Layanan Sampah Gratis Dikeluhkan Warga, DPRD Sebut Banyak Armada Tak Layak Beroperasi Program layanan pengangkutan sampah gratis yang digagas Pemerintah Kota Makassar semestinya menjadi solusi untuk menjaga kebersihan kota dan meningkatkan kenyamanan warga. Namun, belakangan ini justru muncul keluhan dari masyarakat yang merasa pelayanan tersebut tidak berjalan optimal. Sejumlah titik di berbagai kecamatan masih terlihat tumpukan sampah menumpuk berhari-hari tanpa diangkut, bahkan hingga menimbulkan bau menyengat.
Kondisi ini menarik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar. Dalam rapat evaluasi terbaru, para anggota dewan menyoroti buruknya kualitas layanan, terutama disebabkan oleh armada pengangkut yang sudah tidak layak pakai. Banyak truk pengangkut sampah dilaporkan dalam kondisi rusak berat, bocor, atau sering mogok di tengah jalan.
“Bagaimana masyarakat bisa puas dengan layanan gratis kalau truknya sendiri sudah tidak bisa jalan dengan baik?”
Keluhan Warga Mulai Meningkat
Beberapa minggu terakhir, keluhan masyarakat terhadap layanan sampah gratis semakin meningkat, terutama melalui media sosial dan laporan langsung ke kelurahan. Warga mengaku kecewa karena program yang semula digadang-gadang akan mempercepat penanganan sampah justru membuat banyak titik lingkungan menjadi kotor.
Salah satu warga Kecamatan Bontoala, Nurhayati (42), menyampaikan bahwa sejak tiga hari lalu sampah di lingkungannya belum diangkut. Ia mengatakan, petugas sempat datang, namun truk pengangkutnya mogok dan tidak bisa melanjutkan pekerjaan.
Hal serupa terjadi di wilayah Panakkukang dan Tamalate, di mana beberapa TPS (Tempat Penampungan Sementara) terlihat penuh hingga meluber ke jalan. Masyarakat akhirnya memilih membakar sampah sendiri atau menumpuknya di pinggir jalan, yang justru memperparah kondisi lingkungan.
“Kami tidak masalah kalau gratis atau berbayar, yang penting sampah kami diangkut tepat waktu. Bau dan pemandangannya sudah tidak tertahankan lagi.”
DPRD Soroti Armada yang Sudah Usang
Menanggapi keluhan warga, anggota Komisi C DPRD Makassar yang membidangi infrastruktur dan lingkungan langsung melakukan inspeksi ke lapangan. Hasilnya, mereka menemukan bahwa sebagian besar armada pengangkut sampah berusia lebih dari 10 tahun dan dalam kondisi tidak layak operasional.
Beberapa kendaraan bahkan terlihat bocor di bagian bak penampungan, sehingga air lindi menetes di sepanjang jalan dan menimbulkan aroma tak sedap. Selain itu, banyak truk mengalami masalah mesin dan ban aus, menyebabkan keterlambatan dalam pengangkutan.
Menurut anggota dewan, hal ini menjadi indikasi lemahnya perawatan dan kurangnya alokasi anggaran untuk pembaruan armada. Mereka menilai perlu dilakukan audit terhadap seluruh armada dan segera melakukan pengadaan baru agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Armada pengangkut sampah itu bukan barang mewah, tapi kebutuhan dasar kota. Kalau dibiarkan rusak seperti ini, yang rusak bukan cuma kendaraan, tapi juga citra pemerintah di mata rakyat.”
Petugas Kebersihan Mengeluh Kondisi Lapangan
Di sisi lain, petugas kebersihan atau pasukan kuning yang menjadi garda terdepan penanganan sampah juga ikut bersuara. Mereka mengaku sering kewalahan karena keterbatasan alat dan kondisi kendaraan yang tidak mendukung.
Salah satu sopir truk pengangkut yang ditemui di area Tallo mengatakan bahwa ia sering harus mendorong truk bersama rekan kerjanya karena mesin tiba-tiba mati di tengah perjalanan. Dalam sehari, mereka bisa menghabiskan waktu lebih lama hanya untuk mengangkut satu rute yang seharusnya bisa diselesaikan dua kali lipat lebih cepat.
Selain itu, minimnya alat pelindung diri juga menjadi keluhan tersendiri. Banyak petugas masih bekerja tanpa sepatu boot, sarung tangan, atau masker yang layak, padahal mereka berhadapan langsung dengan limbah rumah tangga yang berpotensi menimbulkan penyakit.
“Kami bukan tidak mau kerja cepat, tapi kalau truknya mogok terus, bagaimana bisa? Kadang kami harus menunggu bantuan berjam-jam di bawah terik matahari.”
Kondisi TPS dan TPA yang Semakin Padat
Masalah pengangkutan sampah di Makassar tidak berhenti di armada saja. Di beberapa TPS, penumpukan sampah semakin parah karena keterlambatan truk dalam mengangkut ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir). Akibatnya, volume sampah menumpuk dan menciptakan pemandangan tidak sedap di tengah kota.
Di TPA Tamangapa, petugas mengaku kewalahan karena jumlah sampah yang masuk setiap hari mencapai lebih dari 900 ton, sementara kapasitas penampungan dan peralatan terbatas. Kondisi ini diperburuk oleh armada yang harus bergantian menunggu giliran masuk ke area pembuangan karena jalan sempit dan licin ketika hujan.
“Makassar sedang darurat sampah kalau tidak segera diatasi. Ini bukan hanya masalah teknis, tapi sudah menyangkut kesehatan publik.”
Evaluasi Program Layanan Gratis
Program layanan sampah gratis yang mulai dijalankan pemerintah pada pertengahan tahun lalu sebenarnya memiliki niat baik. Tujuannya untuk meringankan beban warga sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Namun pelaksanaannya ternyata tidak semudah yang dibayangkan.
DPRD menilai, perencanaan anggaran dan teknis operasional belum matang. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan volume sampah yang meningkat setiap tahun, kapasitas armada dan tenaga kerja harusnya ditingkatkan seiring waktu.
Selain itu, sistem monitoring dan penjadwalan pengangkutan dinilai masih manual dan tidak terintegrasi. Banyak laporan keterlambatan yang tidak segera ditindaklanjuti karena kurangnya komunikasi antara petugas lapangan dan dinas terkait.
“Konsep layanan gratis bagus, tapi gratis tidak berarti asal jalan. Profesionalisme harus tetap dijaga agar kepercayaan masyarakat tidak hilang.”
Desakan untuk Segera Perbarui Armada
Dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), DPRD menekankan pentingnya pembaruan armada pengangkut sampah secepat mungkin. Mereka menyarankan agar anggaran pengadaan truk baru dimasukkan ke dalam APBD perubahan tahun ini.
Setidaknya, kata mereka, 30 persen dari armada yang ada perlu diganti karena sudah tidak layak pakai. Selain pembaruan kendaraan, perawatan rutin dan pengecekan berkala juga harus diperkuat agar kasus mogok dan kerusakan di tengah jalan tidak terus berulang.
Dewan juga meminta agar pemerintah membuka kerja sama dengan pihak swasta melalui sistem public-private partnership, agar pembiayaan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
“Sampah tidak bisa menunggu rapat selesai atau anggaran cair. Kalau pemerintah lambat bertindak, masyarakat yang akan menanggung akibatnya.”
Pandangan Akademisi dan Pemerhati Lingkungan
Sejumlah akademisi dari Universitas Hasanuddin juga ikut menyoroti masalah ini. Menurut mereka, masalah sampah di perkotaan bukan hanya soal teknis pengangkutan, tetapi juga soal manajemen yang lemah.
Dr. Rachmawati, dosen lingkungan perkotaan, menilai bahwa sistem kebersihan di Makassar masih reaktif, belum berbasis data dan teknologi. Ia menyarankan agar pemerintah mulai menerapkan sistem smart waste management, di mana pengangkutan dan pemantauan sampah dilakukan secara digital dan terintegrasi.
Selain itu, keterlibatan masyarakat juga menjadi kunci. Program pengurangan sampah dari sumbernya, seperti pemilahan organik dan anorganik di rumah tangga, perlu diperkuat agar beban di lapangan tidak semakin berat.
“Kota besar seperti Makassar tidak bisa terus bergantung pada sistem konvensional. Sampah harus dikelola dengan strategi modern, bukan hanya dengan tenaga manusia dan truk tua.”
Warga Minta Transparansi dan Konsistensi
Warga berharap pemerintah tidak hanya sibuk dengan janji pembenahan, tapi juga menunjukkan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan jadwal layanan. Banyak yang merasa kebijakan sering berubah tanpa pemberitahuan yang jelas.
Beberapa kelurahan bahkan mengaku tidak memiliki jadwal pasti kapan truk sampah datang. Hal ini menimbulkan kebingungan dan membuat warga kehilangan kepercayaan terhadap sistem pengangkutan yang ada.
Selain itu, warga juga menginginkan adanya saluran pengaduan online resmi agar mereka bisa melapor langsung tanpa harus datang ke kantor kelurahan.
“Kami tidak butuh janji, kami butuh aksi. Kalau memang gratis, buktikan dengan layanan yang bisa dirasakan, bukan sekadar diumumkan.”
DLH Akui Kendala di Lapangan
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Makassar mengakui bahwa pihaknya memang menghadapi kendala besar dalam menjalankan program layanan sampah gratis. Dari total 250 unit armada pengangkut, sekitar 40 persen dilaporkan rusak ringan hingga berat.
Ia juga menjelaskan bahwa beberapa kendaraan sedang dalam proses perbaikan, sementara yang lainnya menunggu pengadaan suku cadang. DLH berjanji akan segera memperbaiki sistem distribusi armada agar lebih efisien dan merata di seluruh kecamatan.
Selain itu, pihaknya juga tengah mengajukan tambahan anggaran untuk peremajaan kendaraan dan peningkatan insentif bagi petugas lapangan.
“Kami tidak menutup mata. Masalah ini nyata, tapi kami sedang berusaha memperbaikinya sedikit demi sedikit dengan sumber daya yang ada.”
Dampak Sosial dan Kesehatan Masyarakat
Masalah penumpukan sampah di perkotaan bukan sekadar persoalan estetika, tapi juga berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat. Bau busuk dan tumpukan limbah bisa memicu munculnya lalat, tikus, dan penyakit menular seperti diare dan ISPA.
Di beberapa kawasan padat penduduk seperti Manggala dan Biringkanaya, warga mulai khawatir karena tumpukan sampah sering terbawa hujan ke selokan dan menutup saluran air. Akibatnya, genangan air dan banjir kecil kerap terjadi saat hujan deras melanda.
Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan juga mulai turun tangan, melakukan aksi bersih-bersih mandiri bersama warga setempat. Mereka menilai masalah ini harus ditangani secara gotong royong sambil menunggu langkah konkret dari pemerintah.
“Sampah adalah cermin peradaban. Kalau kota bersih, itu berarti pemerintah dan warganya punya kesadaran yang sama.”
Tuntutan Perbaikan Menyeluruh
Dari berbagai sisi — warga, petugas, DPRD, hingga akademisi — semua sepakat bahwa masalah pengelolaan sampah di Makassar butuh perbaikan menyeluruh. Tidak cukup hanya mengganti armada, tapi juga memperbaiki sistem kerja, pengawasan, dan komunikasi antar lembaga.
DPRD telah berkomitmen untuk memanggil kembali dinas terkait dalam rapat lanjutan guna memastikan program layanan sampah gratis ini benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat.
Mereka juga meminta pemerintah untuk membuat laporan evaluasi bulanan yang bisa diakses publik agar masyarakat tahu sejauh mana kemajuan yang telah dicapai.
“Kalau sampah saja tidak bisa dikelola dengan baik, bagaimana kita bisa bicara tentang kota yang maju dan sehat?”
Harapan Baru untuk Layanan Publik
Meski banyak masalah, masyarakat Makassar tetap berharap bahwa layanan sampah gratis ini bisa diperbaiki dan berjalan lebih baik di masa mendatang. Program ini dianggap potensial karena meringankan beban warga dan mendorong kebersihan lingkungan, asalkan dijalankan dengan manajemen yang benar.
Kini, semua mata tertuju pada langkah pemerintah berikutnya. Akankah armada baru benar-benar datang? Akankah pelayanan membaik? Warga menunggu, sementara kota terus berjuang menjaga wajahnya agar tetap bersih dan layak dihuni.
