Ketegangan di tubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar kembali menjadi sorotan publik setelah mantan Direktur Utama, yang pernah memimpin lembaga vital tersebut, akhirnya buka suara mengenai polemik dana cadangan yang sempat ramai dibicarakan di kalangan pejabat dan masyarakat. Polemik ini menyeret nama-nama penting di lingkungan pemerintahan kota, memperlihatkan betapa kompleksnya pengelolaan dana publik di sektor air bersih. Mantan Dirut PDAM Makassar akhirnya memecah keheningan dengan pernyataan yang menegaskan transparansi dan tanggung jawab keuangan selama masa kepemimpinannya.
“Semua dana cadangan sudah melalui mekanisme dan audit resmi. Tidak ada yang ditutup-tutupi, hanya saja banyak yang menafsirkan tanpa data,” ucapnya tegas dalam sebuah wawancara eksklusif.
Latar Belakang Polemik Dana Cadangan PDAM Makassar
Isu dana cadangan PDAM Makassar bermula dari laporan keuangan yang disebut-sebut tidak selaras dengan kebijakan penganggaran. Beberapa pihak menuding adanya ketidakwajaran dalam pencatatan dana cadangan perusahaan, yang sejatinya diperuntukkan bagi keperluan operasional dan darurat perusahaan.
PDAM, sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang memiliki fungsi strategis, sering menjadi perhatian publik karena berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat yakni air bersih. Maka ketika muncul isu pengelolaan dana yang tidak transparan, kepercayaan publik pun terguncang.
Mantan Dirut yang memimpin di masa tersebut akhirnya muncul ke publik, menjelaskan duduk perkara dari sisi manajemen. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan keuangan yang diambil telah sesuai dengan prosedur, mulai dari penyusunan hingga pelaporan ke instansi pengawas.
“Dana cadangan bukan uang yang bisa digunakan semena-mena. Ada tahapan pengesahan, pemeriksaan, dan rekomendasi sebelum bisa dicairkan,” ujarnya menegaskan.
Peran Strategis PDAM Makassar dan Tantangan Kepemimpinan
Sebagai perusahaan daerah, PDAM Makassar memegang peranan vital dalam menjamin ketersediaan air bersih bagi hampir dua juta penduduk di kota metropolitan ini. Pengelolaan dana cadangan merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan pelayanan.
Namun, tantangan yang dihadapi PDAM tidaklah kecil. Di tengah tekanan finansial dan kebutuhan peningkatan infrastruktur, kebijakan pembentukan dan penggunaan dana cadangan kerap diperdebatkan. Eks Dirut menyebut bahwa dana tersebut bukanlah “uang tidur”, melainkan cadangan operasional yang disiapkan untuk situasi darurat seperti krisis air, perbaikan mendadak, atau fluktuasi harga bahan kimia pengolahan air.
“Dalam sistem PDAM, dana cadangan adalah penyangga stabilitas. Tanpa itu, satu kebocoran pipa besar saja bisa melumpuhkan layanan kota,” ujarnya menggambarkan urgensi kebijakan tersebut.
Klarifikasi dan Data Audit Resmi
Eks Dirut PDAM Makassar juga menegaskan bahwa pihaknya telah menjalani audit berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak ditemukan adanya indikasi penyimpangan pada laporan dana cadangan. Ia bahkan menunjukkan beberapa hasil audit sebelumnya yang mencatat PDAM Makassar sebagai salah satu perusahaan daerah dengan tata kelola keuangan yang dinilai cukup baik.
“Selama periode kami, PDAM selalu terbuka terhadap pemeriksaan dan rekomendasi. Semua audit kami tindak lanjuti dengan perbaikan nyata di lapangan,” jelasnya.
Langkah transparan tersebut dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus profesionalitas sebagai pimpinan lembaga publik. Namun demikian, sorotan terhadap dana cadangan tetap menjadi bahan perbincangan, terutama di kalangan DPRD yang menuntut penjelasan rinci tentang penggunaan anggaran.
“Transparansi bukan berarti membuka semua buku kas ke publik, tapi memastikan setiap rupiah tercatat sesuai aturan,” ungkapnya dengan nada tenang namun mantap.
Sorotan Publik dan Persepsi Masyarakat
Polemik dana cadangan ini menjadi topik hangat di media sosial. Masyarakat Makassar yang selama ini bergantung pada PDAM berharap agar isu tersebut tidak mengganggu kualitas pelayanan air bersih. Banyak yang menilai bahwa perdebatan tentang dana cadangan seharusnya difokuskan pada peningkatan efisiensi, bukan sekadar saling menyalahkan.
Beberapa warga bahkan menganggap bahwa persoalan ini lebih bersifat administratif dan bisa diselesaikan dengan komunikasi antarinstansi. Di sisi lain, publik menilai bahwa PDAM perlu memperkuat komunikasi publik agar informasi tidak disalahartikan.
“Ketika air mengalir lancar dan pelayanan baik, masyarakat tidak banyak bertanya. Tapi sekali ada isu dana, semua orang merasa jadi auditor,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Makassar.
Hubungan Dirut PDAM Makassar dan Pemerintah Kota
Tidak bisa dipungkiri bahwa hubungan antara PDAM dan Pemerintah Kota Makassar sangat erat. Sebagai pemegang saham utama, Pemkot memiliki kewenangan dalam pengawasan dan kebijakan strategis perusahaan. Dalam konteks polemik ini, beberapa pihak menyoroti komunikasi antara PDAM dan Pemkot yang dianggap kurang sinkron.
Eks Dirut PDAM menegaskan bahwa selama masa jabatannya, semua keputusan penting selalu dikoordinasikan dengan pemerintah kota. Ia juga mengungkapkan bahwa kebijakan dana cadangan telah melalui persetujuan dalam rapat bersama direksi dan dewan pengawas.
“Setiap langkah yang kami ambil adalah keputusan kolektif. Tidak ada kebijakan yang lahir dari satu tangan,” tegasnya saat ditanya soal tudingan pengambilan keputusan sepihak.
Pentingnya Akuntabilitas dalam Pengelolaan BUMD
Kasus ini menjadi refleksi penting bagi seluruh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia. Akuntabilitas tidak hanya berbicara tentang laporan keuangan, tetapi juga tentang komunikasi, transparansi, dan etika kepemimpinan.
PDAM Makassar, sebagai lembaga penyedia air yang memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, dituntut menjaga integritas dalam setiap kebijakan. Eks Dirut menyampaikan bahwa ia mendukung penuh langkah investigasi atau audit tambahan jika memang diperlukan untuk menjernihkan keadaan.
“Jika diperlukan, buka semua data. Saya siap membantu menjelaskan agar masyarakat tidak salah persepsi,” ucapnya penuh keyakinan.
Dukungan dan Kritik dari Kalangan Internal
Reaksi terhadap pernyataan eks Dirut ini beragam. Sebagian mantan pegawai PDAM dan pejabat internal mengapresiasi keberanian mantan pimpinan mereka yang memilih berbicara secara terbuka. Mereka menilai klarifikasi itu penting untuk menjaga nama baik institusi.
Namun ada pula pihak yang menganggap bahwa penjelasan tersebut datang terlambat. Menurut mereka, jika klarifikasi dilakukan lebih awal, isu ini tidak akan berkembang sejauh sekarang. Meski begitu, mayoritas pihak sepakat bahwa transparansi adalah jalan terbaik untuk meredam polemik.
“Lebih baik terlambat menjelaskan daripada membiarkan isu berkembang liar. Publik butuh kejelasan, bukan diam.”
Dinamika Politik dan Persepsi Dana Publik
Tidak bisa dimungkiri, isu dana cadangan ini memiliki aroma politik yang cukup kuat. Dalam konteks Pilkada dan perubahan kepemimpinan daerah, polemik di PDAM Makassar menjadi bahan pembicaraan berbagai pihak. Beberapa tokoh politik menggunakan isu ini sebagai bahan kritik terhadap manajemen perusahaan daerah.
Eks Dirut sendiri menanggapi hal itu dengan santai. Ia mengatakan bahwa polemik seperti ini wajar terjadi dalam dunia birokrasi, namun yang terpenting adalah bukti dan data yang valid. “Saya sudah terbiasa dengan dinamika seperti ini. Dalam setiap jabatan publik, ada fase disanjung dan ada pula fase disorot,” ujarnya dengan senyum ringan.
Masa Depan PDAM Makassar dan Harapan Reformasi Internal
Terlepas dari kontroversi yang ada, PDAM Makassar kini tengah menjalani fase transisi menuju tata kelola yang lebih modern. Manajemen baru diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan internal dan meningkatkan transparansi penggunaan dana perusahaan.
Banyak pihak juga berharap agar PDAM lebih fokus pada pelayanan publik, bukan terjebak dalam polemik yang berlarut-larut. Sebagai perusahaan daerah dengan sejarah panjang, PDAM Makassar memegang reputasi besar yang harus dijaga.
Eks Dirut pun menyampaikan dukungannya terhadap reformasi tersebut. Menurutnya, setiap generasi pimpinan memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki sistem agar perusahaan bisa bertahan di tengah tantangan zaman.
“Pemimpin yang baik bukan hanya menjaga kursinya, tapi meninggalkan sistem yang lebih kuat dari sebelumnya.”
Pelajaran dari Kasus PDAM Makassar
Kasus dana cadangan ini memberikan pelajaran berharga bagi lembaga publik lainnya. Pertama, pentingnya dokumentasi dan transparansi setiap kebijakan keuangan. Kedua, pentingnya komunikasi publik agar masyarakat tidak hanya mendengar satu versi cerita. Ketiga, bagaimana seorang pimpinan harus berani hadir untuk memberikan klarifikasi langsung agar kepercayaan publik tidak terkikis.
PDAM Makassar menjadi contoh nyata bagaimana isu internal bisa berkembang luas jika tidak dikelola dengan cepat dan terbuka. Namun kehadiran eks Dirut dengan pernyataan resmi menjadi sinyal positif bahwa institusi ini masih berupaya menjaga integritasnya.
“Keterbukaan adalah tameng terbaik menghadapi tuduhan. Selama data jujur, kebenaran akan menemukan jalannya sendiri.”
Reaksi Masyarakat dan Dukungan Publik
Pasca pernyataan eks Dirut PDAM Makassar, opini publik di berbagai platform mulai berimbang. Sebagian warga merasa lega karena akhirnya ada klarifikasi langsung, sementara sebagian lain tetap meminta audit menyeluruh agar tidak ada ruang abu-abu dalam pengelolaan dana publik.
Di sisi lain, sejumlah aktivis lingkungan dan pengamat kebijakan air bersih menilai bahwa isu keuangan PDAM seharusnya tidak mengalihkan perhatian dari isu pelayanan air bersih yang masih menjadi tantangan utama di beberapa wilayah pinggiran Makassar.
“Air bersih adalah hak publik. Fokus kita harus tetap pada bagaimana PDAM bisa memberikan layanan terbaik, bukan sekadar menuduh atau mencari kesalahan.”
Catatan Akhir: Momentum untuk PDAM Lebih Baik
Polemik dana cadangan di PDAM Makassar memang menyisakan banyak pertanyaan. Namun kehadiran mantan Dirut yang berani tampil ke publik membawa angin segar bagi upaya transparansi lembaga daerah. Ia menunjukkan bahwa tanggung jawab moral seorang pimpinan tidak berakhir ketika jabatan selesai.
Isu ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik dan memperbaiki sistem tata kelola BUMD, bukan ajang saling menyalahkan. Di tengah tantangan air bersih dan urbanisasi, PDAM Makassar membutuhkan kepemimpinan yang bukan hanya kompeten, tetapi juga komunikatif dan terbuka.
“Setiap tetes air yang mengalir dari PDAM seharusnya membawa rasa percaya. Karena di baliknya, ada tanggung jawab moral yang jauh lebih besar dari sekadar angka dalam laporan keuangan.”
