Kursi Sekda Makassar kini menjadi sorotan publik. Sebanyak tujuh pejabat eselon II dari lingkungan Pemkot Makassar resmi mengikuti seleksi terbuka untuk mengisi jabatan strategis tersebut. Posisi ini dianggap sebagai jantung birokrasi, tempat seluruh kebijakan dan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah dijalankan.
“Menjadi Sekda bukan sekadar jabatan administratif, tapi amanah besar untuk menjaga ritme pemerintahan dan memastikan visi kepala daerah berjalan nyata.”
Tahapan Seleksi yang Diumumkan Secara Terbuka
Proses seleksi ini digelar oleh Panitia Seleksi (Pansel) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang bekerja di bawah pengawasan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Tahapan seleksi dimulai dari pengumuman resmi, pendaftaran online, verifikasi berkas, penilaian rekam jejak, hingga wawancara akhir.
Pansel memastikan seluruh tahapan dilakukan secara objektif dan transparan untuk menjaring pejabat terbaik yang mampu menjalankan fungsi koordinatif pemerintahan kota Makassar.
Ketua Pansel, Dr. H. Andi Basri, MPA., menjelaskan bahwa seleksi Sekda Pemkot Makassar bukan semata soal senioritas, tetapi kombinasi antara integritas, kemampuan manajerial, dan visi strategis terhadap tata kelola pemerintahan.
“Kami mencari figur yang tidak hanya kuat secara administrasi, tapi juga punya kepemimpinan yang bisa menjembatani kebijakan Wali Kota dengan pelaksana teknis di lapangan.”
Tujuh Nama yang Masuk Bursa Sekda Makassar
Berdasarkan data dari BKPSDMD Kota Makassar, tujuh pejabat yang resmi mendaftar dan lolos tahap awal seleksi meliputi:
- Drs. H. Syahruddin, M.Si., Kepala Dinas Perhubungan.
- Ir. Nur Alim, M.M., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
- Dra. Hj. Fatimah, M.AP., Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah.
- Drs. Ahmad Lutfhi, M.Si., Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
- Ir. Rahman Taufik, M.T., Kepala Bappeda.
- Dr. H. Djamaluddin, M.Si., Asisten III Bidang Administrasi Umum.
- Drs. Abdul Rasyid, M.Pd., Kepala Dinas Pendidikan.
Ketujuh pejabat tersebut memiliki rekam jejak panjang dalam birokrasi Pemkot Makassar dan dianggap memiliki kompetensi memadai untuk memimpin struktur pemerintahan yang kompleks. Persaingan antar kandidat disebut berlangsung ketat karena masing-masing memiliki basis dukungan politik dan birokrasi tersendiri.
“Kursi Sekda itu seperti urat nadi Pemkot Makassar. Siapa pun yang mendudukinya, dialah pengatur tempo antara kebijakan politik dan mesin administrasi kota.”
Peran Strategis Sekda di Pemerintahan Daerah
Jabatan Sekda memiliki posisi yang sangat penting dalam tata kelola pemerintahan daerah. Ia bertugas membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan perangkat daerah, dan memastikan pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif.
Sekda juga menjadi penanggung jawab dalam penyusunan anggaran, tata kelola sumber daya manusia, serta pengawasan implementasi program strategis daerah. Karena itu, jabatan ini sering disebut sebagai “motor penggerak” pemerintahan daerah.
Dalam konteks Makassar yang merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan dengan beban kerja besar dan kompleksitas tinggi, posisi Sekda memegang peran vital dalam menjaga stabilitas birokrasi dan sinkronisasi kebijakan antar dinas.
“Sekda adalah tangan kanan wali kota, tapi juga pelindung bagi ASN di lapangan agar tetap profesional dan berintegritas.”
Wali Kota Makassar Pantau Langsung Proses Seleksi
Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan “Danny” Pomanto, menegaskan bahwa ia tidak akan melakukan intervensi dalam proses seleksi di Pemkot Makassar. Namun, ia mengakui terus memantau perkembangan karena posisi Sekda sangat menentukan efektivitas pelaksanaan visi-misi pemerintah kota.
Danny menekankan pentingnya figur Sekda yang mampu bekerja cepat, memahami konsep Makassar Kota Dunia, dan mampu beradaptasi dengan sistem digitalisasi pelayanan publik yang kini sedang digencarkan.
“Kami butuh Sekda Pemkot Makassar yang bukan hanya paham birokrasi, tapi juga punya visi inovatif. Makassar butuh pemimpin teknokrat yang bisa mengimbangi dinamika globalisasi kota besar.”
Isu Persaingan dan Dinamika Politik Internal
Di balik proses seleksi yang berlangsung formal, aroma politik birokrasi tidak dapat dihindari. Beberapa sumber internal di Pemkot Makassar menyebutkan bahwa sebagian peserta memiliki kedekatan personal dengan tokoh-tokoh penting di pemerintahan kota. Namun, Pansel memastikan bahwa semua peserta akan dinilai murni berdasarkan kinerja dan kompetensi.
Beberapa kalangan menilai bahwa tantangan utama bagi Sekda ke depan adalah menjaga netralitas aparatur sipil di tengah dinamika politik jelang pemilihan kepala daerah.
“Siapa pun yang terpilih harus bisa berdiri di tengah: loyal kepada sistem, bukan pada kepentingan politik jangka pendek.”
Tantangan Birokrasi Modern dan Digitalisasi Pemerintahan
Kota Makassar dikenal sebagai salah satu daerah dengan penerapan Smart City paling progresif di Indonesia. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi, mulai dari sinkronisasi data antar dinas, percepatan pelayanan publik, hingga peningkatan transparansi anggaran.
Sekda yang terpilih nanti diharapkan mampu membawa semangat transformasi digital di semua lini pemerintahan. Hal ini mencakup pengembangan sistem e-government, optimalisasi data terpadu, serta digitalisasi proses pelayanan publik.
Selain itu, Sekda baru juga dihadapkan pada tantangan reformasi birokrasi, terutama dalam menegakkan disiplin ASN dan menghapus budaya kerja yang masih konvensional.
“Reformasi birokrasi bukan hanya soal perampingan struktur, tapi perubahan mindset agar ASN bisa melayani masyarakat dengan sepenuh hati.”
Dukungan dari ASN dan Harapan Pegawai Pemkot
Dinamika perebutan kursi Sekda juga menjadi perbincangan hangat di kalangan ASN. Banyak yang berharap agar pejabat yang terpilih nanti benar-benar memahami kondisi internal birokrasi dan mampu menjadi jembatan antara pimpinan dan pelaksana teknis.
Seorang staf di Dinas PU mengatakan bahwa para ASN menginginkan pemimpin yang terbuka terhadap masukan dan mampu menegakkan disiplin tanpa mengabaikan sisi kemanusiaan.
“Kami ingin Sekda yang bisa mendengarkan, bukan hanya memberi perintah. Figur yang tegas tapi juga adil terhadap semua pegawai.”
Transparansi dan Keterlibatan Publik
Seleksi terbuka jabatan Sekda kali ini juga menjadi momentum penting bagi Pemkot Makassar untuk menunjukkan komitmen terhadap transparansi publik. Panitia seleksi menyediakan kanal informasi daring agar masyarakat dapat memantau seluruh proses seleksi mulai dari pendaftaran hingga pengumuman akhir.
Langkah Pemkot Makassar ini mendapat apresiasi dari aktivis masyarakat sipil yang menilai bahwa praktik seleksi terbuka merupakan bentuk nyata dari reformasi birokrasi.
“Ketika prosesnya transparan, publik bisa ikut mengawasi. Ini penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.”
Ekspektasi Terhadap Sekda Terpilih
Siapa pun yang akan menduduki posisi Sekda Makassar nanti, beban tanggung jawab yang menanti tidaklah ringan. Selain harus menjaga stabilitas birokrasi, Sekda juga harus memastikan setiap program prioritas Wali Kota berjalan dengan tepat sasaran.
Program Pemkot Makassar seperti Lorong Wisata, Smart Governance, hingga penguatan Makassar Recover membutuhkan koordinasi lintas dinas yang solid. Dalam konteks ini, Sekda menjadi figur sentral yang harus memiliki kapasitas manajerial tinggi sekaligus kemampuan komunikasi yang baik.
“Sekda harus bisa bekerja dalam tekanan, tapi tetap menjaga harmoni di dalam pemerintahan.”
Proses Akhir dan Pengumuman Hasil Seleksi
Menurut jadwal yang dirilis oleh BKPSDMD Makassar, tahap akhir seleksi akan meliputi uji kompetensi manajerial dan wawancara akhir dengan Pansel. Hasil seleksi akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat setelah mendapat rekomendasi dari KASN dan persetujuan Wali Kota.
Tiga nama terbaik akan diusulkan ke Wali Kota untuk dipilih satu orang sebagai Sekretaris Daerah definitif. Proses ini menjadi tahap paling krusial karena menentukan arah kepemimpinan birokrasi Makassar dalam lima tahun ke depan.
“Siapa pun yang terpilih, ia akan memikul tanggung jawab besar untuk membawa Makassar menuju tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, cepat, dan profesional.”
Reaksi Publik dan Pengamat Pemerintahan
Masyarakat Makassar turut menyoroti proses seleksi Pemkot Makassar ini. Beberapa pengamat menilai bahwa momentum ini dapat menjadi indikator sejauh mana komitmen Pemkot terhadap meritokrasi dan profesionalisme ASN.
Dr. H. Supriyadi, MPA, dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin, menyebut bahwa jabatan Sekda seharusnya diberikan kepada pejabat dengan kemampuan teknokratis dan pengalaman lintas bidang.
“Makassar butuh Sekda yang bisa menjadi arsitek kebijakan, bukan hanya operator administratif.”
Pengamat juga menekankan pentingnya sosok yang mampu menjembatani kepentingan antar dinas dan memastikan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
Penantian yang Menentukan Arah Birokrasi Makassar
Seluruh proses seleksi Pemkot Makassar kini memasuki tahap akhir. Ketujuh kandidat masih terus melakukan pendekatan profesional dengan memperlihatkan kinerja dan portofolio terbaik mereka. Di balik persaingan ini, ada harapan besar agar hasil akhir benar-benar mencerminkan semangat reformasi birokrasi yang bersih, terbuka, dan berorientasi pelayanan.
Bagi masyarakat Makassar, jabatan Sekda Pemkot Makassar bukan hanya urusan internal birokrasi, tetapi juga penentu arah pembangunan kota. Karena dari tangan Sekda-lah kebijakan pemerintah diterjemahkan menjadi tindakan nyata di lapangan.
“Setiap keputusan yang lahir di ruang kerja Sekda akan berdampak pada kehidupan jutaan warga kota. Itulah sebabnya jabatan ini harus diisi oleh sosok yang benar-benar berintegritas.”
