RADAR MAKASSAR – Program Iuran Sampah Gratis yang baru diluncurkan Pemerintah Kota Makassar mendapat sorotan dari masyarakat. Alih-alih meningkatkan pelayanan, kebijakan ini justru memicu keluhan akibat lambatnya pengangkutan dan penumpukan sampah di sejumlah kawasan permukiman.
Sejak diumumkan, keluhan warga membanjiri media sosial. Banyak yang mempertanyakan kesiapan teknis di lapangan, mulai dari armada hingga sistem operasional Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Basdir menegaskan bahwa, persoalan utama bukan pada kebijakan iuran yang digratiskan, melainkan buruknya kondisi armada pengangkut milik DLH.
“Kemarin saya sudah bertemu langsung dengan Kepala DLH. Keluhan warga saya sampaikan, dan mereka mengakui banyak armada yang sudah tidak layak jalan,” ungkapnya, Sabtu (5/7/2025).
Ia menyebut sebagian besar truk pengangkut sampah saat ini dalam kondisi memprihatinkan. Banyak yang sudah tua, berkarat, bahkan membahayakan pengemudi dan warga.
“Coba lihat sendiri di jalan, truk-truknya banyak yang bolong dan berkarat. Bagaimana bisa pelayanan maksimal kalau alat kerjanya saja sudah rusak?,” jelasnya.
Karena keterbatasan anggaran, solusi jangka pendek sulit dilakukan. Namun, DPRD berencana menjadikan peremajaan armada sebagai prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan (APBD-P) mendatang.
“Kami akan dorong pengadaan atau sewa kendaraan kecil yang bisa masuk ke lorong-lorong. Itu kebutuhan mendesak. Selain itu, kami usulkan peremajaan armada secara bertahap,” kata Basdir.
Ia mengimbau masyarakat untuk bersabar, sembari memastikan bahwa DPRD akan terus mengawal perbaikan pelayanan publik di sektor kebersihan.
“Harapan warga pada pemerintahan baru tentu tinggi. Tapi kalau kenyataan di lapangan belum sesuai ekspektasi, kami pastikan tidak akan tinggal diam,” jelasnya.
Basdir juga menegaskan bahwa, program seperti Iuran Sampah Gratis hanya akan berhasil jika didukung kesiapan teknis, SDM, dan logistik yang memadai.
“Program ini bagus secara konsep. Tapi kalau implementasinya lemah, justru bisa menurunkan kepercayaan publik,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, DPRD akan terus memantau kinerja DLH dan efektivitas program ini. Jika tak menunjukkan perbaikan meski sudah diberi anggaran, DPRD tak segan menggunakan hak pengawasannya.
“Akuntabilitas pelayanan publik harus dijaga. Itu komitmen kami,” pungkasnya. (**)
