi yang mungkin cocok di tempat mereka.
Mengukur Dampak Sosial, Bukan Sekadar Meter Persegi
Di akhir paparan, Disperkim menekankan pergeseran indikator kinerja, dari sekadar jumlah unit dan meter persegi menjadi dampak sosial yang lebih bernyawa. Apakah anak anak di hunian sosial memiliki akses aman ke sekolah. Apakah biaya listrik rumah tangga turun setelah intervensi hemat energi. Apakah warga yang direlokasi memiliki jarak tempuh kerja yang wajar. Pertanyaan pertanyaan ini memandu kota menilai apakah program benar benar mengubah hidup, bukan hanya mempercantik laporan.
Kota juga membuka kanal umpan balik warga yang bisa dilacak. Aduan bukan dianggap gangguan, melainkan sinyal untuk mengoreksi cepat. Budaya koreksi ini yang menahan program dari jebakan merasa sudah benar.
Sisi Manusiawi yang Membuat Strategi Bertahan Lama
Tidak ada kebijakan yang tahan lama tanpa sisi manusia. Sepanjang paparan, kisah kisah kecil ditampilkan, seorang ibu yang akhirnya tidak perlu memindahkan perabot saban hujan karena genangan di gangnya hilang, sekelompok pekerja lepas yang bisa menabung karena tagihan listrik di unit rusun lebih rendah, anak anak yang punya jalur aman menyusuri trotoar rindang ke perpustakaan lingkungan. Cerita seperti ini bukan tempelan, melainkan kompas yang menjaga arah program.
Dalam forum internasional tempat angka dan grafik bertemu, sisi manusiawi menjadi pengingat untuk siapa kota ini bekerja. Tanpa itu, strategi bisa berbelok menjadi festival proyek yang lepas dari kebutuhan warga.
Sinyal untuk Babak Berikutnya
Sesi tanya jawab ditutup dengan undangan kolaborasi. Beberapa kota pesisir lain menyatakan minat belajar soal drainase mikro dan relokasi bermartabat. Lembaga riset internasional menawarkan dukungan metodologi evaluasi dampak sosial. Perusahaan teknologi kota membuka peluang pilot untuk pemetaan genangan berbasis partisipasi warga. Bagi Makassar, ini sinyal baik bahwa lima strategi yang dipresentasekan bukan hanya relevan lokal, tetapi punya daya jangkau regional.
Kembali ke kota, pekerjaan menunggu. Tetapi presentasi di forum OECD sudah memberi bekal penting, validasi bahwa jalur yang dipilih masuk akal, sekaligus tantangan untuk menjaga ritme. Di tahap inilah kememimpinan teknis dan politik diuji, menyatukan unit kerja, menenangkan kegaduhan, dan memastikan detail di lapangan setia pada rencana. Karena pada akhirnya, kota yang menepati janjinya diukur bukan dari tepuk tangan di podium, melainkan dari pintu rumah yang tidak lagi takut hujan, dari jalur sekolah yang aman, dan dari biaya hidup yang lebih rasional bagi keluarga keluarga pekerja.
