Jangan Tolak Sensus Ekonomi 2026, Data Usaha Anda Penting bagi Indonesia Kedatangan petugas Badan Pusat Statistik ke rumah, warung, toko, kantor, tempat produksi, atau lokasi usaha terkadang membuat sebagian masyarakat merasa khawatir. Pertanyaan mengenai kegiatan usaha, tenaga kerja, serta karakteristik bisnis dapat menimbulkan dugaan bahwa informasi tersebut berkaitan dengan pajak atau pemeriksaan tertentu. Dalam Sensus Ekonomi 2026, BPS menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak tepat.
Sensus Ekonomi 2026 atau SE2026 merupakan kegiatan statistik nasional untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai struktur serta karakteristik kegiatan ekonomi di Indonesia. Pendataan lapangan dilaksanakan serentak mulai 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 setelah rangkaian kegiatan sensus dimulai sejak Mei. Sensus ini menjangkau usaha mikro dan kecil hingga perusahaan menengah serta besar, termasuk berbagai kegiatan usaha digital.
Karena cakupannya luas, keberhasilan sensus sangat bergantung pada kesediaan masyarakat memberikan informasi secara benar. Satu usaha yang tidak tercatat memang terlihat kecil apabila dilihat sendiri, tetapi ketika kejadian serupa berlangsung di banyak wilayah, gambaran kegiatan ekonomi dapat menjadi kurang lengkap.
Sensus Ekonomi Bukan Pendataan Pajak
Salah satu kekhawatiran yang paling sering muncul ketika petugas mendatangi pelaku usaha adalah persoalan pajak.
Pemilik warung kecil mungkin khawatir omzet yang disampaikan akan langsung menjadi dasar penagihan. Penjual melalui internet dapat merasa informasi transaksi akan diberikan kepada lembaga lain. Sementara usaha rumahan terkadang memilih tidak mengaku mempunyai kegiatan ekonomi karena takut memperoleh kewajiban baru.
BPS telah menegaskan bahwa data SE2026 digunakan untuk kepentingan statistik dan bukan untuk perpajakan. Informasi individual maupun informasi sebuah usaha tidak dipublikasikan sebagai data yang dapat menunjukkan identitas responden.
Hasil sensus nantinya diolah dalam bentuk statistik agregat. Dari sana dapat terlihat jumlah usaha, bidang kegiatan, skala usaha, penggunaan teknologi digital, tenaga kerja, kondisi permodalan, serta berbagai karakter lain tanpa membuka informasi pribadi satu pemilik usaha kepada masyarakat.
Ketentuan mengenai kerahasiaan juga bukan sekadar janji petugas di lapangan. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mewajibkan penyelenggara kegiatan statistik menjamin kerahasiaan keterangan yang diperoleh dari responden. Kewajiban yang sama berlaku kepada petugas statistik.
“Menurut penulis, kekhawatiran pelaku usaha dapat dipahami. Namun, membedakan pendataan statistik dengan pemeriksaan pajak menjadi penting agar rasa khawatir tidak membuat sebuah usaha justru hilang dari peta ekonomi daerahnya sendiri.”
Pelaku Usaha Perlu Mengenali Petugas Resmi
Ajakan untuk menerima sensus bukan berarti masyarakat harus membuka pintu kepada siapa saja yang mengaku berasal dari BPS.
Verifikasi identitas tetap diperlukan.
Petugas SE2026 dapat dikenali melalui atribut resmi. Dalam pelaksanaan pendataan lapangan, BPS menyebut petugas menggunakan rompi Sensus Ekonomi 2026, membawa tanda pengenal resmi dengan QR code, serta memiliki surat tugas dari kantor BPS setempat.
Masyarakat dapat meminta petugas memperlihatkan identitas sebelum wawancara dimulai.
Langkah ini bukan bentuk ketidakpercayaan terhadap sensus. Pemeriksaan identitas justru melindungi masyarakat sekaligus petugas resmi dari pihak yang mungkin menyalahgunakan nama lembaga pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 bahkan menyatakan responden berhak menolak petugas sensus yang tidak dapat memenuhi ketentuan mengenai identitas dan surat tugas.
Dengan demikian, pesan jangan menolak sensus perlu dipahami secara lengkap. Terima petugas yang dapat menunjukkan bahwa dirinya benar benar menjalankan tugas resmi BPS.
Pedagang Kaki Lima Sampai Perusahaan Besar Ikut Dicatat
Sebagian masyarakat masih membayangkan sensus ekonomi hanya ditujukan kepada perusahaan dengan kantor, pegawai, dan papan nama.
Cakupan sebenarnya jauh lebih luas.
BPS menjelaskan SE2026 mencakup hampir seluruh skala kegiatan usaha, dari pedagang kaki lima, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, sampai perusahaan besar.
Warung yang berada di teras rumah dapat termasuk dalam pendataan. Begitu juga bengkel kecil, salon, toko, rumah makan, jasa transportasi, usaha konstruksi, penginapan, jasa keuangan, serta berbagai layanan lain.
Tidak diperlukan bangunan bisnis khusus agar sebuah kegiatan dapat dianggap sebagai usaha.
Seseorang yang memproduksi makanan di rumah kemudian menjualnya secara rutin tetap menjalankan kegiatan ekonomi. Penjual yang hanya menerima pesanan melalui aplikasi juga menghasilkan transaksi yang perlu tercermin dalam statistik.
Karena alasan itulah petugas tidak hanya mendatangi deretan pertokoan. Pendataan juga dilakukan pada bangunan tempat tinggal untuk mengetahui apakah terdapat kegiatan usaha yang dijalankan dari rumah.
Jualan Online dan Konten Digital Juga Masuk Pendataan
Perekonomian saat ini tidak lagi seluruhnya dapat ditemukan melalui papan nama toko.
Seseorang dapat menjual pakaian tanpa mempunyai gerai. Makanan dipasarkan melalui aplikasi. Jasa desain menerima pesanan melalui media sosial. Kreator memperoleh pendapatan dari konten, sementara reseller dapat menjalankan seluruh aktivitas dari sebuah telepon pintar.
BPS memasukkan kegiatan produksi, distribusi, penyediaan informasi, media, komunikasi, dan konten digital dalam cakupan SE2026. Informasi BPS daerah juga secara khusus menyebut kegiatan seperti kreator konten, influencer, pemain gim yang memperoleh penghasilan, serta reseller daring sebagai contoh aktivitas baru yang perlu terlihat dalam statistik ekonomi.
Perubahan tersebut penting karena statistik yang hanya menghitung toko fisik akan menghasilkan gambaran yang semakin jauh dari keadaan sebenarnya.
Ada pelaku usaha yang omzetnya sepenuhnya berasal dari platform digital. Mereka mungkin tidak mempunyai pegawai tetap maupun kantor, tetapi tetap berkontribusi melalui kegiatan produksi dan transaksi.
SE2026 berusaha menangkap perubahan seperti itu agar struktur ekonomi yang tercatat tidak berhenti pada bentuk usaha konvensional.
Tidak Semua Lapangan Usaha Masuk dalam SE2026
Meski cakupannya luas, terdapat beberapa kategori yang tidak menjadi bagian dari pendataan utama Sensus Ekonomi 2026.
Dokumen BPS menjelaskan SE2026 menyediakan data dasar hampir seluruh kegiatan ekonomi dengan pengecualian beberapa kategori tertentu, termasuk pertanian, kehutanan, dan perikanan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, serta aktivitas tertentu rumah tangga.
Pengecualian tersebut bukan berarti kegiatan tersebut tidak penting.
BPS memiliki mekanisme statistik lain untuk mencatat sektor tertentu. Sensus Pertanian, misalnya, menjadi kegiatan tersendiri yang mempunyai rancangan serta periode pelaksanaan berbeda.
Pemisahan membantu setiap kegiatan statistik menggunakan metodologi yang sesuai dengan karakter bidang yang didata.
Sementara dalam SE2026, perhatian besar diarahkan pada industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, transportasi, akomodasi, makanan dan minuman, jasa perusahaan, pendidikan, kesehatan, hiburan, berbagai jasa pribadi, serta kegiatan ekonomi digital.
SE2026 Merupakan Sensus Ekonomi Kelima
Indonesia bukan pertama kali menjalankan kegiatan seperti ini.
BPS menyebut Sensus Ekonomi 2026 merupakan sensus ekonomi kelima sejak kegiatan tersebut pertama kali diselenggarakan pada 1986. Pendataan besar kemudian dilakukan setiap sepuluh tahun.
Jarak sepuluh tahun membuat setiap pelaksanaan memiliki tantangan berbeda.
Struktur usaha Indonesia pada 1986 tentu berbeda dengan 1996. Perubahan kembali terlihat pada 2006 dan 2016. Pada 2026, teknologi digital membuat batas antara tempat tinggal dan tempat usaha semakin tipis.
Seseorang kini dapat membuka toko tanpa menyewa kios. Pekerjaan yang dahulu membutuhkan kantor dapat dilakukan dari rumah. Platform mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan tanpa keduanya pernah bertemu secara langsung.
Karena itu, sensus sepuluh tahunan bukan hanya menghitung berapa banyak perusahaan baru yang muncul.
BPS juga perlu mengetahui perubahan cara masyarakat mencari penghasilan serta menjalankan kegiatan ekonominya.
Data UMKM Dibutuhkan dalam Jumlah yang Akurat
Usaha mikro dan kecil sering disebut sebagai bagian penting perekonomian Indonesia. Namun, kebijakan yang ditujukan kepada kelompok tersebut membutuhkan informasi yang lebih rinci daripada perkiraan jumlah usaha.
Pemerintah perlu mengetahui bidang usaha yang berkembang di setiap wilayah, jumlah pekerja, kendala usaha, pola permodalan, penggunaan teknologi, serta karakteristik lain.
SE2026 dirancang untuk menyediakan informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, ekonomi digital, serta ekonomi lingkungan. Data tersebut dapat digunakan untuk melihat peta usaha berdasarkan wilayah, skala, dan lapangan kegiatan.
Bagi pemerintah daerah, informasi seperti ini dapat menunjukkan perbedaan antarwilayah.
Sebuah kecamatan mungkin mempunyai konsentrasi usaha makanan. Kecamatan lain kuat pada perdagangan atau jasa. Wilayah tertentu dapat menunjukkan peningkatan cepat usaha berbasis digital.
Program pelatihan dan bantuan akan lebih berguna apabila disusun berdasarkan keadaan tersebut dibandingkan menggunakan asumsi yang sama untuk seluruh daerah.
Menolak Pendataan Bisa Membuat Usaha Tidak Terlihat
Sebuah usaha yang tidak tercatat tidak langsung berhenti beroperasi. Toko tetap dapat berjualan dan pemiliknya tetap memperoleh penghasilan.
Namun, dalam statistik, aktivitas tersebut berpotensi tidak terlihat dengan baik.
Apabila jumlah usaha yang tidak tercatat cukup besar, data dapat menunjukkan kondisi yang berbeda dari kenyataan.
Misalnya, sebuah daerah sebenarnya mempunyai ribuan usaha rumahan, tetapi banyak pemiliknya tidak bersedia memberikan informasi. Pemerintah kemudian dapat melihat sektor tersebut lebih kecil daripada keadaan sebenarnya.
Hal itu dapat memengaruhi cara kebutuhan daerah dibaca.
Data statistik digunakan dalam perencanaan program, penyediaan infrastruktur, kajian pasar, penelitian, sampai pengembangan kegiatan ekonomi.
Karena itu, keterlibatan responden bukan hanya membantu BPS menyelesaikan pekerjaan lapangan. Informasi tersebut ikut menentukan seberapa jelas sebuah kelompok usaha terlihat dalam kumpulan data nasional.
Responden Sensus Memiliki Kewajiban Memberikan Keterangan
Sensus yang dilakukan BPS berbeda dari survei sukarela biasa.
Undang Undang Nomor 16 Tahun 1997 menyatakan setiap orang berhak menolak menjadi responden kecuali dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh BPS. Undang Undang yang sama juga menyatakan responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar tersebut.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 memberikan rincian kewajiban responden dalam sensus, termasuk menerima petugas resmi dan memberikan keterangan yang diperlukan secara lengkap serta benar.
Ketentuan ini menunjukkan sensus mempunyai kedudukan yang berbeda dari jajak pendapat biasa.
Namun, kewajiban tersebut berjalan beriringan dengan perlindungan bagi responden.
Petugas wajib membawa identitas, menjaga tata krama, menjalankan tugas sesuai wilayah kerja, serta menjaga kerahasiaan informasi yang diterima.
Masyarakat karena itu mempunyai hak untuk memastikan orang yang datang benar benar petugas resmi sebelum memberikan keterangan.
Informasi Individu Tidak Dipublikasikan
Kekhawatiran berikutnya sering muncul dari pertanyaan mengenai siapa yang nantinya dapat melihat data usaha.
BPS menyatakan informasi individual yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kegiatan statistik. Data responden tidak disebarluaskan sebagai informasi pribadi.
Ketika hasil sensus diterbitkan, informasi telah diolah menjadi statistik.
Masyarakat mungkin melihat jumlah usaha pada suatu sektor, persentase penggunaan internet, jumlah pekerja, atau struktur ekonomi sebuah daerah.
Namun, publikasi tersebut tidak dimaksudkan menjadi daftar terbuka berisi omzet satu warung, pendapatan seseorang, atau kondisi perusahaan tertentu.
Jaminan seperti ini penting karena BPS membutuhkan jawaban apa adanya.
Apabila pemilik usaha sengaja mengecilkan angka, menyembunyikan kegiatan, atau memberikan informasi yang tidak sesuai karena takut data dibuka, kualitas statistik akan berkurang.
“Kepercayaan merupakan fondasi sensus. Negara meminta informasi yang benar, sedangkan responden berhak mendapatkan kepastian bahwa keterangannya dijaga dan hanya dipakai untuk tujuan statistik.”
BPS Menggunakan Prinsip TIR dalam Pendataan
Untuk memudahkan masyarakat memahami proses SE2026, BPS memperkenalkan prinsip TIR.
T pertama berarti Terima petugas SE2026.
I berarti Isi data dengan benar.
R berarti Rahasia terjaga.
Tiga langkah tersebut merangkum hubungan antara masyarakat dan penyelenggara sensus.
Masyarakat menerima petugas setelah memastikan identitasnya. Responden kemudian menjawab pertanyaan sesuai keadaan sebenarnya. Setelah informasi diberikan, BPS mempunyai kewajiban menjaga kerahasiaannya.
Prinsip tersebut juga membantu mengurangi rasa curiga yang biasanya muncul ketika petugas datang tanpa janji sebelumnya.
Pelaku usaha dapat memulai percakapan dengan memeriksa kartu identitas serta surat tugas, kemudian melanjutkan wawancara setelah merasa yakin.
Data Tidak Hanya Berguna bagi Pemerintah
Hasil Sensus Ekonomi tidak berhenti sebagai dokumen milik pemerintah.
BPS menyebut kelompok pengguna SE2026 mencakup pemerintah, sektor bisnis, akademisi, peneliti, serta masyarakat luas.
Bagi perusahaan, data dapat membantu melihat ukuran pasar, distribusi kegiatan usaha, perkembangan suatu industri, serta peluang ekspansi di berbagai daerah.
Peneliti dapat menggunakannya untuk mempelajari perubahan struktur ekonomi maupun perilaku dunia usaha.
Pemerintah daerah dapat mengetahui kekuatan ekonomi wilayah secara lebih rinci.
Sementara masyarakat dapat menggunakan publikasi statistik untuk memahami bagaimana sebuah daerah berkembang.
Ketersediaan data semacam ini juga mengurangi ketergantungan pada perkiraan yang sumbernya tidak jelas.
Usaha Sangat Kecil Tetap Berharga dalam Statistik
Pemilik usaha kecil terkadang merasa kegiatan yang dijalankannya terlalu sederhana untuk dimasukkan dalam sensus.
Ada yang hanya berjualan beberapa jam sehari. Ada pula yang menerima pesanan ketika pelanggan menghubungi melalui pesan singkat. Sebagian menjalankan usaha sendiri tanpa pekerja.
Dalam statistik ekonomi, kegiatan tersebut tetap penting.
BPS memang berusaha mencatat usaha dari skala paling kecil hingga perusahaan besar.
Jumlah usaha kecil yang sangat banyak justru membuat masing masing jawaban mempunyai fungsi dalam membangun gambaran keseluruhan.
Satu penjual makanan rumahan mungkin terlihat kecil dibandingkan perusahaan besar. Tetapi ketika terdapat puluhan ribu pelaku serupa di berbagai daerah, aktivitas mereka membentuk sektor ekonomi yang tidak bisa diabaikan.
Karena itu, ukuran tempat usaha atau banyaknya pegawai bukan alasan untuk menganggap sensus tidak relevan.
Jadwal Lapangan Berakhir 31 Agustus 2026
Pelaksanaan SE2026 mengalami penyesuaian jadwal dari rencana awal.
BPS sebelumnya mengumumkan rangkaian kegiatan pada Mei hingga Juli. Jadwal kemudian diperpanjang sampai 31 Agustus 2026 agar lebih banyak pelaku usaha dapat dijangkau serta kualitas pendataan tetap terjaga.
Pendataan lapangan secara serentak dimulai pada 15 Juni dan sesuai jadwal resmi berlangsung sampai 31 Agustus 2026.
Dengan berakhirnya periode lapangan utama tersebut, pekerjaan statistik tidak otomatis berhenti.
Data yang telah terkumpul membutuhkan pemeriksaan kualitas, pengolahan, pengelompokan, dan berbagai tahap lain sebelum hasil akhirnya dapat digunakan secara luas.
Karena itu, jawaban yang diberikan masyarakat selama kunjungan petugas mempunyai perjalanan panjang sebelum berubah menjadi angka statistik nasional.
Kejujuran Responden Menentukan Kualitas Angka
Sensus yang berhasil menjangkau banyak responden belum tentu menghasilkan data berkualitas apabila jawabannya tidak sesuai keadaan sebenarnya.
Kualitas membutuhkan dua hal sekaligus, yaitu cakupan yang luas dan informasi yang benar.
Pemilik usaha tidak perlu membuat usahanya terlihat lebih besar atau lebih kecil. Jawaban terbaik adalah kondisi yang benar benar terjadi.
Apabila pertanyaan tidak dipahami, responden dapat meminta petugas menjelaskannya.
BPS juga melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pekerjaan petugas untuk menjaga kualitas hasil pendataan. Di sejumlah daerah, pemeriksaan dilakukan terhadap hasil yang dianggap tidak biasa agar kesalahan dapat diketahui sebelum proses berikutnya.
Ketelitian tersebut penting karena hasil SE2026 akan dipakai dalam periode yang panjang.
Satu angka yang tampak sederhana dapat menjadi dasar berbagai analisis mengenai usaha, tenaga kerja, penggunaan teknologi, potensi wilayah, dan perkembangan ekonomi Indonesia.
Itulah sebabnya pesan jangan menolak Sensus Ekonomi 2026 tidak sekadar ajakan menerima orang yang mengetuk pintu. Pesan tersebut mengingatkan bahwa kegiatan ekonomi yang berlangsung di warung kecil, rumah, toko daring, bengkel, restoran, kantor, studio kreatif, hingga perusahaan besar perlu terlihat secara utuh agar Indonesia memiliki catatan ekonomi yang benar benar sesuai dengan keadaan masyarakatnya.
