Peta politik Sulawesi Selatan mulai menunjukkan perubahan signifikan menjelang hasil resmi Pemilihan Legislatif (Pileg) DPRD Sulsel diumumkan. Sejumlah caleg petahana dikabarkan terancam gagal mempertahankan kursi mereka. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat di kalangan pengamat politik dan masyarakat karena menandakan adanya pergeseran preferensi pemilih terhadap wajah-wajah baru yang dinilai lebih segar dan berani tampil.
“Gelombang perubahan di DPRD Sulsel adalah cerminan dari kejenuhan publik terhadap politik lama yang terlalu elitis dan kurang menyentuh akar persoalan rakyat.”
Dinamika Politik dan Peta Persaingan Ketat
Kompetisi politik tahun ini di Sulawesi Selatan tergolong ketat. Dari 85 kursi yang diperebutkan di DPRD provinsi, hampir separuhnya diisi oleh caleg petahana yang mencoba kembali bertarung. Namun, hasil sementara dari berbagai lembaga pemantau menunjukkan bahwa tidak sedikit dari mereka yang kalah bersaing dengan pendatang baru.
Dari berbagai dapil, muncul nama-nama baru yang berhasil menarik simpati masyarakat lewat kampanye yang lebih modern dan berbasis isu lokal. Banyak di antara mereka memanfaatkan media sosial secara masif, menghadirkan pendekatan komunikasi yang segar dan interaktif, berlawanan dengan gaya kampanye konvensional yang masih diandalkan sebagian besar petahana.
“Pemilih muda kini menjadi faktor penentu. Mereka tidak lagi melihat nama besar, tapi menilai ide, sikap, dan kejujuran kandidat.”
Tren Pergeseran Dukungan Publik
Berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa faktor utama yang menyebabkan petahana terancam adalah menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja mereka. Banyak konstituen yang merasa janji kampanye lima tahun lalu tidak terealisasi sepenuhnya. Ditambah lagi, isu korupsi dan konflik kepentingan di tubuh DPRD menjadi sorotan yang menurunkan citra sebagian anggota dewan.
Beberapa dapil seperti Makassar, Gowa, dan Bone menunjukkan perubahan besar. Kandidat baru dari partai yang sama dengan petahana justru berhasil unggul. Hal ini menunjukkan adanya kompetisi internal partai yang cukup sengit, di mana kader muda mulai diberikan ruang dan mendapatkan dukungan masyarakat.
“Politik saat ini bukan sekadar tentang mempertahankan kekuasaan, tapi soal membaca ulang aspirasi rakyat yang terus berubah.”
Partai Politik dan Tantangan Regenerasi
Banyak pengamat menilai fenomena ini sebagai momentum regenerasi dalam tubuh partai politik di Sulsel. Partai-partai besar seperti NasDem, Golkar, PDIP, dan Gerindra kini berhadapan dengan tantangan bagaimana mengelola transisi kader tanpa menimbulkan konflik internal.
Beberapa partai bahkan secara terbuka mendorong kader muda caleg untuk tampil ke depan, meskipun hal ini berarti mengorbankan posisi petahana yang sudah lama duduk di parlemen. Strategi ini dianggap sebagai langkah adaptif terhadap perubahan perilaku pemilih, terutama generasi milenial dan Gen Z yang kini menjadi mayoritas di daftar pemilih tetap.
“Partai yang berani membuka ruang bagi generasi baru akan bertahan. Yang masih terjebak pada politik lama akan ditinggalkan pemilihnya.”
Caleg Petahana yang Terancam
Beberapa nama petahana dari partai besar kini berada di posisi rawan. Berdasarkan hasil penghitungan sementara dari berbagai sumber, beberapa di antaranya diperkirakan gagal menembus ambang batas suara partai di dapil masing-masing.
Di Makassar misalnya, beberapa politisi senior kehilangan suara signifikan karena munculnya caleg muda dengan latar belakang aktivis sosial dan pengusaha muda yang lebih aktif di media digital. Sementara di wilayah utara seperti Luwu dan Palopo, kandidat lokal dengan rekam jejak di bidang pemberdayaan masyarakat tampil mencuri perhatian publik.
“Politik lokal kini lebih cair. Nama besar tidak lagi menjadi jaminan kemenangan. Publik menuntut figur yang bekerja nyata, bukan hanya dikenal.”
Pengaruh Kampanye Digital dan Media Sosial
Tidak bisa dipungkiri, peran media sosial dalam pileg kali ini sangat besar. Banyak caleg muda memanfaatkan platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube untuk memperkenalkan diri, menyampaikan visi, serta menjawab isu-isu publik secara langsung. Sementara sebagian petahana masih mengandalkan baliho dan pertemuan tatap muka, strategi yang mulai dianggap tidak efektif di kalangan pemilih muda.
Fenomena ini menciptakan ketimpangan dalam strategi komunikasi politik. Mereka yang mampu beradaptasi dengan teknologi dan tren digital memperoleh keuntungan signifikan dalam hal visibilitas dan engagement publik.
“Kemenangan politik di era digital tidak hanya ditentukan oleh uang dan jaringan, tapi juga kemampuan membaca algoritma dan menguasai narasi.”
Evaluasi Kinerja DPRD Sulsel Selama Ini
Kinerja DPRD Sulsel selama lima tahun terakhir juga menjadi faktor penentu bagi nasib petahana. Isu-isu seperti rendahnya serapan aspirasi publik, lemahnya fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah, hingga kebijakan anggaran yang tidak berpihak kepada rakyat miskin menjadi bahan kritik masyarakat.
Banyak warga mengaku kecewa karena merasa suara mereka tidak benar-benar didengar setelah pemilu sebelumnya. Hal ini membuat sebagian besar pemilih memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada wajah baru yang diharapkan membawa perubahan.
“Masyarakat tidak butuh wakil rakyat yang pandai berpidato di media, mereka butuh yang hadir saat jalan rusak dan banjir datang.”
Peran Komisi Pemilihan Umum dan Transparansi Data
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel memainkan peran penting dalam menjaga transparansi dan kredibilitas proses penghitungan suara. Publik kini semakin kritis dalam memantau hasil sementara yang ditampilkan melalui sistem rekapitulasi digital.
Namun, di beberapa daerah masih muncul laporan tentang dugaan pelanggaran administratif dan kesalahan input data. Hal ini menimbulkan spekulasi dan ketegangan antara para tim sukses, terutama di dapil-dapil yang memiliki selisih tipis antara caleg petahana dan pendatang baru.
KPU telah berjanji untuk menindaklanjuti setiap laporan secara transparan dan memastikan hasil akhir mencerminkan pilihan rakyat sebenarnya.
“Demokrasi hanya bisa kuat kalau prosesnya jujur dan hasilnya bisa dipercaya semua pihak.”
Dampak Pergantian Wajah di Parlemen Sulsel
Apabila mayoritas petahana benar-benar gagal mempertahankan kursi, maka DPRD Sulsel periode 2024–2029 akan diwarnai oleh wajah-wajah baru. Kondisi ini memiliki dua sisi di satu sisi memberi harapan untuk perubahan, namun di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran tentang kesiapan mereka dalam memahami dinamika birokrasi dan legislasi.
Banyak pihak berharap agar para pendatang baru tidak hanya membawa semangat, tetapi juga kesiapan intelektual dan moral untuk bekerja secara profesional. Pengalaman legislatif yang minim bukan alasan untuk gagal memahami tanggung jawab besar di parlemen.
“Perubahan itu penting, tapi yang lebih penting adalah memastikan perubahan itu membawa manfaat nyata, bukan sekadar mengganti orang di kursi yang sama.”
Persepsi Publik Terhadap Politik Uang dan Dinasti
Salah satu alasan utama mengapa banyak petahana kehilangan dukungan adalah meningkatnya kesadaran publik terhadap praktik politik uang dan dinasti politik. Pemilih di berbagai daerah semakin vokal menolak bentuk politik transaksional yang selama ini menjadi rahasia umum dalam setiap kontestasi.
Generasi muda di Sulsel kini aktif mengawasi proses pemilihan caleg melalui komunitas relawan digital. Mereka menyebarkan informasi tentang caleg bersih dan kredibel melalui berbagai kanal daring. Hal ini menjadi bentuk tekanan moral terhadap partai dan kandidat agar lebih transparan.
“Kesadaran politik masyarakat Sulsel meningkat pesat. Mereka mulai sadar bahwa masa depan daerah ditentukan oleh pilihan yang bersih dari uang dan janji kosong.”
Pengaruh Sosial dan Media Lokal
Media lokal berperan besar dalam membentuk persepsi publik terhadap caleg. Liputan yang lebih tajam dan kritis terhadap kinerja DPRD membuat masyarakat memiliki referensi yang lebih objektif dalam menentukan pilihan. Beberapa media bahkan melakukan liputan investigatif tentang kinerja anggota DPRD yang jarang turun ke daerah pemilihannya.
Namun di sisi lain, perang opini di media sosial juga memunculkan disinformasi yang bisa memengaruhi citra kandidat. Beberapa petahana mengaku menjadi korban fitnah politik dan kampanye hitam yang terkoordinasi.
“Informasi adalah senjata politik baru. Siapa yang mengendalikannya dengan benar, dialah yang memenangkan hati rakyat.”
Partai dan Evaluasi Internal
Beberapa partai politik besar kini melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil sementara pileg. Mereka menilai apakah kader petahana masih relevan untuk diusung kembali dalam kontestasi politik berikutnya. Banyak partai mulai berfokus pada pembinaan kader muda dan pelatihan komunikasi publik sebagai persiapan menghadapi pemilu berikutnya.
Di sisi lain, kegagalan sebagian petahana juga menjadi pelajaran penting bagi partai agar tidak terlalu bergantung pada figur tunggal. Regenerasi harus berjalan dengan sistematis agar partai tetap hidup dan responsif terhadap perubahan zaman.
“Politik bukan soal bertahan selama mungkin, tapi soal meninggalkan warisan kebaikan dan ide besar yang bisa dilanjutkan generasi berikutnya.”
Arah Politik Sulawesi Selatan ke Depan
Pileg DPRD Sulsel kali ini menunjukkan bahwa demokrasi lokal masih hidup dan dinamis. Pergeseran dukungan dari petahana ke wajah baru bukan sekadar fenomena politik, melainkan cerminan dari keinginan rakyat untuk memperbarui sistem representasi.
Jika tren ini berlanjut, maka lima tahun ke depan caleg provinsi Sulsel akan diisi oleh politisi muda dengan pola pikir progresif dan orientasi kerja yang lebih terbuka terhadap partisipasi publik. Harapan pun muncul agar parlemen provinsi ini tidak lagi sekadar menjadi simbol formal, melainkan benar-benar menjadi ruang aspirasi rakyat.
“Politik yang sehat adalah ketika rakyat berani berkata cukup, dan memberi kesempatan pada yang baru untuk membuktikan diri.”
