Rugikan Negara Rp1 Miliar, Kejari Maros Tetapkan Sekdis Diskominfo Maros Tersangka Ruang konferensi pers di kantor Kejaksaan Negeri Maros tiba tiba padat. Kamera berjajar, perekam suara menyala, dan para jurnalis menyiapkan daftar pertanyaan yang sejak pagi berseliweran di grup redaksi. Di hadapan mereka, perwakilan penuntut umum menyampaikan keputusan yang mengubah garis besar pemberitaan daerah hari itu. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi yang disebut merugikan keuangan negara sekitar Rp1 miliar. Pengumuman berlangsung singkat, tetapi dampaknya panjang. Warga ingin tahu bagaimana peristiwa ini bermula, proyek apa yang disasar, siapa saja yang sudah diperiksa, dan seperti apa langkah hukum berikutnya.
“Di setiap perkara korupsi, angka hanyalah ujung gejala. Ada proses yang gagal diawasi, sistem yang tak tegak, dan kepercayaan publik yang jatuh perlahan.”
Dari Pengaduan Warga ke Penyidikan Terbuka
Perkara ini bukan muncul semalam. Menurut penjelasan pejabat penegak hukum, penyelidikan berawal dari pengaduan masyarakat tentang kejanggalan belanja kegiatan di lingkungan dinas. Sinyal pertama adalah selisih realisasi yang tidak sinkron dengan keluaran program. Di atas kertas, proyek digitalisasi layanan disebut rampung, tetapi di lapangan yang terlihat hanya portal yang tak berfungsi penuh, perangkat yang lebih sering mati daripada hidup, dan pelatihan yang pesertanya mengaku datang sekadar memenuhi daftar hadir.
Setelah pengaduan dihimpun, tim intelijen kejaksaan melakukan pulbaket. Dokumen yang relevan disita melalui mekanisme hukum, sementara tim teknis menelusuri spesifikasi pengadaan. Sejumlah pejabat dan pihak rekanan dipanggil untuk dimintai keterangan. Dari penyelidikan awal, perkara kemudian ditingkatkan ke penyidikan, menandai bahwa alat bukti awal dinilai cukup untuk mencari tersangka.
Gambaran Proyek dan Celah yang Dimanfaatkan
Meski pernyataan resmi tidak menyebut nama program secara rinci, gambaran yang terpotret mengarah pada paket belanja infrastruktur sistem informasi. Modelnya lazim, terdiri dari pengadaan perangkat keras, pengembangan perangkat lunak, dan jasa pendampingan. Celah yang paling sering muncul di skema ini adalah penggelembungan harga, mark up atas peralatan yang seharusnya bernilai jauh lebih rendah, atau pembayaran penuh meski pekerjaan belum memenuhi spesifikasi.
Ada pula modus pengadaan yang dipecah pecah agar nilainya berada di bawah ambang batas tertentu. Praktik ini mempermudah penunjukan langsung dan memperkecil keterlibatan kompetisi yang sehat. Pada tahap implementasi, uji kelayakan kerap hanya formalitas. Laporan menunjukkan sistem berjalan, sementara penggunaan riil di dinas dan kecamatan tidak pernah mencapai kapasitas yang dijanjikan dalam kontrak.
“Teknologi informasi seharusnya membuat layanan publik lebih dekat. Di tangan yang salah, ia justru menjadi kamuflase paling rapi untuk menyembunyikan kebocoran.”
Peran Sekdis dan Rantai Tanggung Jawab
Penetapan status tersangka terhadap Sekretaris Dinas memperlihatkan fokus penyidikan pada jabatan kunci yang mengendalikan arus administrasi. Sekdis lazimnya menjadi simpul pengesahan dokumen, pengatur ritme kegiatan, dan penanggung jawab pelaporan kinerja. Dalam perkara seperti ini, penyidik akan menelaah sejauh apa peran aktif yang bersangkutan. Apakah sekadar lalai dalam pengawasan atau diduga terlibat langsung dalam pengaturan proses pengadaan dan pencairan.
Rantai tanggung jawab juga tidak berhenti pada satu orang. Di jejak perkara korupsi sektor pengadaan, penyidik sering memeriksa panitia, pejabat pembuat komitmen, bendahara, hingga rekanan yang menjadi pelaksana. Dalam banyak kasus, konstruksi peran dibangun melalui kombinasi dokumen, komunikasi elektronik, keterangan saksi, serta penelusuran aliran dana. Jika jejak transaksi menunjukkan penyimpangan yang sistematis, lingkaran tersangka berpotensi bertambah.
Menghitung Kerugian Negara dan Metodologinya
Angka kerugian negara sekitar Rp1 miliar yang disebut penegak hukum bukan hasil tebak. Umumnya, kejaksaan merujuk pada perhitungan auditor negara atau auditor independen yang ditunjuk. Ada beberapa metode yang dipakai. Pertama, membandingkan nilai kontrak dengan harga pasar wajar untuk barang sejenis. Kedua, menguji kesesuaian kuantitas dan kualitas barang jasa yang diterima dengan yang dijanjikan. Ketiga, menilai keluaran program dan kinerja sistem terhadap spesifikasi yang tertuang dalam dokumen. Jika barang tidak lengkap, mutu di bawah standar, atau sistem tidak berfungsi sesuai kontrak, selisih tersebut dikategorikan sebagai kerugian negara.
Metode ini penting karena memberi landasan objektif saat perkara memasuki tahap pembuktian di pengadilan. Tanpa dasar hitung yang kuat, perkara korupsi mudah digoyang argumentasi bahwa semua sudah sesuai prosedur dan administrasi terlihat rapi.
Penyitaan Dokumen, Rekening, dan Aset
Selepas penetapan tersangka, langkah umum berikutnya adalah penyitaan dokumen yang diduga berkaitan dengan tindak pidana. Berkas pengadaan, dokumen pembayaran, kontrak, berita acara serah terima, sampai notula rapat akan ditaruh dalam ruang aman penyidik. Pemeriksaan rekening pribadi dan korporasi pelaksana juga dilakukan untuk menelusuri apakah ada aliran dana yang tidak semestinya.
Jika ditemukan indikasi aliran dana ke aset berwujud, misalnya kendaraan, tanah, atau bangunan, penyidik dapat mengajukan penyitaan untuk mengamankan potensi pemulihan kerugian. Di tahap ini, keterampilan menelusuri topeng transaksi jadi penentu. Banyak perkara korupsi modern menyamarkan aliran dana lewat rekening pihak ketiga, barter barang, bahkan aset kripto. Penuntut umum tidak lagi hanya berurusan dengan berkas, tetapi juga forensik digital.
“Ujian terberat penegakan hukum hari ini adalah kecepatan. Uang bergerak lebih cepat dari kertas, dan jejak digitalnya menuntut ketelitian tanpa lelah.”
Hak Tersangka dan Asas Praduga Tak Bersalah
Di tengah sorot publik, penting diingat bahwa penetapan tersangka bukan vonis. Tersangka berhak didampingi penasihat hukum, berhak menolak memberikan keterangan di luar yang membahayakan dirinya, dan berhak atas perlakuan manusiawi selama proses hukum. Asas praduga tak bersalah adalah pagar etika jurnalisme dan komunikasi pemerintah. Narasi penegak hukum pun biasanya disiplin memakai istilah diduga, dugaan, dan indikasi hingga perkara diputus pengadilan.
Keluarga tersangka sering menanggung beban sosial. Di sinilah komunitas dan media diharapkan menjaga kewajaran. Memisahkan individu dan jabatan dalam pemberitaan adalah bagian dari kedewasaan publik. Transparansi proses hukum akan membantu menahan spekulasi yang berlebihan.
Reaksi Publik dan Gelombang Tuntutan Transparansi
Kabar penetapan tersangka cepat menyebar. Warga yang mengikuti isu pelayanan digital daerah mengungkapkan kekecewaan, terutama karena program program yang dijanjikan akan memudahkan layanan masyarakat justru diduga dijadikan celah penyimpangan. Komunitas pegiat transparansi anggaran daerah mendorong keterbukaan dokumen pengadaan agar publik bisa ikut mengawasi. Mereka mengusulkan portal yang mudah diakses, menampilkan tipe belanja, nilai kontrak, pihak pemenang, jadwal pelaksanaan, serta laporan uji fungsi.
Di sisi lain, aparatur sipil di unit yang bersih juga menginginkan kejelasan. Mereka khawatir stigma menimpa seluruh dinas. Untuk itu, pejabat daerah perlu memberi garis pesan yang tegas. Perkara ini adalah urusan oknum dan sistem yang akan diperbaiki, bukan vonis terhadap semua pelayan publik.
Dimensi Politik dan Kepercayaan pada Layanan Digital
Kasus korupsi di sektor teknologi informasi sering merembet ke ranah politik daerah. Program digitalisasi kerap menjadi kebanggaan kepala daerah karena beririsan langsung dengan citra modern dan layanan cepat. Ketika proyek di bawah payung ini bermasalah, kepercayaan warga pada layanan digital bisa terkikis. Mereka meragukan keamanan data, kualitas aplikasi, serta keberlanjutan fasilitas.
Pemerintah daerah perlu bergerak cepat. Audit teknis menyeluruh wajib dilakukan, lalu hasilnya dipublikasikan. Layanan yang bermasalah diperbaiki atau diganti, sedangkan program yang berjalan baik tetap dijaga. Mengakui masalah bukan kelemahan, justru langkah pertama untuk menarik kembali kepercayaan publik yang sempat menjauh.
“Transparansi yang tepat waktu sering kali lebih menyembuhkan daripada konferensi pers yang ditunda tunda.”
Pemetaan Risiko dan Perbaikan Sistem Pengadaan
Di luar proses hukum, momen ini bisa dipakai untuk membedah risiko sistemik. Pengadaan di sektor teknologi punya karakter khusus. Nilai barang cepat berubah, spesifikasi rumit, dan hasilnya tidak selalu mudah diukur oleh pengguna awam. Karena itu, tim pengadaan perlu diperkuat dengan kompetensi teknis yang independen dari vendor. Penilaian pra tender harus ketat, termasuk uji pasar dan kaji banding yang realistis.
Selanjutnya, kontrak perlu memuat klausul kinerja yang terukur. Misalnya, pembayaran bertahap berbasis capaian, indikator penggunaan nyata pascapeluncuran, serta penalti jika sistem gagal berfungsi dalam jangka waktu tertentu. Model ini memindahkan fokus dari sekadar serah terima menjadi kebermanfaatan yang bisa diinspeksi.
Literasi Digital Aparatur dan Penegakan Etika
Banyak kebocoran terjadi bukan hanya karena niat jahat, tetapi juga karena rendahnya literasi digital aparat yang memberi ruang bagi vendor untuk menguasai narasi spesifikasi. Pelatihan intensif dan rotasi jabatan dapat mengurangi ketergantungan pada segelintir orang. Dewan etik internal juga perlu aktif, mencatat potensi konflik kepentingan, dan menindak pelanggaran integritas yang mungkin belum menyentuh ranah pidana namun merusak budaya kerja.
Kode etik yang dihidupkan dalam keseharian, misalnya larangan menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun dari calon rekanan, wajib ditegakkan tanpa pandang bulu. Sanksi administratif yang konsisten sering menjadi pagar pertama sebelum orang tergoda melangkahi batas hukum.
Dampak Keuangan Daerah dan Layanan Publik
Kerugian negara yang disebut sekitar Rp1 miliar mungkin terdengar kecil jika dibandingkan angka proyek raksasa. Namun di skala kabupaten, nilai itu setara dengan perbaikan jalan lingkungan, pengadaan alat kesehatan puskesmas, atau beasiswa siswa berprestasi. Dampaknya ke layanan publik nyata, terutama bila uang yang seharusnya menggerakkan program harus dialihkan untuk pemulihan kerugian dan biaya perkara.
Pemerintah daerah harus memastikan layanan tidak tersendat. Jika sistem digital yang bermasalah adalah kanal penting layanan warga, sediakan rute sementara yang mudah diakses. Komunikasikan perubahan dengan bahasa sederhana, karena warga peduli pada akses, bukan drama di balik layar.
“Anggaran publik adalah napas pendek yang harus dialirkan tepat. Setiap kebocoran, betapapun kecil, mengurangi oksigen bagi banyak layanan esensial.”
Mengantisipasi Gelombang Perkara Turunan
Perkara korupsi jarang berdiri sendiri. Ketika satu simpul dibuka, simpul lain sering tertarik. Penyidik bisa saja menemukan pola di tahun anggaran lain, atau menemukan jejaring rekanan yang berulang memenangi paket kerja. Jika pola itu didukung alat bukti, perkara turunan berpotensi lahir. Di sinilah konsistensi institusi diuji. Mampu menelusuri ke belakang tanpa kehilangan fokus pada perkara utama, serta tetap menimbang efisiensi agar proses hukum tidak berkepanjangan dan menyita sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pencegahan.
Bersamaan, inspektorat daerah perlu menyelaraskan langkah. Audit internal yang proaktif memberi sinyal dini, sehingga pencegahan menjadi budaya, bukan reaksi.
Peran Media dan Publik dalam Mengawal
Media lokal memegang peran strategis. Peliputan yang cekatan, akurat, dan proporsional membantu publik memahami apa yang terjadi tanpa terjebak sensasi. Alih alih menumpuk kutipan anonim, media dapat memvisualkan alur program, menjelaskan apa manfaat yang dijanjikan, dan apa yang tidak sampai ke warga. Liputan data yang membandingkan harga pasar dengan nilai kontrak memberi perspektif konkret, bukan sekadar angka abstrak.
Publik pun bisa terlibat lewat kanal resmi pengaduan. Jika menemukan layanan tak berfungsi, laporkan dengan bukti. Jika ada dokumen yang membingungkan, ajukan permintaan informasi dengan sopan. Partisipasi warga yang tertib mempersempit ruang penyimpangan.
Menjaga Asa pada Reformasi Tata Kelola
Gelombang pemberantasan korupsi bukan sprint satu hari. Ia maraton yang menguji nyali institusi untuk terus berbenah. Penetapan tersangka terhadap pejabat aktif menyampaikan dua pesan. Pertama, jabatan tidak kebal hukum. Kedua, sistem kita memiliki mekanisme untuk mengoreksi diri. Tinggal bagaimana pemerintah daerah menutup celah, memperkuat nilai, dan memulihkan kepercayaan.
Di balik semua istilah hukum, kasus ini pada akhirnya menyentuh hal yang dekat. Rasa percaya warga bahwa pajak yang mereka bayar kembali dalam bentuk pelayanan yang nyata. Itulah inti dari negara bekerja. Dan perkara seperti ini, seterang apa pun sorot lampunya, seharusnya berakhir pada satu tujuan sederhana, menegakkan garis lurus agar uang publik bekerja persis seperti yang dititipkan.
