Polres Pangkep Dikabarkan Selidiki Dugaan Korupsi Anggaran Kebersihan DPRD Pangkep Kasus dugaan penyalahgunaan anggaran kembali mencuat di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan. Kali ini, perhatian publik tertuju pada kabar bahwa Polres Pangkep tengah menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan anggaran kebersihan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pangkep. Isu tersebut menimbulkan beragam reaksi di kalangan masyarakat, terutama karena menyangkut dana publik yang seharusnya digunakan untuk menjaga kebersihan fasilitas pemerintahan.
Awal Mula Munculnya Dugaan Penyimpangan
Informasi mengenai dugaan korupsi ini pertama kali muncul setelah sejumlah pihak internal di lingkungan DPRD mengungkap adanya ketidaksesuaian dalam laporan penggunaan anggaran kebersihan selama tahun anggaran 2023. Beberapa item kegiatan disebut tidak sesuai antara realisasi di lapangan dengan laporan administrasi yang diajukan ke pihak keuangan daerah.
Berdasarkan informasi yang beredar, anggaran kebersihan DPRD Pangkep mencapai ratusan juta rupiah per tahun. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk membayar jasa petugas kebersihan, pengadaan perlengkapan, serta perawatan fasilitas umum di sekitar kantor dewan. Namun, dugaan muncul bahwa sebagian dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.
Kepolisian pun mulai bergerak setelah menerima laporan dari masyarakat yang menyoroti ketidakwajaran tersebut. Sejumlah dokumen dan bukti administrasi kini dikabarkan sudah dikumpulkan untuk proses klarifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut.
“Masalah kebersihan memang sering dianggap sepele, tetapi justru di sanalah banyak celah untuk penyimpangan. Korupsi tidak selalu terjadi dalam proyek besar, terkadang dimulai dari hal kecil seperti ini.”
Langkah Awal Polres Pangkep
Polres Pangkep dikabarkan telah memanggil beberapa pihak yang dianggap mengetahui proses penggunaan dana tersebut. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup untuk menjaga integritas penyelidikan dan menghindari kebocoran informasi yang dapat mengganggu proses hukum.
Kapolres Pangkep, melalui Kasat Reskrim, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih dalam tahap pengumpulan data dan klarifikasi. Artinya, belum ada pihak yang ditetapkan sebagai tersangka maupun tersangka potensial. Namun, penyidik menegaskan bahwa jika ditemukan bukti kuat adanya indikasi penyimpangan, maka proses hukum akan dilanjutkan sesuai aturan yang berlaku.
Pihak kepolisian juga telah melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah Pangkep serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan transparansi dan validitas data keuangan. Sinergi antar lembaga ini dianggap penting untuk menghindari kesalahan prosedural serta menjaga kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
Kecurigaan pada Mekanisme Pembayaran
Dari hasil penelusuran awal, salah satu hal yang menjadi sorotan adalah mekanisme pembayaran jasa kebersihan di lingkungan DPRD Pangkep. Beberapa sumber menyebutkan adanya indikasi bahwa petugas kebersihan tidak menerima gaji secara penuh sesuai kontrak yang telah ditetapkan. Bahkan, ada laporan yang menyebutkan bahwa sebagian nama petugas yang tercantum dalam daftar penerima honor ternyata tidak pernah bekerja di lapangan.
Kondisi ini membuka dugaan bahwa terdapat praktik manipulasi data untuk memperbesar nilai pengeluaran pada laporan resmi. Pihak kepolisian kini tengah menelusuri apakah praktik tersebut dilakukan secara sistematis atau hanya melibatkan oknum tertentu di lingkungan sekretariat dewan.
“Di banyak kasus korupsi daerah, pola yang sama sering terjadi: nama fiktif, kuitansi ganda, dan laporan kegiatan yang tidak sesuai fakta. Semua dilakukan dengan cara yang rapi, tetapi kebenaran selalu punya jalan untuk terungkap.”
Respons dari Pihak DPRD
Menanggapi kabar penyelidikan tersebut, Ketua DPRD Pangkep menyatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Ia menegaskan bahwa lembaganya siap memberikan data dan dukungan penuh kepada aparat penegak hukum untuk menelusuri dugaan penyimpangan tersebut.
Menurutnya, anggaran kebersihan memang dikelola oleh bagian sekretariat yang bertanggung jawab atas administrasi dan kebutuhan operasional dewan. Karena itu, pihak legislatif menyerahkan sepenuhnya proses klarifikasi kepada aparat dan pejabat yang terkait langsung dalam pengelolaan keuangan tersebut.
Ketua DPRD juga menambahkan bahwa kasus ini tidak boleh langsung disimpulkan sebagai bentuk korupsi sebelum ada hasil penyelidikan resmi. Ia berharap media dan masyarakat dapat bersikap objektif serta menunggu hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian.
Pandangan Masyarakat dan Lembaga Antikorupsi
Berita tentang dugaan korupsi anggaran kebersihan di DPRD Pangkep mendapat perhatian luas dari masyarakat. Banyak warga yang menganggap hal ini mencoreng citra lembaga perwakilan rakyat yang seharusnya menjadi panutan dalam hal transparansi dan tanggung jawab publik.
Beberapa aktivis antikorupsi lokal bahkan mendorong agar Polres Pangkep tidak hanya berhenti pada penyelidikan permukaan, melainkan menelusuri seluruh alur keuangan secara menyeluruh. Mereka menilai kasus ini bisa menjadi momentum untuk membenahi sistem administrasi keuangan daerah yang selama ini rawan penyimpangan.
Ketua LSM Pemerhati Transparansi Pangkep, Andi Rasyid, menyebut bahwa kebersihan gedung DPRD memang tampak terjaga, namun bukan berarti pengelolaan dananya bebas masalah. Ia mengingatkan bahwa korupsi anggaran bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menurunkan moralitas penyelenggara pemerintahan.
“Uang rakyat bukan untuk memperkaya segelintir orang. Sekecil apa pun bentuk penyalahgunaan dana publik adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat.”
Potensi Kerugian Negara
Meski belum ada angka pasti, sejumlah pihak memperkirakan potensi kerugian negara dari dugaan penyimpangan anggaran kebersihan DPRD Pangkep bisa mencapai puluhan juta rupiah. Jumlah tersebut mungkin tampak kecil jika dibandingkan dengan kasus korupsi berskala besar, tetapi tetap memiliki dampak signifikan bagi keuangan daerah yang terbatas.
BPK dan Inspektorat Pangkep juga disebut telah diminta untuk melakukan audit ulang terhadap realisasi anggaran tersebut. Hasil audit nantinya akan menjadi dasar bagi kepolisian untuk menentukan apakah kasus ini dapat dinaikkan ke tahap penyidikan atau tidak.
Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat yang terus menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap rupiah dari APBD harus bisa dipertanggungjawabkan, terutama dalam sektor operasional pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik.
Jejak Kasus Serupa di Daerah
Kasus dugaan korupsi dengan modus serupa bukanlah hal baru di tingkat daerah. Beberapa tahun terakhir, sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan pernah mengalami hal serupa, di mana dana operasional kebersihan, perjalanan dinas, hingga pengadaan alat kantor digunakan tidak sesuai peruntukan.
Pola yang sering ditemukan biasanya melibatkan kolaborasi antara pejabat administrasi dan pihak penyedia jasa, di mana laporan kegiatan dibuat seolah-olah telah terlaksana, padahal realisasinya tidak sesuai. Dalam beberapa kasus, aparat berhasil menemukan dokumen ganda dan laporan manipulatif yang dibuat untuk menutupi jejak penyimpangan.
Situasi inilah yang membuat publik mendesak agar Polres Pangkep menindaklanjuti kasus ini secara serius dan terbuka, agar tidak menimbulkan kecurigaan adanya perlindungan terhadap pihak-pihak tertentu.
Pemerintah Daerah Dorong Evaluasi Sistem Penganggaran
Menanggapi isu ini, Pemerintah Kabupaten Pangkep dikabarkan segera melakukan evaluasi terhadap sistem penganggaran dan pengawasan di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Langkah ini dianggap perlu agar tidak terjadi kebocoran dana serupa di masa mendatang.
Sekretaris Daerah Pangkep menyebut bahwa pihaknya akan memperketat mekanisme pencairan dana, terutama untuk kegiatan operasional rutin seperti kebersihan, perjalanan dinas, dan pemeliharaan aset. Ia juga mengingatkan bahwa setiap kepala bagian bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan anggaran di instansinya masing-masing.
“Korupsi bukan hanya kejahatan keuangan, tapi juga kejahatan moral. Jika kita tidak berani membenahi dari dalam, maka sistem pemerintahan akan terus bocor tanpa henti.”
Reaksi Pegawai dan Petugas Kebersihan
Sementara itu, sejumlah petugas kebersihan yang bekerja di lingkungan DPRD Pangkep turut angkat bicara. Beberapa di antaranya mengaku tidak mengetahui secara detail soal laporan keuangan, namun membenarkan bahwa pembayaran honor kadang terlambat dan tidak sesuai nominal yang dijanjikan.
Salah seorang petugas yang enggan disebut namanya mengatakan bahwa ia hanya menerima upah berdasarkan daftar absensi yang ditentukan oleh pihak pengelola. Ia berharap agar kasus ini bisa membuat sistem pembayaran menjadi lebih transparan dan tepat waktu.
Keterangan para petugas inilah yang kini dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak penyidik untuk mencocokkan antara keterangan lapangan dan dokumen administrasi yang diperoleh dari sekretariat.
Suara Warganet dan Tekanan Publik
Di media sosial, kabar ini menjadi perbincangan hangat. Banyak pengguna media sosial di Pangkep yang mengekspresikan rasa kecewa dan sinis terhadap maraknya kasus penyalahgunaan dana publik. Mereka menilai bahwa kebersihan seharusnya menjadi simbol kedisiplinan, bukan ladang korupsi terselubung.
Beberapa komentar di platform lokal bahkan menyinggung bahwa kasus semacam ini hanya puncak dari gunung es, dan kemungkinan masih banyak penyimpangan lain yang belum terungkap di berbagai sektor pemerintahan daerah.
Tagar #BersihkanDPRDPangkep sempat muncul di beberapa grup komunitas daring sebagai bentuk dorongan moral agar aparat penegak hukum tidak berhenti di tengah jalan.
Harapan Akan Transparansi dan Integritas
Publik kini menunggu langkah tegas dari Polres Pangkep dalam mengusut tuntas dugaan korupsi ini. Kejelasan proses hukum akan menjadi tolak ukur apakah penegakan hukum di daerah benar-benar berjalan tanpa pandang bulu atau masih selektif tergantung posisi dan jabatan seseorang.
Dalam konteks demokrasi lokal, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah sangat bergantung pada seberapa jujur dan transparan mereka dalam mengelola anggaran publik. Kasus seperti ini seharusnya menjadi pelajaran penting bahwa setiap pengelola dana rakyat wajib menjunjung integritas tanpa kompromi.
