Pemilihan Ketua RT dan RW yang semestinya menjadi pesta demokrasi tingkat akar rumput kembali menjadi sorotan di Kota Makassar. Pasalnya, muncul berbagai laporan mengenai praktik intervensi dan dugaan politik uang dalam proses pemilihan di sejumlah kelurahan. Melihat fenomena ini, anggota DPRD Kota Makassar, Dr. Udin Saputra Malik, menyerukan agar proses demokrasi di tingkat terbawah tersebut dijalankan dengan jujur, terbuka, dan tanpa tekanan dari pihak mana pun.
Menurutnya, pemilihan RT dan RW bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian penting dalam menjaga kepercayaan warga terhadap sistem pemerintahan yang adil. Ia menegaskan bahwa jika di tingkat RT RW saja sudah Intervensi praktik politik uang, maka sulit membayangkan bagaimana masyarakat bisa memiliki keyakinan terhadap proses politik di tingkat yang lebih tinggi.
“Demokrasi itu dimulai dari bawah. Kalau di akar rumput sudah dicemari dengan intervensi dan uang, maka kepercayaan rakyat terhadap pemimpin akan runtuh sebelum sempat tumbuh.”
Udin Saputra Malik dan Gagasannya tentang Demokrasi Warga
Sosok Dr. Udin Saputra Malik dikenal luas di DPRD Makassar sebagai figur yang vokal dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai transparansi dalam birokrasi pemerintahan. Sebagai politisi muda yang berlatar belakang akademisi, ia sering menyoroti aspek moral dalam politik lokal.
Dalam berbagai forum publik, Udin kerap menekankan bahwa jabatan RT dan RW bukan sekadar posisi sosial, melainkan garda depan pelayanan publik yang berperan besar dalam stabilitas sosial dan kebijakan daerah.
Menurutnya, RT RW adalah struktur sosial pertama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika proses pemilihannya berjalan kotor, maka kebijakan dan layanan publik di tingkat lingkungan pun akan kehilangan legitimasi moral.
“RT dan RW itu bukan hanya pemimpin kompleks, tapi juga simbol kepercayaan warga. Mereka adalah cermin kecil dari integritas pemerintahan kota tanpa Intervensi.”
Latar Belakang Pemilihan RT RW di Makassar
Setiap beberapa tahun sekali, Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat melakukan pemilihan serentak Ketua RT dan RW di seluruh kecamatan. Momen ini sering kali disambut antusias oleh warga karena memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin lingkungan yang mereka percayai.
Namun, dalam beberapa edisi pemilihan terakhir, sejumlah laporan muncul mengenai adanya pihak-pihak tertentu yang mencoba mempengaruhi proses pemilihan dengan iming-iming uang, dukungan politik, hingga intervensi birokrasi.
Fenomena ini memicu keprihatinan berbagai kalangan, termasuk Dr. Udin, yang menilai bahwa praktik seperti itu bisa merusak tatanan sosial di tingkat lingkungan.
Baginya, pemilihan RT RW seharusnya menjadi ajang partisipasi warga yang bebas dari tekanan, bukan ladang untuk mencari pengaruh politik pribadi.
“Kalau pemilihan RT RW sudah diwarnai intervensi, berarti kita sedang kehilangan arah dalam membangun demokrasi yang sehat.”
Seruan untuk Netralitas Pemerintah Kelurahan dan Kecamatan
Dalam pernyataannya, Dr. Udin juga menyoroti pentingnya netralitas aparat pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan tanpa Intervensi. Ia meminta agar camat dan lurah tidak ikut campur dalam proses pemilihan, apalagi menunjukkan keberpihakan terhadap calon tertentu.
Menurutnya, tugas pemerintah hanya sebatas memfasilitasi dan memastikan proses berjalan sesuai aturan, bukan menentukan siapa yang harus menang atau kalah.
Udin menilai bahwa kepercayaan publik terhadap aparatur negara bisa hancur jika masyarakat melihat tanda-tanda ketidaknetralan dalam pemilihan sekecil RT dan RW.
“Jangan sampai warga melihat lurah atau camat seperti wasit yang ikut bermain. Netralitas adalah kunci agar pemilihan berjalan damai dan diterima semua pihak.”
Mengembalikan Makna Pemilihan RT RW
Lebih jauh, Udin Saputra Malik mengajak warga Makassar untuk kembali memahami makna hakiki dari pemilihan RT dan RW. Menurutnya, posisi tanpa Intervensi ini adalah bentuk kepercayaan sosial, bukan sekadar jabatan administratif atau sarana mencari pengaruh.
Ia menegaskan bahwa pemilihan seharusnya menjadi ruang silaturahmi dan musyawarah warga, bukan ajang perebutan kekuasaan.
Udin juga mengingatkan bahwa semangat gotong royong dan kebersamaan yang menjadi warisan budaya masyarakat Makassar harus dijaga di tengah arus modernisasi politik yang sering kali berorientasi pada uang dan kekuasaan.
“RT RW itu lahir dari semangat gotong royong, bukan dari janji-janji kosong. Siapa pun yang ingin jadi pemimpin lingkungan, harus berangkat dari niat melayani, bukan mencari untung.”
Suara Warga yang Resah
Sejumlah warga di beberapa kecamatan di Makassar mengaku kecewa dengan maraknya praktik politik uang dalam pemilihan RT RW. Mereka menyebut ada calon yang secara terang-terangan membagikan bantuan atau uang kepada warga agar dipilih.
Fenomena Intervensi ini membuat sebagian warga enggan terlibat dalam pemilihan karena menganggap prosesnya sudah tidak murni lagi.
Bahkan, ada juga keluhan bahwa beberapa calon yang tidak memiliki dukungan finansial kuat merasa tersisih meski memiliki rekam jejak pengabdian yang baik di lingkungan mereka.
“Sekarang bukan siapa yang paling peduli, tapi siapa yang paling mampu bagi-bagi. Ini yang harus diubah, karena pemimpin lingkungan harusnya lahir dari ketulusan.”
Tanggapan Pemerintah Kota
Menanggapi seruan dari DPRD, pihak Pemerintah Kota Makassar menyambut baik usulan evaluasi dan pengawasan ketat terhadap proses pemilihan RT RW. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga netralitas aparat dan akan menindak tegas siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
Selain itu, pemerintah juga berencana membentuk tim pemantau independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil untuk memastikan proses pemilihan berjalan bersih dan transparan.
Langkah ini diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi lokal yang menjadi pondasi utama pemerintahan kota.
“Pemerintah kota tidak boleh tutup mata. Setiap indikasi Intervensi kecurangan, sekecil apa pun, harus segera diusut agar tidak menjadi kebiasaan.”
Udin Saputra Malik dan Komitmennya terhadap Integritas Politik
Sebagai wakil rakyat, Udin Saputra Malik bukan sosok baru dalam isu moralitas politik. Ia dikenal berani mengkritik praktik penyimpangan di pemerintahan dan memperjuangkan sistem demokrasi yang bersih.
Selain aktif di DPRD, Udin juga kerap turun langsung ke masyarakat untuk mendengarkan aspirasi warga. Pendekatan ini membuatnya dikenal sebagai politisi yang dekat dengan rakyat dan memahami persoalan di lapangan.
Dalam konteks pemilihan RT RW, ia tidak hanya bicara di atas mimbar, tetapi juga mendorong pembentukan forum diskusi antarwarga agar pemilihan berlangsung musyawarah dan damai.
“Politik tanpa etika hanya akan menghasilkan pemimpin tanpa arah. Kita harus mulai dari hal kecil, karena dari sanalah nilai-nilai besar tumbuh tanpa Intervensi.”
Edukasi Politik untuk Generasi Muda
Udin juga menyoroti pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda. Ia menilai bahwa banyak anak muda yang mulai apatis terhadap demokrasi karena sudah kehilangan kepercayaan terhadap sistem.
Menurutnya, momentum pemilihan RT RW bisa dijadikan sarana pendidikan politik langsung bagi generasi muda agar mereka memahami arti partisipasi, tanggung jawab sosial, dan integritas dalam memilih pemimpin.
Udin bahkan mendorong agar sekolah-sekolah dan organisasi kepemudaan turut aktif memberikan edukasi tentang pentingnya keterlibatan warga dalam proses politik lokal.
“Kalau anak muda tidak lagi percaya pada sistem, maka masa depan politik kita akan suram. Pendidikan politik harus dimulai dari rumah dan lingkungan.”
RT RW Sebagai Fondasi Pelayanan Publik
Dalam pandangan Udin, RT RW memiliki peran vital dalam memastikan pelayanan publik berjalan efektif. Mereka menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan program bantuan, menyelesaikan masalah sosial, hingga menjadi penghubung antara warga dan aparat.
Jika pemilihan di level ini dipenuhi intervensi dan politik uang, maka pelayanan publik juga akan ikut terganggu karena para pemimpin lingkungan tidak lagi bekerja berdasarkan keikhlasan, tetapi kepentingan pribadi.
Udin menegaskan bahwa demokrasi yang sehat hanya bisa dibangun dari fondasi yang bersih tanpa Intervensi. Karena itu, ia meminta agar pemilihan RT RW dijaga ketat oleh panitia, aparat, dan masyarakat sendiri.
“Pemimpin lingkungan itu harus jadi teladan moral. Kalau dari awal sudah menang karena uang, bagaimana dia mau menegakkan keadilan di lingkungannya?”
Dukungan dari Aktivis dan Akademisi
Seruan Dr. Udin mendapat dukungan dari berbagai kalangan, termasuk aktivis mahasiswa dan akademisi di Makassar. Mereka sepakat bahwa politik uang di tingkat RT RW adalah gejala berbahaya yang bisa melahirkan generasi pemimpin pragmatis.
Beberapa pengamat juga menilai bahwa pengawasan pemilihan perlu melibatkan lembaga independen agar tidak hanya bergantung pada panitia internal.
Mereka menegaskan bahwa demokrasi sejati tidak ditentukan oleh banyaknya pemilu, tetapi oleh seberapa bersih dan bermaknanya proses pemilihan itu sendiri.
“Kalau di lingkungan saja kita tidak bisa jujur, bagaimana kita mau bicara tentang keadilan sosial dan pemerintahan bersih?”
Harapan untuk Demokrasi yang Lebih Bermartabat
Aspirasi yang disuarakan oleh Dr. Udin Saputra Malik bukan hanya kritik terhadap situasi terkini, melainkan panggilan moral bagi semua pihak untuk memperbaiki arah demokrasi lokal di Makassar.
Ia mengingatkan bahwa perubahan tidak akan datang dari atas, melainkan dari kesadaran warga di bawah. Pemilihan RT RW adalah refleksi kecil dari cara bangsa ini menjalankan demokrasi secara luas.
Dr. Udin menutup pernyataannya dengan mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan pemilihan RT RW sebagai momentum kebangkitan nilai kejujuran dan kebersamaan.
“Politik yang baik bukan soal menang atau kalah, tapi tentang menjaga martabat rakyat. Dan martabat itu dimulai dari lingkungan tempat kita tinggal.”
