Isu dugaan korupsi kembali mengguncang dunia politik daerah, kali ini mencuat dari lingkungan Sekretariat DPRD Tana Toraja. Kasus yang disebut-sebut berkaitan dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) DPRD tersebut menjadi sorotan publik setelah muncul pernyataan tegas dari sejumlah tokoh dan aktivis, termasuk anggota legislatif dari wilayah tetangga, Sulawesi Barat, yang menilai kasus ini sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat.
Salah satu suara lantang datang dari Kadir, legislator yang juga dikenal sebagai pengamat tata kelola pemerintahan di wilayah Sulawesi Barat. Ia mendesak agar aparat penegak hukum segera menuntaskan penyelidikan dugaan penyimpangan tersebut, karena dana publik tidak boleh dibiarkan hilang tanpa kejelasan.
“Setiap rupiah uang rakyat itu suci. Kalau ada yang berani mengutak-atiknya untuk kepentingan pribadi, maka keadilan harus segera menegakkan kebenaran.”
Kronologi Kasus yang Menghebohkan
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya kejanggalan dalam pengelolaan dana ART DPRD Tana Toraja tahun anggaran terakhir. Beberapa dokumen keuangan diduga menunjukkan ketidaksesuaian antara laporan administrasi dan realisasi penggunaan anggaran.
Dana yang seharusnya digunakan untuk mendukung kegiatan rumah tangga lembaga legislatif, termasuk operasional, pengadaan fasilitas, dan kegiatan representatif anggota dewan, diduga diselewengkan oleh oknum tertentu.
Temuan awal dari aparat pengawasan internal disebut mengarah pada praktik markup anggaran dan pengeluaran fiktif yang dilakukan secara sistematis. Meskipun belum ada penetapan tersangka, publik mendesak agar penyelidikan dilakukan secara transparan dan cepat.
Bagi masyarakat Tana Toraja, kasus ini bukan hanya persoalan angka, tetapi persoalan kepercayaan. Lembaga legislatif seharusnya menjadi pengawas pemerintah daerah, bukan malah terlibat dalam penyimpangan anggaran.
“Kalau dewan yang tugasnya mengawasi justru disorot karena dugaan korupsi, bagaimana rakyat bisa percaya lagi pada sistem?”
Suara Tegas dari DPRD Sulawesi Barat
Sorotan terhadap kasus ini juga datang dari DPRD Sulawesi Barat, lembaga legislatif provinsi tetangga yang merasa prihatin dengan citra politik daerah yang terus tercoreng oleh skandal keuangan.
Kadir, yang dikenal sebagai salah satu anggota dewan yang vokal dalam isu transparansi anggaran, menilai bahwa penanganan kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta aparat hukum, baik di tingkat daerah maupun provinsi, untuk bersinergi menuntaskan kasus ini secara profesional.
Menurutnya, kasus korupsi di lembaga publik, sekecil apa pun nilainya, akan berdampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah.
Ia juga menilai bahwa persoalan di DPRD Tana Toraja bisa menjadi pelajaran penting bagi seluruh lembaga legislatif di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat agar lebih memperketat pengawasan internal.
“Kita harus sadar, uang daerah itu bukan warisan pribadi pejabat. Itu amanah publik yang harus dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.”
Desakan Transparansi dari Publik
Reaksi masyarakat terhadap dugaan korupsi ART DPRD Tana Toraja cukup keras. Sejumlah kelompok masyarakat sipil, termasuk aktivis antikorupsi, mahasiswa, dan tokoh adat Toraja, menuntut transparansi penuh dalam proses penyelidikan.
Mereka bahkan sempat menggelar aksi damai di depan kantor DPRD dan Kejaksaan Negeri setempat, membawa spanduk bertuliskan “Selamatkan Uang Rakyat” dan “Keadilan untuk Toraja Bersih”.
Para demonstran menilai bahwa selama ini kasus dugaan korupsi di daerah sering kali berhenti di tengah jalan tanpa kejelasan. Mereka mendesak aparat penegak hukum untuk tidak pandang bulu dan berani menyeret siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat tinggi jika terbukti bersalah.
“Rakyat Toraja sudah terlalu lama diam. Kali ini, kami ingin melihat keadilan benar-benar ditegakkan.”
Jejak Panjang Kasus Keuangan Daerah
Dugaan korupsi dalam pengelolaan dana publik di daerah bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah kasus serupa juga sempat mencuat di berbagai wilayah Sulawesi, termasuk di lingkungan DPRD Tana Toraja, dinas pemerintahan, hingga lembaga pendidikan.
Namun yang membedakan kasus di Tana Toraja ini adalah posisinya yang menyangkut lembaga legislatif — lembaga yang justru memiliki fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah.
Hal ini membuat publik semakin geram, karena seolah-olah pengawasan yang diharapkan berjalan dua arah kini justru lumpuh.
Banyak pihak menilai bahwa kasus ini menjadi ujian besar bagi penegak hukum untuk menunjukkan bahwa hukum tidak pandang bulu dan berlaku sama untuk semua orang, termasuk pejabat.
“Korupsi bukan cuma soal uang, tapi soal kehormatan bangsa. Kalau kita membiarkannya, maka kita sedang membiarkan kehormatan itu dirampas.”
Reaksi dari Pemerintah Daerah
Pemerintah Kabupaten Tana Toraja menyatakan sikap mendukung penuh upaya penegakan hukum terkait kasus ini. Dalam keterangannya, Bupati menyebut bahwa pihaknya akan memfasilitasi setiap langkah penyelidikan dan membuka akses penuh terhadap dokumen yang dibutuhkan aparat hukum.
Ia juga meminta agar seluruh pejabat di lingkup DPRD Tana Toraja dan Sekretariat Dewan bersikap kooperatif serta tidak menghalangi jalannya proses hukum.
Bupati menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak akan melindungi siapa pun yang terbukti terlibat.
“Tidak ada alasan untuk menutup-nutupi. Kalau benar ada penyimpangan, maka harus diusut sampai tuntas demi menjaga kepercayaan rakyat.”
Keterlibatan DPRD Sulawesi Barat dalam Pengawasan Regional
Kadir bersama beberapa anggota DPRD Tana Toraja, Sulawesi Barat menyampaikan bahwa lembaganya siap bekerja sama dalam upaya memperkuat sistem pengawasan keuangan lintas wilayah. Mereka mengusulkan agar dibentuk forum antar DPRD se-Sulawesi yang fokus membahas tata kelola anggaran daerah dan pencegahan korupsi legislatif.
Menurutnya, sistem pengawasan internal DPRD Tana Toraja selama ini terlalu longgar dan sering kali tumpang tindih dengan fungsi sekretariat. Akibatnya, celah penyalahgunaan dana seperti dalam kasus ART DPRD Tana Toraja bisa terjadi.
Ia menekankan perlunya audit rutin dan keterbukaan laporan keuangan kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas lembaga legislatif.
“Selama laporan keuangan hanya disimpan di meja sekretaris, rakyat tidak akan pernah tahu ke mana uang mereka pergi. Transparansi adalah vaksin bagi korupsi.”
Sorotan dari Akademisi dan Pengamat Politik
Kasus ini juga mengundang perhatian dari kalangan akademisi dan pengamat politik di Makassar dan Mamuju. Menurut pengamat dari Universitas Hasanuddin, masalah semacam ini sering terjadi karena lemahnya mekanisme kontrol dan rendahnya kesadaran etika pejabat publik.
Ia menjelaskan bahwa DPRD Tana Toraja sebagai lembaga politik seharusnya menjadi teladan dalam hal integritas, karena mereka bekerja berdasarkan mandat rakyat.
Namun, ketika lembaga tersebut justru terjerat kasus korupsi, maka efek psikologisnya terhadap kepercayaan masyarakat akan sangat besar.
“Dewan adalah representasi rakyat. Kalau mereka korup, berarti representasi itu cacat moral. Ini bahaya bagi demokrasi lokal.”
Keberanian Kadir dalam Bersikap
Pernyataan Kadir yang menuntut agar kasus ini segera dituntaskan menuai banyak pujian. Ia dinilai berani bersuara di tengah situasi politik yang sensitif, terutama karena kasus ini melibatkan sesama lembaga legislatif.
Namun, Kadir menegaskan bahwa baginya kebenaran harus diutamakan di atas solidaritas politik.
Ia mengingatkan bahwa anggota dewan memiliki tanggung jawab moral kepada rakyat, bukan kepada kepentingan kelompok.
“Kalau kita diam karena sesama pejabat, maka kita sedang bersekongkol dalam kebohongan. Padahal tugas kita adalah melindungi rakyat, bukan melindungi kesalahan.”
Dampak Sosial dan Politik di Tana Toraja
Kasus dugaan korupsi ini menimbulkan dampak sosial yang cukup besar di masyarakat Tana Toraja. Banyak warga merasa kecewa karena lembaga yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat justru diduga memanfaatkan dana publik untuk kepentingan pribadi.
Beberapa tokoh masyarakat bahkan menyebut bahwa kasus ini telah mencoreng nama besar Tana Toraja sebagai daerah yang selama ini dikenal memiliki tradisi kejujuran dan tanggung jawab sosial yang kuat.
Selain itu, sejumlah partai politik di tingkat lokal mulai melakukan konsolidasi untuk menjaga citra mereka menjelang pemilu berikutnya, karena kasus ini dikhawatirkan akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap politisi secara keseluruhan.
“Sekali kepercayaan rakyat hilang, butuh waktu lama untuk mengembalikannya. Itulah harga mahal dari korupsi politik.”
Tuntutan agar Kasus Tidak Tenggelam
Seiring berjalannya waktu, kekhawatiran mulai muncul bahwa kasus ini akan berakhir seperti banyak kasus serupa di daerah senyap tanpa kejelasan. Oleh karena itu, Kadir dan sejumlah aktivis mendesak agar aparat penegak hukum memberikan laporan perkembangan secara berkala kepada publik.
Mereka juga meminta media untuk terus mengawal kasus ini agar tidak tenggelam di tengah hiruk-pikuk politik nasional.
Bagi mereka, keadilan tidak boleh hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
“Korupsi adalah penyakit yang harus disembuhkan dari pucuk ke akar. Kalau tidak, rakyat hanya akan terus jadi korban dari permainan para elite.”
Refleksi untuk Lembaga Legislatif di Sulawesi
Kasus dugaan korupsi ART DPRD Tana Toraja menjadi cermin bagi seluruh DPRD di wilayah Sulawesi, termasuk Sulawesi Barat, agar lebih serius dalam membangun tata kelola yang bersih dan berintegritas.
Kadir berharap agar lembaga legislatif di semua tingkatan tidak hanya bicara soal fungsi pengawasan terhadap pemerintah, tetapi juga melakukan pengawasan terhadap diri sendiri.
Ia menilai bahwa penguatan etika publik dan pelatihan integritas bagi anggota dewan sangat penting agar para wakil rakyat benar-benar memahami makna tanggung jawab atas uang rakyat yang mereka kelola.
“Transparansi itu bukan sekadar kewajiban administratif, tapi cermin moralitas pejabat publik. Kalau kita berani jujur, rakyat akan kembali percaya.”
Harapan dari Sulawesi Barat untuk Indonesia Timur
Suara dari DPRD Tana Toraja Sulawesi Barat seperti yang disuarakan Kadir menggambarkan keprihatinan dan kepedulian lintas daerah terhadap isu korupsi yang semakin marak. Ia menginginkan agar kejadian di Tana Toraja bisa menjadi momentum kebangkitan moral bagi semua lembaga pemerintahan di Indonesia Timur.
Kadir menegaskan bahwa masyarakat Sulawesi harus bersatu dalam menolak budaya diam terhadap penyimpangan anggaran. Ia juga mengajak para wartawan dan lembaga masyarakat untuk terus mengawal setiap langkah hukum yang diambil dalam kasus ini.
“Uang rakyat itu amanah, bukan hadiah. Setiap rupiah yang disalahgunakan harus dipertanggungjawabkan. Karena rakyat sudah terlalu lama menunggu keadilan, dan kini saatnya keadilan itu diwujudkan.”
