Ketua Komisi A DPRD Sulsel Tegaskan Komitmen pada Pancasila di Rujab Gubernur Langit sore di Makassar tampak teduh ketika halaman Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan mulai dipadati oleh para pejabat, tokoh masyarakat, dan pelajar yang hadir dalam kegiatan refleksi kebangsaan bertema Meneguhkan Komitmen terhadap Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara. Di tengah suasana yang khidmat, Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan tampil memberikan pernyataan tegas mengenai pentingnya menjaga Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara.
“Pancasila bukan sekadar simbol di dinding kantor pemerintahan. Ia adalah napas yang menghidupkan cara kita berpikir, bertindak, dan melayani rakyat.”
Momentum Refleksi di Rumah Jabatan Gubernur
Acara yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel itu menjadi momen penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat semangat kebangsaan. Di tengah isu perbedaan pandangan ideologis dan tantangan globalisasi, kegiatan ini diharapkan menjadi pengingat bersama bahwa Pancasila adalah fondasi yang tak tergantikan.
Ketua Komisi A yang hadir mengenakan setelan batik bernuansa merah menegaskan bahwa seluruh elemen pemerintah, termasuk legislatif, memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan nilai Pancasila tidak hanya diucapkan, tetapi juga diterapkan dalam setiap kebijakan dan tindakan publik. Ia menilai bahwa kebersamaan antara eksekutif dan legislatif dalam forum semacam ini adalah bentuk nyata dari sinergi untuk meneguhkan nilai-nilai dasar bangsa.
“Kita boleh berbeda pandangan politik, tapi kita tidak boleh berbeda dalam hal dasar negara. Pancasila adalah titik temu yang mempersatukan semua anak bangsa.”
Komitmen DPRD Sulsel dalam Menjaga Nilai Pancasila
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Sulsel memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan daerah agar tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila. Ketua Komisi A menjelaskan bahwa setiap rancangan peraturan daerah yang dibahas harus mencerminkan semangat keadilan sosial dan kemanusiaan, sesuai sila-sila Pancasila.
Ia menegaskan, Komisi A yang membidangi pemerintahan dan hukum selalu berupaya memastikan bahwa arah pembangunan daerah tidak melenceng dari prinsip kebangsaan. Mulai dari tata kelola birokrasi hingga pelayanan publik, semua harus mencerminkan nilai-nilai gotong royong, keadilan, dan persatuan.
“Jika kebijakan tidak berpihak pada rakyat kecil, maka di situlah kita harus bercermin, apakah Pancasila benar-benar hadir dalam keputusan kita.”
Menghadapi Tantangan Ideologi di Era Digital
Dalam sambutannya, Ketua Komisi A juga menyoroti tantangan baru yang dihadapi bangsa Indonesia di era digital. Ia menilai bahwa derasnya arus informasi sering kali menjadi ruang subur bagi munculnya paham-paham yang bertentangan dengan ideologi negara. Media sosial, katanya, tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga membuka celah penyebaran hoaks dan narasi intoleran.
Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat, terutama generasi muda, untuk menjadi garda terdepan dalam melawan disinformasi. Pemerintah daerah dan DPRD, lanjutnya, harus berperan aktif dalam memperkuat literasi digital agar masyarakat mampu memilah informasi yang benar.
“Di zaman digital ini, ideologi tidak lagi diserang dengan senjata, tapi dengan informasi. Maka pertahanan terbaik kita adalah kesadaran dan pendidikan.”
Pancasila dalam Kebijakan Publik dan Pelayanan Masyarakat
Salah satu bentuk nyata penerapan Pancasila, menurut Ketua Komisi A, adalah dalam kebijakan publik yang berorientasi pada keadilan sosial. Ia menekankan bahwa kebijakan yang dibuat tidak boleh hanya berpihak pada kelompok tertentu, melainkan harus menyeimbangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Sebagai contoh, ia menyoroti pentingnya pelayanan publik yang humanis dan transparan. Pemerintah daerah diminta untuk tidak hanya fokus pada capaian angka pembangunan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
“Keadilan sosial bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal rasa dihargai dan dilayani dengan adil oleh negara.”
Sinergi Antarlembaga untuk Menanamkan Nilai Kebangsaan
Dalam kegiatan tersebut, hadir pula sejumlah pejabat dari unsur TNI, Polri, dan lembaga pendidikan. Ketua Komisi A menilai bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam menjaga ideologi bangsa. Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat.
Ia menyebut bahwa lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang berjiwa Pancasila. Oleh karena itu, DPRD Sulsel berkomitmen mendukung kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pembentukan karakter, bukan sekadar kecerdasan intelektual.
“Pancasila tidak hanya harus diajarkan, tapi juga diteladankan. Karena karakter bangsa tidak tumbuh dari ceramah, melainkan dari keteladanan.”
Rujab Gubernur Sebagai Ruang Kebangsaan
Rumah Jabatan Gubernur Sulsel pada hari itu tidak hanya menjadi tempat seremoni, tetapi juga simbol ruang kebangsaan yang mempersatukan berbagai unsur masyarakat. Di halaman depan, bendera merah putih berkibar diiringi lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan bersama.
Ketua Komisi A terlihat berbincang akrab dengan tokoh masyarakat dan akademisi usai acara. Ia menekankan bahwa tempat-tempat seperti ini sebaiknya sering dijadikan ruang dialog kebangsaan agar rakyat merasa dekat dengan pemerintah. Menurutnya, ketika nilai-nilai Pancasila dibicarakan di ruang terbuka, masyarakat akan merasa menjadi bagian dari perjuangan mempertahankannya.
“Semakin sering kita berbicara tentang Pancasila, semakin kecil kemungkinan kita melupakannya. Ideologi itu hidup karena terus dihidupkan.”
Pentingnya Pendidikan Pancasila di Tengah Masyarakat
Dalam wawancara singkat seusai acara, Ketua Komisi A menegaskan bahwa pendidikan Pancasila tidak boleh berhenti di sekolah. Menurutnya, banyak masyarakat yang memahami Pancasila secara tekstual, tetapi belum menghayati maknanya secara kontekstual.
Ia mendorong agar setiap lembaga pemerintahan daerah hingga tingkat kelurahan menyelenggarakan kegiatan yang memuat nilai-nilai Pancasila, seperti pelatihan kepemimpinan, dialog antaragama, dan aksi sosial lintas komunitas. Dengan cara itu, nilai-nilai seperti gotong royong dan toleransi bisa lebih membumi.
“Pancasila bukan teori yang harus dihafal. Ia adalah cara hidup yang harus dijalani.”
DPRD Sulsel Dorong Penguatan Regulasi Kebangsaan
Ketua Komisi A juga mengungkapkan rencana DPRD Sulsel untuk memperkuat regulasi daerah yang berlandaskan nilai kebangsaan. Salah satunya adalah mendorong Peraturan Daerah tentang wawasan kebangsaan dan bela negara yang akan diterapkan di berbagai kalangan, termasuk ASN, pelajar, dan masyarakat umum.
Regulasi tersebut diharapkan bisa menjadi payung hukum bagi kegiatan pembinaan ideologi Pancasila di Sulsel. Selain itu, ia menekankan perlunya evaluasi terhadap kegiatan serupa agar tidak sekadar menjadi agenda seremonial, tetapi berdampak nyata pada perubahan perilaku masyarakat.
“Kita tidak butuh banyak kegiatan kebangsaan kalau isinya hanya formalitas. Yang kita butuh adalah program yang menyentuh hati rakyat dan menyalakan semangat persatuan.”
Pancasila Sebagai Panduan dalam Demokrasi Lokal
Dalam konteks politik daerah, Ketua Komisi A menilai bahwa Pancasila juga menjadi pedoman dalam menjalankan demokrasi lokal yang sehat. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi kebebasan yang dibingkai oleh nilai moral dan tanggung jawab sosial.
Menurutnya, DPRD Sulsel berkomitmen untuk menjaga praktik politik yang beretika, transparan, dan berpihak pada rakyat. Ia juga mengajak semua partai politik untuk menanamkan nilai Pancasila dalam kaderisasi dan penyusunan visi misi partai.
“Demokrasi tanpa moral Pancasila hanya akan melahirkan kebebasan tanpa arah. Kita harus kembali menautkan politik pada nilai kemanusiaan dan keadilan.”
Pesan Kebangsaan untuk Generasi Muda
Salah satu bagian paling menarik dalam acara tersebut adalah sesi interaksi antara pejabat dan pelajar. Ketua Komisi A memberikan pesan khusus kepada para siswa SMA yang hadir di barisan depan. Ia mengingatkan mereka agar tidak hanya bangga menjadi warga negara Indonesia, tetapi juga merasa bertanggung jawab menjaga keutuhan bangsa.
Dalam pandangannya, generasi muda saat ini menghadapi godaan besar berupa gaya hidup instan dan pengaruh budaya luar. Namun, dengan pondasi nilai-nilai Pancasila, generasi muda dapat tetap teguh menjaga jati diri Indonesia.
“Cinta tanah air bukan diukur dari seberapa sering kita menyanyikan lagu kebangsaan, tapi seberapa jauh kita berbuat sesuatu untuk bangsa.”
Refleksi Nilai-Nilai Pancasila di Tengah Dinamika Sosial
Ketua Komisi A juga mengajak masyarakat untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menghadapi perbedaan sosial dan politik. Ia menyoroti pentingnya dialog terbuka dan sikap saling menghormati di tengah perbedaan pendapat.
Menurutnya, konflik yang terjadi di berbagai daerah sering kali berawal dari kurangnya komunikasi dan empati antarwarga. Padahal, jika nilai persatuan dan keadilan diterapkan, perbedaan justru bisa menjadi kekuatan yang memperkaya kehidupan berbangsa.
“Pancasila mengajarkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk saling menjatuhkan, tapi alasan untuk saling melengkapi.”
Pemerintah dan Masyarakat Harus Bergerak Bersama
Menutup rangkaian kegiatan, Ketua Komisi A mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya berhenti pada deklarasi, tetapi melanjutkannya dengan tindakan nyata. Ia menegaskan bahwa menjaga Pancasila bukan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan kewajiban seluruh warga negara.
Dari pejabat hingga pelajar, dari tokoh agama hingga pelaku usaha, semuanya memiliki peran dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Hanya dengan kerja bersama, semangat Pancasila dapat tetap hidup dan relevan di tengah arus zaman.
