Korupsi terbesar di China, kembali diguncang perkara korupsi bernilai sangat besar setelah Pengadilan Menengah Rakyat Changzhou menjatuhkan hukuman mati kepada Yang Youlin pada 6 Juli 2026. Mantan pejabat kawasan pengembangan ekonomi di Nanjing itu dinyatakan menerima uang dan aset senilai lebih dari 2,21 miliar yuan selama sekitar tiga dekade.
Berdasarkan perbandingan sejumlah putusan yang telah dipublikasikan, perkara Yang menjadi kasus penerimaan suap terbesar yang diketahui pernah diputus pengadilan China. Nilainya melampaui perkara mantan Ketua China Huarong Asset Management, Lai Xiaomin, yang sebelumnya disebut sebagai penerima suap terbesar sejak berdirinya Republik Rakyat China pada 1949. Lai terbukti menerima sekitar 1,79 miliar yuan.
Istilah korupsi terbesar tetap perlu dijelaskan secara hati hati. Apabila ukuran yang dipakai adalah nilai suap, perkara Yang berada di urutan teratas. Apabila seluruh uang dalam sejumlah tindak pidana dijumlahkan, perkara Li Jianping di Mongolia Dalam juga melibatkan nilai lebih dari 3 miliar yuan yang berasal dari penggelapan, suap, dan penyalahgunaan dana publik. Sementara itu, bila dilihat dari kedudukan politik, perkara Zhou Yongkang menjadi salah satu yang paling penting karena ia pernah duduk di jajaran tertinggi Partai Komunis China.
Yang Youlin Menerima Suap Selama Tiga Dekade
Yang Youlin pernah menjadi wakil direktur eksekutif komite administrasi Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Nanjing. Posisi tersebut memberinya akses terhadap proyek pembangunan, kegiatan perusahaan, pengalihan tanah, pembiayaan, dan keputusan administratif yang bernilai besar.
Pengadilan menyatakan tindak pidana berlangsung sejak 1993 sampai 2023. Selama periode itu, Yang menggunakan berbagai jabatan yang pernah dipegangnya untuk membantu perusahaan maupun individu memperoleh kontrak teknik, kemudahan kegiatan bisnis, pengalihan hak atas tanah, serta akses pendanaan. Sebagai imbalannya, ia menerima uang dan benda berharga dengan nilai keseluruhan lebih dari 2,21 miliar yuan.
Rentang waktu yang mencapai 30 tahun menunjukkan bahwa perkara tersebut bukan kumpulan transaksi kecil yang terjadi sesaat. Suap berjalan mengikuti perkembangan jabatan, pertumbuhan kawasan industri, pembangunan perkotaan, dan meningkatnya harga tanah di Nanjing.
Pengadilan tidak hanya menyatakan Yang bersalah menerima suap. Ia juga dinyatakan melakukan penggelapan, memberi suap kepada pejabat lain, menyalahgunakan dana publik, menyalahgunakan kekuasaan, dan mencuci hasil kejahatan. Seluruh dakwaan tersebut kemudian digabungkan dalam penentuan hukuman.
Lahan dan Proyek Pembangunan Menjadi Pintu Transaksi
Kawasan pengembangan ekonomi merupakan wilayah yang dipersiapkan untuk menarik investasi, membangun pabrik, menyediakan infrastruktur, dan memperluas kegiatan industri. Di dalamnya terdapat keputusan mengenai penggunaan lahan, izin pembangunan, kontrak pekerjaan, pembongkaran kawasan, dan fasilitas pembiayaan.
Kewenangan tersebut dapat bernilai sangat tinggi karena keputusan seorang pejabat dapat menentukan apakah perusahaan memperoleh lahan, kontrak, pengurangan biaya, atau izin untuk menjalankan proyek tertentu. Perkara Yang memperlihatkan bagaimana kekuasaan administratif dapat diperdagangkan melalui hubungan jangka panjang dengan pelaku usaha.
Menurut putusan pengadilan, Yang mengatur proyek pembongkaran dan pengembangan tanah secara melawan hukum. Ia juga melakukan pengembalian biaya pengalihan tanah secara tidak sah sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Dalam perkara lain, ia bersama pihak tertentu memperoleh dana pemerintah melalui cara curang dan menggunakan dana perusahaan milik negara untuk kegiatan bisnis pihak lain.
Aliran uang tidak selalu berhenti sebagai simpanan pribadi. Pengadilan menemukan bahwa hasil suap disamarkan melalui pinjaman kepada perusahaan yang sebenarnya berada di bawah kendali Yang. Cara tersebut membuat uang terlihat sebagai transaksi perusahaan, bukan kekayaan yang berasal dari penyalahgunaan jabatan.
Penulis menilai perkara Yang memperlihatkan bahwa korupsi bernilai besar tidak selalu berlangsung melalui satu pembayaran tunai. Kekayaan dapat bergerak melalui perusahaan, tanah, pembiayaan, proyek, dan transaksi yang dirancang menyerupai kegiatan bisnis biasa.
Enam Dakwaan Menghasilkan Hukuman Mati
Pengadilan menjatuhkan hukuman mati kepada Yang atas tindak pidana penerimaan suap. Hak politiknya dicabut seumur hidup dan seluruh harta pribadinya diperintahkan untuk disita.
Untuk tindak pidana penggelapan, Yang dijatuhi hukuman penjara 11 tahun enam bulan dan denda 1 juta yuan. Atas pemberian suap, ia dijatuhi hukuman 11 tahun dan denda 1 juta yuan. Penyalahgunaan dana publik menghasilkan hukuman lima tahun, penyalahgunaan kekuasaan empat tahun, sedangkan pencucian uang menghasilkan hukuman enam bulan dan denda 100.000 yuan.
Setelah seluruh hukuman digabungkan, pengadilan menetapkan hukuman mati, pencabutan hak politik seumur hidup, dan penyitaan seluruh harta pribadi. Kekayaan hasil kejahatan yang telah disita diperintahkan masuk ke kas negara, sementara bagian yang belum ditemukan tetap harus dikejar oleh aparat.
Pengadilan menyebut nilai suap yang diterima Yang sangat besar, perbuatannya sangat berat, dan kerugian terhadap kepentingan negara serta masyarakat sangat serius. Yang sebenarnya memberikan informasi mengenai tindak pidana orang lain dan informasi itu dapat dibuktikan. Namun, majelis hakim menilai bantuan tersebut tidak cukup untuk menghasilkan hukuman yang lebih ringan.
Sidang digelar terbuka pada 18 Maret dan 28 April 2026. Jaksa menunjukkan barang bukti, pihak terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap bukti, dan kuasa hukum memperoleh kesempatan menyampaikan pembelaan. Yang mengaku bersalah serta menyatakan penyesalan dalam pernyataan terakhirnya.
Lai Xiaomin Pernah Memegang Rekor Suap Terbesar
Sebelum perkara Yang diputus, nama Lai Xiaomin menjadi lambang kasus korupsi terbesar dalam sektor keuangan China. Lai pernah menjabat sebagai Ketua China Huarong Asset Management, perusahaan milik negara yang bergerak dalam pengelolaan aset bermasalah.
Pengadilan menyatakan Lai menerima atau meminta suap sekitar 1,788 miliar yuan dari 2008 sampai 2018. Ia memanfaatkan kedudukannya untuk memberikan bantuan dalam investasi, pembiayaan, kontrak proyek, dan penempatan jabatan. Ia juga dinyatakan bersalah melakukan penggelapan serta memiliki keluarga lain ketika masih terikat perkawinan.
Pada Januari 2021, Lai dijatuhi hukuman mati. Mahkamah Rakyat Tertinggi kemudian menyetujui hukuman tersebut dan eksekusi dilaksanakan pada 29 Januari 2021. Pengadilan menilai perbuatannya menimbulkan kerugian besar serta mengganggu keamanan dan kestabilan sektor keuangan.
Ketika putusan Lai dijatuhkan, seorang ahli hukum yang dikutip situs Mahkamah Rakyat Tertinggi menyebut jumlah suap tersebut sebagai yang terbesar sejak Republik Rakyat China berdiri pada 1949. Rekor itu kemudian terlampaui oleh nilai suap dalam perkara Yang pada 2026.
Li Jianping Menguasai Dana Lebih dari 3 Miliar Yuan
Kasus Li Jianping memiliki susunan tindak pidana yang berbeda. Li pernah menjadi sekretaris komite kerja partai di Zona Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Hohhot, Mongolia Dalam. Walaupun kedudukannya berada di tingkat lokal, nilai uang yang terlibat sangat besar.
Ia terbukti menggelapkan lebih dari 1,437 miliar yuan milik perusahaan negara, menerima hadiah dan uang lebih dari 577 juta yuan, serta menyalahgunakan dana publik lebih dari 1,055 miliar yuan. Jika tiga bagian tersebut digabungkan, nilainya melampaui 3 miliar yuan.
Li juga dinyatakan melindungi kegiatan ilegal sebuah kelompok kriminal. Pengadilan menjatuhkan hukuman mati pada September 2022. Permohonan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Rakyat Mongolia Dalam pada Agustus 2024.
Mahkamah Rakyat Tertinggi menyetujui hukuman tersebut setelah menilai nilai penggelapan dan suap sangat besar, perbuatannya berat, serta kerugian negara sangat luas. Li dieksekusi pada 17 Desember 2024.
Perkara Li sering disebut lebih besar secara keseluruhan karena bukan hanya terdiri atas suap. Sebagian besar uang dalam putusan berasal dari penggelapan aset perusahaan negara dan penyalahgunaan dana publik. Karena itu, perkara ini tidak dapat dibandingkan langsung dengan Yang hanya melalui satu angka.
Bai Tianhui Menerima Suap Lebih dari 1,1 Miliar Yuan
Kasus lain dengan nilai sangat besar terjadi di lingkungan China Huarong. Bai Tianhui, mantan manajer umum China Huarong International Holdings, terbukti menerima suap sekitar 1,108 miliar yuan selama 2014 sampai 2018.
Bai memberikan bantuan kepada pihak lain dalam pengambilalihan proyek dan pembiayaan perusahaan. Kedudukannya di perusahaan keuangan milik negara membuatnya dapat memengaruhi keputusan pendanaan yang nilainya jauh lebih besar daripada suap yang diterima.
Pengadilan Menengah Rakyat Nomor Dua Tianjin menjatuhkan hukuman mati pada Mei 2024. Bai mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Rakyat Tianjin mempertahankan putusan tersebut pada Februari 2025.
Setelah pemeriksaan oleh Mahkamah Rakyat Tertinggi, hukuman disetujui dan Bai dieksekusi pada 9 Desember 2025. Seluruh kekayaan pribadinya disita, sedangkan hasil tindak pidana diperintahkan untuk dikembalikan ke kas negara.
Bai merupakan bawahan Lai di jaringan perusahaan Huarong. Perkara keduanya memperlihatkan besarnya risiko korupsi dalam keputusan keuangan, terutama ketika seorang pejabat mempunyai wewenang terhadap proyek, pemberian kredit, investasi, dan pembiayaan perusahaan.
Zhou Yongkang Menjadi Kasus Terbesar dari Sisi Kekuasaan
Nilai suap dalam perkara Zhou Yongkang jauh lebih kecil daripada Yang, Lai, Li, atau Bai. Namun, kedudukan Zhou membuat perkaranya menjadi salah satu kasus politik terpenting dalam sejarah modern China.
Zhou pernah menjadi anggota Komite Tetap Politbiro Partai Komunis China. Lembaga tersebut merupakan lingkaran kepemimpinan tertinggi negara. Ia juga pernah menjadi Menteri Keamanan Publik dan memimpin Komisi Urusan Politik dan Hukum Partai Komunis China.
Pengadilan menyatakan Zhou menerima suap sekitar 130 juta yuan. Sebagian besar uang dan aset diterima oleh istri serta putranya. Zhou juga dinyatakan menyalahgunakan kekuasaan dan membocorkan rahasia negara.
Pada Juni 2015, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, kehilangan hak politik seumur hidup, dan seluruh aset pribadinya disita. Zhou mengaku bersalah dan tidak mengajukan banding.
Perkara Zhou menunjukkan bahwa ukuran terbesar tidak selalu ditentukan oleh uang. Penanganan seorang mantan anggota Komite Tetap Politbiro menjadi peristiwa besar karena jabatan pada tingkat tersebut sebelumnya dianggap sangat sulit disentuh oleh penyelidikan pidana.
Pola Korupsi Berulang pada Tanah dan Pembiayaan
Sejumlah perkara besar memperlihatkan pola yang berulang. Pejabat menggunakan kewenangan untuk membantu perusahaan mendapatkan proyek, tanah, izin, pembiayaan, atau kesempatan investasi. Pembayaran kemudian diberikan melalui uang tunai, properti, aset perusahaan, fasilitas bisnis, dan pihak perantara.
Pada perkara Yang, titik utamanya berada pada proyek pembangunan, pengalihan tanah, dan pendanaan. Pada perkara Lai serta Bai, transaksi bergerak melalui investasi dan pembiayaan. Sementara itu, Li menggunakan kewenangan terhadap perusahaan negara dan dana publik.
Tanah menjadi bagian yang sangat rawan karena nilainya dapat meningkat tajam setelah perubahan peruntukan atau pemberian izin pembangunan. Pejabat yang dapat memengaruhi harga, hak penggunaan, pembongkaran, dan pengembalian biaya mempunyai kekuasaan ekonomi yang sangat besar.
Sektor keuangan juga menyimpan risiko serupa. Keputusan memberikan pinjaman atau investasi dapat menentukan kelangsungan sebuah perusahaan. Ketika keputusan tersebut diperjualbelikan, kerugian yang muncul tidak hanya berupa uang suap, tetapi juga kredit bermasalah, proyek gagal, dan hilangnya aset negara.
Menurut penulis, besarnya nilai suap dalam perkara China menunjukkan bahwa keuntungan utama pemberi suap biasanya lebih tinggi daripada uang yang diserahkan. Mereka membayar pejabat untuk memperoleh akses terhadap tanah, proyek, dan modal dengan nilai berkali kali lipat.
Hukuman Mati Tidak Otomatis Langsung Dilaksanakan
Hukuman mati dalam sistem hukum China mempunyai tahapan pemeriksaan yang panjang. Putusan tingkat pertama dapat diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi. Walaupun terdakwa tidak mengajukan banding, hukuman mati tetap harus diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Rakyat.
Setelah itu, hukuman mati yang akan dilaksanakan harus memperoleh persetujuan Mahkamah Rakyat Tertinggi. Hukum Acara Pidana China menyatakan seluruh hukuman mati harus mendapat pengesahan lembaga tersebut, kecuali putusan yang dijatuhkan langsung oleh Mahkamah Rakyat Tertinggi.
Prosedur ini terlihat pada perkara Li Jianping dan Bai Tianhui. Putusan tingkat pertama diperiksa pada tingkat banding, kemudian diajukan kepada Mahkamah Rakyat Tertinggi. Eksekusi baru dilaksanakan setelah persetujuan diberikan.
China juga mengenal hukuman mati dengan penangguhan dua tahun. Apabila terpidana tidak melakukan tindak pidana yang disengaja selama masa tersebut, hukumannya dapat berubah menjadi penjara seumur hidup. Putusan terhadap Yang tidak disebut sebagai hukuman mati dengan penangguhan, tetapi perkaranya masih harus melewati tahapan hukum karena vonis 6 Juli 2026 merupakan putusan tingkat pertama.
Kampanye Anti Korupsi Menjangkau Hampir Satu Juta Orang
Pemerintah China terus memperluas penindakan terhadap pejabat pusat, daerah, perusahaan negara, militer, perbankan, dan lembaga olahraga. Data resmi menunjukkan 115 pejabat tingkat provinsi atau kementerian dan di atasnya diperiksa sepanjang 2025. Sebanyak 69 orang menerima hukuman disiplin.
Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin dan Komisi Pengawasan Nasional juga mencatat lebih dari satu juta perkara diperiksa sepanjang 2025. Hukuman disiplin atau administratif dijatuhkan kepada sekitar 983.000 orang, sedangkan 26.000 orang menyerahkan diri kepada lembaga pengawasan.
Jumlah tersebut mencakup beragam pelanggaran, mulai dari penerimaan hadiah hingga perkara suap besar. Tidak semuanya berakhir di pengadilan pidana karena sebagian ditangani melalui mekanisme disiplin partai atau sanksi administratif.
Pemeriksaan juga bergerak ke luar negeri. Pada 2025, sebanyak 963 orang yang menjadi buronan perkara korupsi dipulangkan ke China. Pemerintah menggunakan kerja sama penegakan hukum, pemeriksaan aliran dana, dan pelacakan aset untuk mengejar pelaku yang meninggalkan negara.
Status Perkara Yang Youlin Masih Berada di Tingkat Pertama
Putusan terhadap Yang Youlin diumumkan pada 6 Juli 2026 oleh Pengadilan Menengah Rakyat Changzhou. Hingga 3 Agustus 2026, informasi resmi yang tersedia masih menyebutnya sebagai putusan tingkat pertama.
Yang dapat menggunakan hak untuk mengajukan banding. Apabila tidak mengajukan banding, Pengadilan Tinggi Rakyat Jiangsu tetap harus memeriksa putusan tersebut sebelum mengirimkannya kepada Mahkamah Rakyat Tertinggi untuk memperoleh persetujuan.
Dalam proses itu, pengadilan dapat mempertahankan hukuman, mengubahnya, atau memerintahkan pemeriksaan ulang apabila ditemukan persoalan pada pembuktian maupun penerapan hukum. Hukuman mati belum dapat dilaksanakan hanya berdasarkan putusan Pengadilan Menengah Rakyat Changzhou.
Aparat juga masih memiliki tugas menelusuri kekayaan yang belum ditemukan. Putusan memerintahkan agar uang, aset, dan hasil pengembangan kekayaan yang telah disita diserahkan kepada negara. Apabila jumlah yang ditemukan belum mencukupi, pencarian dan penyitaan tetap dilanjutkan terhadap perusahaan, rekening, properti, serta aset lain yang terbukti berasal dari tindak pidana Yang.
