Kuatkan Tata Kelola, Lapas Bollangi Terima Kunjungan Kerja Asisten Deputi Menko Bidang Kumham IMIPAS RI Suasana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bollangi, Kabupaten Gowa, tampak berbeda dari biasanya. Hari itu, lapas yang dikenal dengan berbagai inovasi pembinaannya kedatangan tamu penting dari pusat. Asisten Deputi Menko Polhukam Bidang Koordinasi Kementerian dan Lembaga Hukum dan HAM (IMIPAS RI) melakukan kunjungan kerja resmi untuk memantau sekaligus memperkuat sistem tata kelola pemasyarakatan di wilayah Sulawesi Selatan.
Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi jajaran Lapas Bollangi untuk menunjukkan capaian dan komitmen mereka dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pembinaan narapidana.
“Kunjungan seperti ini bukan sekadar seremonial, melainkan ruang evaluasi yang nyata untuk memperkuat tata kelola lembaga pemasyarakatan agar lebih manusiawi dan profesional.”
Agenda Kunjungan dan Fokus Pembahasan
Kunjungan kerja yang dipimpin langsung oleh Asisten Deputi IMIPAS RI tersebut berlangsung dengan agenda padat. Mulai dari dialog terbuka dengan jajaran pejabat struktural lapas, peninjauan area pembinaan warga binaan, hingga sesi evaluasi sistem pengawasan berbasis digital yang baru diterapkan.
Dalam sambutannya, pihak Kemenko menegaskan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan fungsi pemasyarakatan berjalan sesuai dengan standar nasional dan prinsip good governance.
Asisten Deputi juga menyoroti pentingnya modernisasi sistem administrasi dan pengawasan di lapas untuk mencegah potensi pelanggaran seperti pungli, penyalahgunaan wewenang, serta kebocoran informasi yang dapat mencederai integritas lembaga.
“Reformasi birokrasi tidak akan berjalan jika hanya tertulis di atas kertas. Ia harus hidup di dalam sistem dan menjadi budaya kerja di setiap lini.”
Lapas Bollangi: Dari Tradisional Menuju Digitalisasi Layanan
Dalam paparannya, Kepala Lapas Bollangi memaparkan bahwa selama dua tahun terakhir pihaknya telah melakukan berbagai inovasi untuk memperbaiki tata kelola. Salah satunya adalah penerapan sistem administrasi berbasis digital yang memungkinkan pengawasan internal berjalan lebih transparan.
Lapas Bollangi kini memiliki sistem e-Register Warga Binaan, aplikasi monitoring layanan tahanan, serta dashboard kinerja petugas yang bisa dipantau langsung oleh kepala lapas dan Kanwil Kemenkumham.
Selain itu, inovasi pelayanan publik juga terus dikembangkan. Pengunjung kini bisa melakukan pendaftaran kunjungan secara online dan mendapatkan jadwal otomatis tanpa perlu antre panjang di loket. Sistem ini diakui memperkecil peluang pungutan liar dan mempercepat proses pelayanan.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi tentang membangun kepercayaan publik terhadap lembaga negara yang dulunya dianggap tertutup.”
Pembinaan Narapidana Jadi Sorotan Positif
Asisten Deputi IMIPAS RI juga meninjau langsung program pembinaan keterampilan bagi warga binaan yang telah berjalan di Lapas Bollangi. Beberapa produk unggulan seperti kerajinan tangan, batik khas Bollangi, hingga produk pertanian hidroponik menjadi perhatian khusus tim kunjungan.
Program pembinaan ini dinilai berhasil karena tidak hanya fokus pada pekerjaan, tetapi juga membangun karakter dan mental para narapidana agar siap kembali ke masyarakat.
Salah satu warga binaan bahkan diberi kesempatan untuk berbicara langsung kepada tim kunjungan. Ia mengungkapkan bahwa hidupnya berubah setelah mengikuti program pembinaan dan pelatihan di lapas tersebut.
“Lapas seharusnya bukan tempat menghukum, tapi tempat memulihkan. Di sinilah seseorang belajar menebus kesalahan dengan kerja dan perubahan sikap.”
Penguatan SDM Petugas Pemasyarakatan
Dalam kunjungan tersebut, perhatian juga diberikan kepada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan petugas lapas. Asisten Deputi menegaskan bahwa tata kelola yang baik tidak akan terwujud tanpa aparatur yang berintegritas dan kompeten.
Untuk itu, Lapas Bollangi telah menggelar serangkaian pelatihan bagi petugas, mulai dari pelatihan etika pelayanan publik, pelatihan penggunaan sistem digital, hingga penguatan kemampuan komunikasi dan mediasi terhadap warga binaan.
Langkah ini sejalan dengan kebijakan Kemenkumham yang mendorong setiap petugas pemasyarakatan agar menjadi “agen perubahan” dalam mewujudkan lapas modern dan humanis.
“Integritas bukan hanya soal tidak korupsi, tapi juga soal bagaimana melayani dengan hati, bahkan di tempat yang penuh batas seperti lapas.”
Tantangan dan Realitas di Lapangan
Meski mendapat banyak apresiasi, Asisten Deputi IMIPAS RI juga mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang harus diselesaikan oleh Lapas Bollangi. Salah satunya adalah persoalan over kapasitas penghuni yang masih menjadi masalah klasik hampir di seluruh Indonesia.
Kondisi ini menyebabkan ruang pembinaan terbatas, serta berdampak pada aspek kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, tim IMIPAS mendorong agar Lapas Bollangi terus memperkuat koordinasi dengan Kanwil Kemenkumham Sulsel dan Kementerian PUPR terkait rencana pengembangan infrastruktur.
Selain itu, isu keamanan digital juga menjadi perhatian. Meskipun sistem layanan online sudah berjalan, risiko kebocoran data dan manipulasi sistem harus tetap diwaspadai.
“Tantangan terbesar bukan sekadar menegakkan aturan, tapi memastikan sistem berjalan konsisten tanpa bergantung pada figur individu.”
Sinergi Antarlembaga Jadi Kunci
Dalam sesi diskusi, Asisten Deputi menekankan pentingnya sinergi antara berbagai lembaga, termasuk Kemenkumham, pemerintah daerah, aparat keamanan, serta organisasi masyarakat sipil. Ia menilai tata kelola lapas yang baik hanya bisa terwujud jika seluruh pihak bekerja dalam satu ekosistem yang saling mendukung.
Lapas Bollangi sendiri telah menjalin kerja sama dengan beberapa pihak eksternal seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, dan sejumlah perguruan tinggi untuk memperluas peluang pelatihan kerja bagi warga binaan.
Langkah kolaboratif ini diapresiasi oleh tim kunjungan karena menunjukkan adanya kesadaran bahwa pemasyarakatan bukan tanggung jawab tunggal Kemenkumham, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa.
“Ketika lembaga negara bekerja bersama, hasilnya bukan hanya tertib administrasi, tapi juga tumbuhnya rasa kemanusiaan di balik jeruji.”
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Tolok Ukur
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) melalui IMIPAS RI terus menegaskan bahwa setiap lembaga pemasyarakatan wajib menjunjung tinggi nilai transparansi dan akuntabilitas publik.
Dalam kunjungan tersebut, Asisten Deputi meminta agar setiap kegiatan pembinaan, keuangan, serta penggunaan anggaran tercatat dengan baik dan dapat diakses oleh publik sesuai aturan keterbukaan informasi.
Kemenko Polhukam juga mendorong penggunaan aplikasi keuangan internal berbasis digital yang dapat terintegrasi dengan sistem di Kemenkumham pusat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana operasional.
“Transparansi adalah vaksin bagi birokrasi. Tanpa keterbukaan, korupsi akan selalu menemukan celah.”
Apresiasi terhadap Kepemimpinan Lapas Bollangi
Kunjungan kerja ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap kepemimpinan Kepala Lapas Bollangi yang dianggap berhasil membawa perubahan positif di tengah keterbatasan fasilitas. Di bawah kepemimpinannya, semangat reformasi birokrasi terasa nyata dengan budaya kerja yang lebih terbuka dan inovatif.
Asisten Deputi memuji pendekatan humanis yang diterapkan oleh jajaran lapas dalam mengelola warga binaan. Ia menilai metode ini selaras dengan konsep pemasyarakatan yang menempatkan manusia sebagai subjek pembinaan, bukan sekadar objek hukuman.
Selain itu, sejumlah inovasi seperti program kemandirian ekonomi warga binaan melalui pelatihan wirausaha kecil dinilai mampu menurunkan angka residivisme atau pengulangan tindak pidana setelah bebas.
“Pemimpin yang baik bukan yang hanya mengatur dari kursi, tapi yang turun melihat sendiri bagaimana sistem bekerja dan manusia di dalamnya berkembang.”
Lapas Bollangi Sebagai Role Model
Tak berlebihan jika Lapas Bollangi kini mulai dijadikan contoh bagi lapas lain di wilayah Indonesia Timur. Dengan segala keterbatasannya, lapas ini mampu mengembangkan sistem pengelolaan yang adaptif dan terukur.
Kemenko Polhukam bahkan berencana menjadikan Bollangi sebagai model implementasi tata kelola lapas berintegritas dalam proyek percontohan nasional tahun depan. Dalam skema tersebut, Bollangi akan dijadikan pusat pelatihan bagi petugas pemasyarakatan dari daerah lain.
Selain sebagai pusat pembelajaran, lapas ini juga akan menjadi mitra riset bagi lembaga pendidikan tinggi dalam bidang kriminologi, psikologi sosial, dan sistem informasi manajemen pemasyarakatan.
“Keteladanan selalu lahir dari kerja nyata. Lapas Bollangi telah membuktikan bahwa integritas bisa tumbuh di tempat yang paling tidak disangka.”
Dialog Terbuka dan Aspirasi Pegawai
Salah satu momen paling menarik dalam kunjungan tersebut adalah dialog terbuka antara tim IMIPAS RI dan para pegawai lapas. Banyak petugas yang menyampaikan aspirasi mengenai peningkatan kesejahteraan, penambahan tenaga kerja, serta kebutuhan pelatihan lanjutan di bidang teknologi.
Asisten Deputi mendengarkan dengan penuh perhatian dan berjanji akan membawa aspirasi tersebut ke tingkat kementerian terkait. Ia juga meminta agar pegawai tetap menjaga semangat kerja di tengah keterbatasan, karena dedikasi mereka merupakan ujung tombak keberhasilan tata kelola pemasyarakatan.
“Motivasi sejati dalam bekerja bukan datang dari gaji besar, tapi dari keyakinan bahwa pekerjaanmu berarti bagi orang lain.”
Penguatan Nilai Kemanusiaan di Balik Reformasi Lapas
Kunjungan ini juga menegaskan kembali bahwa reformasi lapas bukan hanya tentang administrasi dan fasilitas, melainkan juga soal nilai kemanusiaan. Kemenko Polhukam menekankan pentingnya pendekatan psikologis dan spiritual dalam membina narapidana agar mereka benar-benar siap kembali ke masyarakat.
Lapas Bollangi telah memulai langkah ini dengan menghadirkan program “Pesan Moral Harian”, di mana setiap pagi warga binaan mendengarkan kutipan motivasi dan refleksi diri sebelum memulai aktivitas. Program sederhana ini ternyata berdampak besar pada disiplin dan semangat perubahan di kalangan narapidana.
“Setiap orang punya masa lalu, tapi lapas seharusnya menjadi tempat seseorang menulis bab baru kehidupannya dengan pena yang lebih bersih.”
Evaluasi Akhir dan Komitmen Lanjutan
Menutup kunjungan kerja, Asisten Deputi IMIPAS RI menyampaikan bahwa hasil evaluasi akan disusun menjadi rekomendasi resmi untuk peningkatan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Ia mengapresiasi kerja keras seluruh jajaran Lapas Bollangi yang telah menunjukkan dedikasi tinggi di tengah keterbatasan anggaran dan fasilitas.
Kemenko Polhukam berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas kementerian agar kebijakan pembinaan, pengawasan, dan digitalisasi di lapas dapat terimplementasi secara merata.
Lapas Bollangi pun menegaskan kesiapannya menjadi mitra strategis dalam program nasional penguatan tata kelola pemasyarakatan berbasis integritas dan teknologi.
“Reformasi sejati bukan ketika semua sempurna, tapi ketika semua pihak berani memperbaiki yang salah dan mempertahankan yang benar.”
Semangat Baru bagi Pemasyarakatan Indonesia
Kunjungan Asisten Deputi IMIPAS RI ke Lapas Bollangi meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh pegawai dan warga binaan. Lebih dari sekadar supervisi, momen ini menjadi pengingat bahwa perubahan bisa dimulai dari lembaga kecil jika dijalankan dengan ketulusan dan komitmen tinggi.
Lapas Bollangi kini menjadi simbol semangat baru dalam reformasi pemasyarakatan Indonesia, tempat di mana nilai keadilan, kemanusiaan, dan profesionalisme berpadu menjadi satu kesatuan dalam kerja nyata.
